search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » Pemkot Bontang Evaluasi Program MBG Pasca Keracunan: Human Error Jadi Peringatan Dini

Pemkot Bontang Evaluasi Program MBG Pasca Keracunan: Human Error Jadi Peringatan Dini

Pemkot Bontang Evaluasi Program MBG Pasca Keracunan: Human Error Jadi Peringatan Dini

INTUISI.ID – Insiden keracunan makanan yang menimpa sejumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat Pemerintah Kota Bontang mengambil langkah evaluasi serius.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan bahwa kejadian ini tidak boleh dianggap sepele, mengingat program MBG menyasar anak-anak sekolah yang sangat rentan terhadap masalah kesehatan. Meski demikian, ia meyakini insiden ini tidak terjadi karena kesengajaan.

“Saya percaya pengelola dapur MBG bekerja dengan tulus. Jika ada yang kurang, kemungkinan besar berasal dari bahan makanan yang tanpa disadari sudah tidak dalam kondisi segar,” jelasnya Jumat (19/9/2025) malam.

Agus Haris menyebutkan, sistem penyimpanan di dapur MBG sebenarnya sudah cukup teratur. Pihak penyedia diwajibkan membuang atau mengganti bahan yang disimpan lebih dari tiga hari meski dalam kulkas. Namun, ia tidak menutup kemungkinan masih ada kelalaian kecil yang luput dari pengawasan.

Menurutnya, peristiwa ini menjadi “alarm dini” bagi Pemkot untuk memperketat pengawasan. Pemerintah akan memastikan seluruh bahan baku – mulai dari beras, sayur, bumbu, hingga lauk – diperiksa secara rutin sebelum digunakan. “Ini soal keselamatan anak-anak, jadi pengawasan tidak bisa setengah-setengah,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bontang berencana membentuk Satgas khusus yang berfokus pada pengawasan dapur MBG. Satgas ini akan bertugas mengontrol seluruh alur, mulai dari proses penerimaan bahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

Agus Haris menegaskan bahwa tujuan dari langkah ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk memperbaiki sistem. “Program MBG ini niatnya mulia. Jangan sampai hanya karena kelalaian kecil, manfaat besar yang kita harapkan jadi terhambat,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

Rekomendasi

  • Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto : Ist)
    BERITA DPRD Samarinda PARIWARA

    Keterbatasan LPJU, Deni Hakim Dorong Percepatan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Keterbatasan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) masih menjadi masalah di Kota Samarinda, terutama di Kecamatan Palaran dan Sanga-Sanga, sehingga berpotensi membahayakan masyarakat dan pengguna jalan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan perlunya pemerataan LPJU di seluruh wilayah kota untuk mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas yang meningkat akibat […]

  • Sekretaris Tim Pemenangan: Sutinah Perempuan Tangguh di Mamuju
    BERITA Politik

    Sekretaris Tim Pemenangan: Sutinah Perempuan Tangguh di Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Munawir Arafat, Sekretaris Tim Pemenangan Tina-Yuki sekaligus Ketua PKB Mamuju, menyampaikan orasi politiknya dalam kampanye terbatas Calon Bupati Mamuju petahana, Sitti Sutinah Suhardi, di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Senin (7/10/2024). Dalam orasinya, Munawir memastikan bahwa janji-janji kampanye yang belum terlaksana di periode pertama, akan diwujudkan dalam periode kedua Sutinah jika kembali terpilih. […]

  • Rapat Pembahasan Hasil Penataan Batas Areal Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTMH 150 kW Sandapang
    BERITA Pemerintahan

    Rapat Pembahasan Hasil Penataan Batas Areal Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTMH 150 kW Sandapang

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menghadiri rapat pembahasan hasil penataan batas areal Perjanjian Kerja Sama (PKS) penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 150 kW di Desa Sandapang, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Pembangunan PLTMH serta pelaksanaan PKS penggunaan […]

  • Plt Kepala Bapperida Sulbar Ikuti Tahapan Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama
    BERITA Pemerintahan

    Plt Kepala Bapperida Sulbar Ikuti Tahapan Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengikuti tahapan akhir Seleksi Terbuka Pengisian 12 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahapan tersebut berupa paparan dan wawancara yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025. Darwis menyampaikan, wawancara pada tahap akhir ini […]

  • Kunjungan Wagub Sulbar ke Badan Penghubung di Jakarta Pusat, Pastikan Aset Daerah Terkelola Baik
    BERITA Pemerintahan

    Kunjungan Wagub Sulbar ke Badan Penghubung di Jakarta Pusat, Pastikan Aset Daerah Terkelola Baik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, melakukan kunjungan perdana ke Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, pasangan Gubernur Suhardi Duka ini memastikan bahwa penggunaan Barang Milik Daerah, termasuk kendaraan dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salim […]

  • Pemprov Sulbar Siapkan Enam Kandidat Percontohan Desa Antikorupsi, Penilaian Digelar Pertengahan Oktober
    BERITA BUDAYA Pemerintahan

    Pemprov Sulbar Siapkan Enam Kandidat Percontohan Desa Antikorupsi, Penilaian Digelar Pertengahan Oktober

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Tim Perluasan Desa Antikorupsi menggelar rapat persiapan penilaian akhir calon percontohan Desa Antikorupsi di Ruang Rapat Inspektorat Sulbar, Rabu 1 Oktober 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, ini merupakan tindak lanjut dari rapat persiapan yang sebelumnya digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring […]

expand_less