search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan

APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan

APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Begawan. Foto: AJ

INTUISI.id – DPRD Kota Bontang menilai wacana Skema Sharing Iuran (SSI) BPJS Kesehatan antara pemerintah dan perusahaan sebagai upaya menekan beban APBD di sektor kesehatan. Namun, pelaksanaannya dinilai harus memiliki aturan yang jelas agar efektif.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Begawan, mengatakan skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ia menyebut, status Universal Health Coverage (UHC) membuat pemerintah tetap wajib menanggung iuran warga kurang mampu, sehingga tekanan terhadap APBD akan terus meningkat.

“Ke depan jumlah peserta yang ditanggung pemerintah tidak akan berkurang karena UHC tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kapasitas fiskal Bontang diperkirakan menurun. APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,7 triliun jika masih mendapat bantuan keuangan provinsi, dan sekitar Rp1,5 triliun tanpa bantuan tersebut.

Sementara itu, jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan Kementerian Sosial meningkat, sehingga beban daerah bertambah. Kekurangan anggaran program jaminan kesehatan tahun ini mencapai sekitar Rp1,2 miliar dan masih diupayakan masuk APBD Perubahan.

Karena itu, DPRD mendorong penerapan SSI melalui keterlibatan perusahaan lewat CSR/TJSL untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan. DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kuota 3.800 peserta program Gratispol untuk Bontang.

Ubayya mengatakan DPRD akan melakukan studi banding ke Pemprov Kaltim dan Kutai Kartanegara untuk mempelajari penerapan SSI yang sudah berjalan.

“Kami ingin melihat langsung mekanismenya di Kukar,” ujarnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Bontang, Dasuki, mengatakan pemerintah pada prinsipnya menyetujui konsep SSI. Saat ini draf MoU Forum TJSL masih disempurnakan.

“Dalam waktu dekat akan dikonsultasikan ke wakil wali kota selaku Ketua Forum TJSL,” katanya.

Ia menjelaskan ada beberapa opsi pembiayaan, termasuk skema 50:50 antara APBD dan dana TJSL perusahaan. Perusahaan juga akan ditawarkan menanggung sekitar 10 peserta BPJS per perusahaan melalui SSI.

Pemerintah berharap keterlibatan perusahaan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan serta memperkuat keberlanjutan program jaminan kesehatan di Kota Bontang. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

Rekomendasi

  • Capaian MCSP Baru 63 Persen, Pemprov Sulbar Percepat Langkah Perbaikan Bersama KPK
    BERITA Pemerintahan

    Capaian MCSP Baru 63 Persen, Pemprov Sulbar Percepat Langkah Perbaikan Bersama KPK

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 20 November 2025. Usai rapat, Sekda Junda Maulana menjelaskan bahwa […]

  • Tegakkan Kedisiplinan ASN, BKD Sulbar Lakukan Sidak di Sejumlah OPD
    BERITA Pemerintahan

    Tegakkan Kedisiplinan ASN, BKD Sulbar Lakukan Sidak di Sejumlah OPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada momentum Hari Kesadaran Nasional. Herdin Ismail menjelaskan, sidak tersebut merupakan bentuk konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan agenda pembangunan daerah, […]

  • Amujib Dorong Akselerasi Perencanaan: Bapperida Sulbar Fokus Data Kemiskinan dan Stunting
    BERITA Pemerintahan SOSIAL

    Amujib Dorong Akselerasi Perencanaan: Bapperida Sulbar Fokus Data Kemiskinan dan Stunting

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan akselerasi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam rapat internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, dan dihadiri para kepala bidang, Rabu (21/01/2026). Amujb menegaskan bahwa pola kerja rutin harus segera ditinggalkan demi menghasilkan perencanaan yang lebih berkualitas dan […]

  • Persiapan Pelantikan DPRD Sulbar, Gedung Baru Diresmikan dengan Rangkaian Olahraga
    BERITA Pemerintahan

    Persiapan Pelantikan DPRD Sulbar, Gedung Baru Diresmikan dengan Rangkaian Olahraga

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sekretariat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan 45 anggota DPRD Sulbar terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 mendatang di gedung baru DPRD Sulbar. Sekretaris DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih, menyampaikan bahwa sebelum pelantikan, akan digelar serangkaian kegiatan olahraga yang melibatkan sekretariat, anggota, […]

  • Sukseskan PEKPPP Mandiri 2026, Biro Organisasi Intensifkan Pemantauan di Tiga Biro Lingkup Setda Sulbar
    BERITA Pemerintahan

    Sukseskan PEKPPP Mandiri 2026, Biro Organisasi Intensifkan Pemantauan di Tiga Biro Lingkup Setda Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan kesiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026, Biro Organisasi melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik kembali melakukan pemantauan langsung di tiga Biro Lingkup Setda Sulbar, Jumat 20 Februari 2026. Pelaksanaan PEKPPP sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yaitu […]

  • 40 Administrator Sulbar Ikuti PKA 2026, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Materi Integritas dan Wawasan Kebangsaan
    BERITA Pemerintahan

    40 Administrator Sulbar Ikuti PKA 2026, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Materi Integritas dan Wawasan Kebangsaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Gedung Theater Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (12/8/2026). Pelatihan diikuti 40 peserta dari perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar menggunakan metode blended learning dengan pembiayaan dari APBD Sulbar. Dalam arahannya, Suhardi Duka menekankan integritas sebagai nilai dasar yang tidak […]

expand_less