Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Dewan dan Pengusaha Bahas Legalitas THM di Bontang, Miras Jadi Sorotan

Dewan dan Pengusaha Bahas Legalitas THM di Bontang, Miras Jadi Sorotan

INTUISI.id – Wacana legalisasi Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Berbas Pantai mulai menjadi pembahasan serius di DPRD Kota Bontang. Langkah tersebut muncul di tengah upaya pemerintah daerah mencari sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan.

Pembahasan itu mengemuka dalam rapat gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Kota Bontang terkait legalitas usaha THM yang digelar pada Senin (11/5/2026).

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan aktivitas hiburan malam di kawasan Berbas Pantai sebenarnya telah lama berjalan. Namun hingga kini, keberadaannya dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap daerah karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dengan kondisi defisit anggaran saat ini, kita perlu mencari potensi PAD. Salah satunya dari sektor yang selama ini belum tertata, yakni THM,” ujarnya.

Menurut Rustam, apabila sektor tersebut memiliki legalitas yang jelas, maka pemerintah daerah berpotensi memperoleh pemasukan melalui pajak dan retribusi daerah.

Meski demikian, pembahasan legalisasi THM juga dinilai tidak dapat dipisahkan dari regulasi terkait peredaran minuman keras (miras) yang selama ini masih menjadi perdebatan di Kota Bontang.

Rustam menilai operasional tempat karaoke dan hiburan malam memiliki keterkaitan erat dengan penjualan minuman beralkohol, sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas agar pengawasan dan kontribusi terhadap daerah dapat berjalan maksimal.

“THM atau karaoke tidak bisa dilepaskan dari miras. Karena itu perlu ada kajian ulang terhadap perda terkait penjualan miras,” katanya.

Selain aspek regulasi dan potensi pendapatan daerah, DPRD juga menyoroti dampak sosial keberadaan THM terhadap lingkungan permukiman warga di kawasan Berbas Pantai.

Wilayah tersebut diketahui merupakan kawasan padat penduduk. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, RT 16 dihuni sekitar 540 jiwa dan RT 17 sebanyak 243 jiwa, dengan total sekitar 589 kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi hiburan malam.

Karena itu, DPRD menilai pembahasan legalitas THM harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, ketertiban lingkungan, hingga kepastian regulasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata. (Foto : Him)

    Aris Mulyanata: Teknologi Barcode Dapat Tingkatkan Transparansi Perizinan Reklame

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengkritik keterlambatan penertiban reklame yang menunggak pajak di Kota Samarinda. Puluhan baliho di jalan-jalan utama seperti Jalan S Parman, Hasan Basri, Letjen Soeprapto, dan IR Juanda, telah ditempeli stiker peringatan terkait tunggakan pajaknya, sebagai upaya untuk meminta para pengiklan melunasi kewajiban pajak mereka. Penertiban reklame […]

  • DKP Sulbar Perkuat Kolaborasi, Dorong Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Data

    DKP Sulbar Perkuat Kolaborasi, Dorong Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Data

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Semangat kolaborasi dan optimisme pembangunan sektor kelautan dan perikanan mewarnai pelaksanaan Rapat Daring Koordinasi dan Kolaborasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (01/04/26) Rapat yang berlangsung secara hybrid ini tidak hanya menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah antar pemerintah provinsi dan […]

  • Kunjungi Istana Pagaruyung, Basri Rase: Insipirasi Pembangunan Rumah Adat Kutai Di Bontang

    Kunjungi Istana Pagaruyung, Basri Rase: Insipirasi Pembangunan Rumah Adat Kutai Di Bontang

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Keseriusan Pemerintah Kota Bontang untuk memberikan perhatian besar kepada masyarakat lokal Kota Bontang dalam hal ini Kutai, Wali Kota Bontang Basri Rase sudah membangun replika Rumah adat Kutai di Kota Bontang yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Upaya Basri sapaannya, disampaikan saat dirinya mengunjungi Istana Pagaruyung Batu sangkar di Kabupaten Tanah Datar Provinsi […]

  • Bupati Sutinah Instruksikan Bantuan Cepat untuk Korban Banjir di Desa Bambu

    Bupati Sutinah Instruksikan Bantuan Cepat untuk Korban Banjir di Desa Bambu

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Bupati Mamuju, Dr. Hj. St. Sutinah Suhardi, bergerak cepat menanggapi bencana banjir yang melanda Desa Bambu setelah curah hujan yang tinggi menyebabkan wilayah tersebut terendam banjir pada Kamis lalu. Ia segera memerintahkan berbagai instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah taktis dalam membantu korban. BPBD Mamuju dan Tagana dari Dinas Sosial langsung diterjunkan ke […]

  • Capaian PKG di Sulbar Terus Didorong, Target Capaian Provinsi Ditetapkan Sebesar 36 Persen

    Capaian PKG di Sulbar Terus Didorong, Target Capaian Provinsi Ditetapkan Sebesar 36 Persen

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan salah satu program Hasil Terbaik Cepat yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Program ini sejalan dengan Panca Daya Ketiga yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi […]

  • BPBD Sulbar: Pengurangan Risiko Bencana Kunci Tekan Kemiskinan

    BPBD Sulbar: Pengurangan Risiko Bencana Kunci Tekan Kemiskinan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulbar Tahun 2025, yang diselenggarakan di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Kamis 11 September 2025. Rapat ini sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana misi kedua Gubernur […]

expand_less