Ikuti Kami

Beranda » BERITA » APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan

APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan

INTUISI.idDPRD Kota Bontang menilai wacana Skema Sharing Iuran (SSI) BPJS Kesehatan antara pemerintah dan perusahaan sebagai upaya menekan beban APBD di sektor kesehatan. Namun, pelaksanaannya dinilai harus memiliki aturan yang jelas agar efektif.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Begawan, mengatakan skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ia menyebut, status Universal Health Coverage (UHC) membuat pemerintah tetap wajib menanggung iuran warga kurang mampu, sehingga tekanan terhadap APBD akan terus meningkat.

“Ke depan jumlah peserta yang ditanggung pemerintah tidak akan berkurang karena UHC tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kapasitas fiskal Bontang diperkirakan menurun. APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,7 triliun jika masih mendapat bantuan keuangan provinsi, dan sekitar Rp1,5 triliun tanpa bantuan tersebut.

Sementara itu, jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan Kementerian Sosial meningkat, sehingga beban daerah bertambah. Kekurangan anggaran program jaminan kesehatan tahun ini mencapai sekitar Rp1,2 miliar dan masih diupayakan masuk APBD Perubahan.

Karena itu, DPRD mendorong penerapan SSI melalui keterlibatan perusahaan lewat CSR/TJSL untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan. DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kuota 3.800 peserta program Gratispol untuk Bontang.

Ubayya mengatakan DPRD akan melakukan studi banding ke Pemprov Kaltim dan Kutai Kartanegara untuk mempelajari penerapan SSI yang sudah berjalan.

“Kami ingin melihat langsung mekanismenya di Kukar,” ujarnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Bontang, Dasuki, mengatakan pemerintah pada prinsipnya menyetujui konsep SSI. Saat ini draf MoU Forum TJSL masih disempurnakan.

“Dalam waktu dekat akan dikonsultasikan ke wakil wali kota selaku Ketua Forum TJSL,” katanya.

Ia menjelaskan ada beberapa opsi pembiayaan, termasuk skema 50:50 antara APBD dan dana TJSL perusahaan. Perusahaan juga akan ditawarkan menanggung sekitar 10 peserta BPJS per perusahaan melalui SSI.

Pemerintah berharap keterlibatan perusahaan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan serta memperkuat keberlanjutan program jaminan kesehatan di Kota Bontang. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • KPU Mamuju Resmi Tetapkan Surat Suara Pilkada Mamuju 2024

    KPU Mamuju Resmi Tetapkan Surat Suara Pilkada Mamuju 2024

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju resmi merilis surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2024. Surat suara ini menampilkan dua pasangan calon yang akan bersaing dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut, yaitu pasangan nomor urut 1, Dr. Hj. Sitti Sutinah S., S.H., M.Si. dan Yuki Permana, S.T., serta pasangan […]

  • Peringati HUT ke-80, Kodim 0908/Bontang Tegaskan Semangat TNI PRIMA

    Peringati HUT ke-80, Kodim 0908/Bontang Tegaskan Semangat TNI PRIMA

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, BONTANG – Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Upacara Kodim 0908/Bontang di Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Minggu (5/10/2025). Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) digelar penuh semangat oleh jajaran Kodim 0908/Bontang. Kasdim 0908/Bontang, Kapten Arh Asep Supriyatna, bertindak sebagai inspektur upacara dengan mengusung tema nasional “TNI […]

  • Pemprov Sulbar Matangkan Strategi Perbaikan Jalan Desa untuk Pelayanan Sosial

    Pemprov Sulbar Matangkan Strategi Perbaikan Jalan Desa untuk Pelayanan Sosial

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pelaksana harian Gubernur Sulbar Amujib memimpin rapat membahas akses Jalan daerah di Wilayah Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Senin 30 Desember 2024. Turut hadir Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Biro Tapem Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Yakob F Solon, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi […]

  • Syamsul Samad Pimpin Komisi I Lakukan Kunker ke Diskominfo-SP Sulsel

    Syamsul Samad Pimpin Komisi I Lakukan Kunker ke Diskominfo-SP Sulsel

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Makassar – Untuk Mengoptimalkan upaya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas seleksi calon anggota Komisioner Komisi Informasi (KI) dan calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan pada Selasa, 30 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan sebagai konsultasi […]

  • Munandar Wijaya Audience dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar

    Munandar Wijaya Audience dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka sinergi pelayanan publik, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya didampingi anggota DPRD H. Haluddin dan Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, Irma Trisnawati menerima audience Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Fajar Siddiq di Ruang Komisi III DPRD Sulbar, Rabu, 19 Februari 2025. Dalam audience tersebut Ketua Perwakilan Ombudsman Sulbar […]

  • Pjs Wali Kota Bontang Buka Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting

    Pjs Wali Kota Bontang Buka Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Kantor Bapperida, Senin, 7 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli, Kepala Bapperida, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta Kepala Puskesmas. Munawwar menyampaikan bahwa rapat ini […]

expand_less