Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Dewan dan Pengusaha Bahas Legalitas THM di Bontang, Miras Jadi Sorotan

Dewan dan Pengusaha Bahas Legalitas THM di Bontang, Miras Jadi Sorotan

INTUISI.id – Wacana legalisasi Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Berbas Pantai mulai menjadi pembahasan serius di DPRD Kota Bontang. Langkah tersebut muncul di tengah upaya pemerintah daerah mencari sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan.

Pembahasan itu mengemuka dalam rapat gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Kota Bontang terkait legalitas usaha THM yang digelar pada Senin (11/5/2026).

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan aktivitas hiburan malam di kawasan Berbas Pantai sebenarnya telah lama berjalan. Namun hingga kini, keberadaannya dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap daerah karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dengan kondisi defisit anggaran saat ini, kita perlu mencari potensi PAD. Salah satunya dari sektor yang selama ini belum tertata, yakni THM,” ujarnya.

Menurut Rustam, apabila sektor tersebut memiliki legalitas yang jelas, maka pemerintah daerah berpotensi memperoleh pemasukan melalui pajak dan retribusi daerah.

Meski demikian, pembahasan legalisasi THM juga dinilai tidak dapat dipisahkan dari regulasi terkait peredaran minuman keras (miras) yang selama ini masih menjadi perdebatan di Kota Bontang.

Rustam menilai operasional tempat karaoke dan hiburan malam memiliki keterkaitan erat dengan penjualan minuman beralkohol, sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas agar pengawasan dan kontribusi terhadap daerah dapat berjalan maksimal.

“THM atau karaoke tidak bisa dilepaskan dari miras. Karena itu perlu ada kajian ulang terhadap perda terkait penjualan miras,” katanya.

Selain aspek regulasi dan potensi pendapatan daerah, DPRD juga menyoroti dampak sosial keberadaan THM terhadap lingkungan permukiman warga di kawasan Berbas Pantai.

Wilayah tersebut diketahui merupakan kawasan padat penduduk. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, RT 16 dihuni sekitar 540 jiwa dan RT 17 sebanyak 243 jiwa, dengan total sekitar 589 kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi hiburan malam.

Karena itu, DPRD menilai pembahasan legalitas THM harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, ketertiban lingkungan, hingga kepastian regulasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Fokus Pemerataan Pembangunan, Yulianus Palangiran Tekankan Kesejahteraan Masyarakat Kutim

    Fokus Pemerataan Pembangunan, Yulianus Palangiran Tekankan Kesejahteraan Masyarakat Kutim

    • 0Komentar

    Kutai Timur, Intuisi.id – Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, menegaskan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam setiap program pembangunan. Usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama masyarakat, Yulianus menyatakan bahwa kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi fokus utama kebijakan pembangunan. “Di Kutai Timur yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan adalah infrastruktur, pendidikan, […]

  • Pj Gubernur Sulbar Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023

    Pj Gubernur Sulbar Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023

    • 0Komentar

    INTUISI.id, Jakarta – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, bersama Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta, pada Senin (8/7/2024). Acara tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko […]

  • Lindungi Pekerja, Disnaker Sulbar Luncurkan Satgas Pencegahan PHK

    Lindungi Pekerja, Disnaker Sulbar Luncurkan Satgas Pencegahan PHK

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK. Langkah ini menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekaligus wadah mediasi tripartit antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Melalui satgas ini, Disnaker Sulbar akan melakukan intervensi solusi alternatif sebelum […]

  • Dana Stimulan Gempa Tahap II di Mamuju Segera Dicairkan

    Dana Stimulan Gempa Tahap II di Mamuju Segera Dicairkan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Proses pencairan dana stimulan atau bantuan gempa tahap II di Kabupaten Mamuju akan segera dilaksanakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju, Taslim Sukirno, menjelaskan bahwa dana tersebut akan segera disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui BPBD telah mendapatkan arahan dari BNPB untuk membuka rekening virtual account, […]

  • Dukung Reformasi Birokrasi, Inspektorat Sulbar Gelar Asistensi SAKIP dan Zona Integritas

    Dukung Reformasi Birokrasi, Inspektorat Sulbar Gelar Asistensi SAKIP dan Zona Integritas

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin dan Tim mengikuti kegiatan rapat koordinasi serta asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) terhadap instansi pemerintah yang menjadi prioritas di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom […]

  • Dinsos Bersama Dinas Lingkungan Hidup Sulbar Bahas Progres Penyusunan Dokling Sekolah Rakyat

    Dinsos Bersama Dinas Lingkungan Hidup Sulbar Bahas Progres Penyusunan Dokling Sekolah Rakyat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Rabu 29 Oktober 2025. Kunjungan ini terkait pelaksanaan penyusunan Dokumen Lingkungan (Dokling) untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham […]

expand_less