ADV.1 DPRD BTG 2026
DPRD dan PGRI Sepakat Dorong Pembatasan Penerimaan Siswa di Sekolah Negeri
- 0Komentar
INTUISI.id – Ketua PGRI Kota Bontang, Saparudin, menyatakan dukungannya terhadap pembatasan jumlah penerimaan siswa di sekolah negeri. Hal itu disampaikan saat audiensi Komisi Gabungan DPRD Kota Bontang bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang, Selasa (12/5/2026). Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan agar sekolah swasta tetap dapat memperoleh peserta didik pada setiap tahun ajaran baru. […]
DPRD dan Pemkot Cari Titik Tengah Soal Retribusi Bontang Kuala, Skema Kendaraan Jadi Opsi
- 0Komentar
INTUISI.id – Polemik penerapan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala mendorong DPRD Kota Bontang dan pemerintah daerah untuk mencari formula baru yang lebih seimbang antara kepentingan pendapatan daerah dan keberlangsungan ekonomi warga pesisir. Dalam rapat Komisi B DPRD Bontang bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Selasa (12/5/2026), muncul sejumlah opsi penyesuaian mekanisme pungutan […]
DPRD Bontang Kaji Revisi Perda Miras, Alfin Minta Jangan Gegabah
- 0Komentar
INTUISI.id – Wacana legalitas Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Berbas Pantai kembali memunculkan pembahasan terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2002 tentang minuman keras (miras) di Kota Bontang. Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry, menilai pemerintah daerah saat ini berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi terdapat […]
Dewan dan Pengusaha Bahas Legalitas THM di Bontang, Miras Jadi Sorotan
- 0Komentar
INTUISI.id – Wacana legalisasi Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Berbas Pantai mulai menjadi pembahasan serius di DPRD Kota Bontang. Langkah tersebut muncul di tengah upaya pemerintah daerah mencari sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan. Pembahasan itu mengemuka dalam rapat gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Kota […]
Sahib Minta Perda Miras Bontang Direvisi, Soroti Lemahnya Pengawasan
- 0Komentar
INTUISI.id – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menilai aturan terkait minuman keras (miras) di Kota Bontang perlu segera ditinjau ulang. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan peredaran minuman beralkohol masih terjadi tanpa pengawasan yang optimal. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Gabungan DPRD Kota Bontang bersama pelaku usaha tempat hiburan malam […]
Legalitas THM Prakla Masih Dikaji, DPRD Bontang Ingatkan Dampak Sosia
- 0Komentar
INTUISI.id – Pembahasan legalitas tempat hiburan malam (THM) di kawasan Prakla, Kelurahan Berbas Pantai, masih terus dikaji oleh DPRD Kota Bontang bersama pemerintah daerah. Proses penataan kawasan tersebut dinilai perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa pembahasan legalitas THM tidak bisa […]
Ubayya Soroti Beban JKN, Dorong Pemprov Maksimalkan Kuota Gratispol untuk Bontang
- 0Komentar
INTUISI.id – Minimnya pemanfaatan kuota program kesehatan Gratispol di Kota Bontang mulai menjadi sorotan DPRD. Dari 3.800 kuota yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk 2026, baru 1.918 warga yang terdaftar hingga Mei. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah beban APBD Bontang, terlebih setelah ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dinonaktifkan oleh pemerintah pusat melalui […]
APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan
- 0Komentar
INTUISI.id – DPRD Kota Bontang menilai wacana Skema Sharing Iuran (SSI) BPJS Kesehatan antara pemerintah dan perusahaan sebagai upaya menekan beban APBD di sektor kesehatan. Namun, pelaksanaannya dinilai harus memiliki aturan yang jelas agar efektif. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Begawan, mengatakan skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang di tengah keterbatasan […]
Izin THM Berbas Pantai Disorot, Awin Minta Sinkronisasi Aturan Pusat dan Daerah
- 0Komentar
INTUISI.id – Persoalan legalitas tempat hiburan malam (THM) di kawasan Berbas Pantai dinilai tidak bisa disederhanakan hanya sebagai urusan izin usaha daerah. Di dalamnya terdapat keterkaitan antara sistem perizinan nasional melalui Online Single Submission (OSS) dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi A, […]
