Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sistem Perizinan Bangunan di Bontang Kini Terhubung Langsung dengan Pemerintah Pusat

Sistem Perizinan Bangunan di Bontang Kini Terhubung Langsung dengan Pemerintah Pusat

INTUISI.ID – Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bontang kini tak lagi dilakukan secara manual di tingkat daerah. Seluruh mekanismenya telah terintegrasi langsung dengan sistem pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Aturan baru ini menggantikan sistem lama Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perizinan konstruksi di daerah.

Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Infrastruktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Idrus, menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya regulasi tersebut, seluruh proses pengajuan PBG kini menggunakan aplikasi berbasis nasional milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kalau dulu IMB diterbitkan langsung oleh dinas, sekarang sudah berbeda. Pengajuannya terpusat melalui aplikasi dari Kementerian PU,” terang Idrus, Selasa (21/10/2025).

Meski terjadi perubahan sistem, fungsi PBG tetap sama seperti IMB, yakni menjadi dasar legalitas pembangunan gedung. Namun, sistem baru ini dinilai lebih transparan dan memudahkan pengawasan karena semua data bangunan tercatat dalam basis data nasional.

“Perbedaan utamanya hanya pada sistem pengelolaan. Sekarang semua proses dan data berada di kementerian, sehingga pengawasan lebih ketat,” ujarnya.

Idrus menambahkan, meski kewenangan penerbitan kini berada di pusat, DPMPTSP Bontang tetap berperan aktif dalam memberikan pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem baru tersebut.

Menurutnya, integrasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan. Seluruh bangunan yang sudah memperoleh PBG otomatis terdaftar secara resmi di sistem nasional dan diakui secara hukum oleh negara.

“Masih banyak masyarakat yang bertanya soal perubahan ini. Kami terus membantu agar mereka memahami alurnya,” pungkas Idrus. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • DPRD Bontang Sebut Insentif Rp3 Miliar Bukti Investasi Mulai Berdampak

    DPRD Bontang Sebut Insentif Rp3 Miliar Bukti Investasi Mulai Berdampak

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Tambahan insentif fiskal senilai Rp3 miliar yang diterima Pemerintah Kota Bontang dari pemerintah pusat dinilai menjadi bukti bahwa pertumbuhan investasi di daerah mulai memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penghargaan tersebut diberikan karena Kota Bontang dianggap berhasil menurunkan angka pengangguran melalui berbagai strategi pembangunan ekonomi dan penguatan investasi daerah. Ketua Komisi B […]

  • Fokus Perkuat Daya Saing UMKM, Pemkot Bontang Tekankan Pentingnya Rekam Jejak Kredit

    Fokus Perkuat Daya Saing UMKM, Pemkot Bontang Tekankan Pentingnya Rekam Jejak Kredit

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan, khususnya dalam menjaga rekam jejak kredit sebagai kunci akses permodalan. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kegiatan sosialisasi literasi keuangan digelar di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (5/5/2026), dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta […]

  • Samarinda Finalisasi Raperda Sekolah Aman Bencana, Targetkan Sah Desember 2025

    Samarinda Finalisasi Raperda Sekolah Aman Bencana, Targetkan Sah Desember 2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID –  DPRD Kota Samarinda telah menyelesaikan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Regulasi ini dirancang untuk memastikan seluruh satuan pendidikan di kota memiliki tingkat kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, menjelaskan bahwa Raperda ini mengatur secara komprehensif tiga aspek utama: kesiapan […]

  • Buka Puasa Bersama PWSB, Wali Kota Salurkan Sembako ke 25 Warga

    Buka Puasa Bersama PWSB, Wali Kota Salurkan Sembako ke 25 Warga

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menggelar kegiatan buka puasa bersama Persatuan Wargi Sunda Bontang (PWSB) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (16/3/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, khususnya komunitas warga Sunda yang bermukim di Bontang. Dalam kesempatan tersebut, wali kota juga menyerahkan bantuan sembako kepada 25 warga PWSB […]

  • Suhadi Kandoa Terima Aspirasi Warga Buangin: Dari Jalan Hingga Pemberdayaan Perempuan

    Suhadi Kandoa Terima Aspirasi Warga Buangin: Dari Jalan Hingga Pemberdayaan Perempuan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamasa — Suasana hangat dan penuh harapan menyelimuti Dusun Salulemo, Desa Buangin, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa, ketika Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suhadi Kandoa’, melakukan Hearing Dialog bertema “Peran Masyarakat Desa dalam Memaksimalkan Tupoksi DPRD Provinsi”. Kegiatan ini turut didampingi oleh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, Nirawati, S.IP, serta disambut secara adat oleh […]

  • DKP Sulbar Perkuat Kolaborasi, Dorong Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Data

    DKP Sulbar Perkuat Kolaborasi, Dorong Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Data

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Semangat kolaborasi dan optimisme pembangunan sektor kelautan dan perikanan mewarnai pelaksanaan Rapat Daring Koordinasi dan Kolaborasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (01/04/26) Rapat yang berlangsung secara hybrid ini tidak hanya menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah antar pemerintah provinsi dan […]

expand_less