Intuisi.id, Mamuju – Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menjadi narasumber dalam Podcast RRI Mamuju, Kamis 4 Desember 2025.
Dalam podcast yang mengangkat tema “Mewujudkan Pemerintahan Digital di Sulawesi Barat” ini, kehadiran Kadiskominfo bersama Kepala Ombudsman Sulbar Fajar Siddiq mengupas masa depan digitalisasi di Sulbar.
Ridwan dalam merespon beberapa pertanyaan, mengawali dengan data kondisi digitalisasi Sulbar saat ini. Tercatat pada 2025, 384 spot layanan publik seperti kantor desa, puskemas, sekolah dan lainnya, belum terakses jaringan. Namun spot-spot tersebut berangsur berkurang berkat intervensi yang dilakukan. Hal ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
“Dari pemprov 90 titik kami intervensi dan kami juga dibantu dari BAKTI Komdigi 161 titik, ini sementara dalam proses pemasangan,” ucap Ridwan.
Sisanya akan bertahap diintervensi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak lain, seiring dengan membaiknya kondisi fiskal daerah.
Selain spot layanan publik, Pemprov Sulbar saat ini terus mengupayakan agar dapat membantu 170 wilayah permukiman yang belum dapat jaringan 4G.
Beberapa kendala dihadapi adalah akses jalan dan fasilitas tenaga listrik yang belum memadai dibeberapa wilayah. Faktor ini menjadi pendukung kemudahan dalam melakukan pemasangan jaringan internet di wilayah pelosok.
Hal lain menjadi paparan Ridwan adalah soal digitalisasi data, hingga keamanan siber, termasuk upaya pemprov Sulbar dalam meningkatkan kompetensi digital seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulbar.
Kata Ridwan, yang diimpikan saat ini adalah integrasi layanan seluruh instansi secara digital. Hal ini bisa diwujudkan dengan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak.
Kepala Ombudsman Fajar Siddiq turut memberikan respon dan mengapresiasi atas upaya upaya yang dilakukan Pemerintah daerah saat ini. Dia pun tidak memungkiri Pemda masih diperhadapkan dengan keterbatasan fiskal yang menjadi penunjang dalam membangun infrastruktur digital di daerah.
Selain itu dia mengharapkan pemerintah lebih memaksimalkan literasi digital agar masyarakat mengedepankan etika dalam pemanfaatan teknologi. Termasuk soal sertifikasi sebagai penjamin keamanan data masyarakat. (*)
