Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sistem Perizinan Bangunan di Bontang Kini Terhubung Langsung dengan Pemerintah Pusat

Sistem Perizinan Bangunan di Bontang Kini Terhubung Langsung dengan Pemerintah Pusat

INTUISI.ID – Proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bontang kini tak lagi dilakukan secara manual di tingkat daerah. Seluruh mekanismenya telah terintegrasi langsung dengan sistem pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Aturan baru ini menggantikan sistem lama Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perizinan konstruksi di daerah.

Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Infrastruktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Idrus, menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya regulasi tersebut, seluruh proses pengajuan PBG kini menggunakan aplikasi berbasis nasional milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kalau dulu IMB diterbitkan langsung oleh dinas, sekarang sudah berbeda. Pengajuannya terpusat melalui aplikasi dari Kementerian PU,” terang Idrus, Selasa (21/10/2025).

Meski terjadi perubahan sistem, fungsi PBG tetap sama seperti IMB, yakni menjadi dasar legalitas pembangunan gedung. Namun, sistem baru ini dinilai lebih transparan dan memudahkan pengawasan karena semua data bangunan tercatat dalam basis data nasional.

“Perbedaan utamanya hanya pada sistem pengelolaan. Sekarang semua proses dan data berada di kementerian, sehingga pengawasan lebih ketat,” ujarnya.

Idrus menambahkan, meski kewenangan penerbitan kini berada di pusat, DPMPTSP Bontang tetap berperan aktif dalam memberikan pendampingan serta sosialisasi kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem baru tersebut.

Menurutnya, integrasi ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik bangunan. Seluruh bangunan yang sudah memperoleh PBG otomatis terdaftar secara resmi di sistem nasional dan diakui secara hukum oleh negara.

“Masih banyak masyarakat yang bertanya soal perubahan ini. Kami terus membantu agar mereka memahami alurnya,” pungkas Idrus. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Optimalisasi Kinerja Pasca Merger OPD, Sulbar Perkuat Koordinasi Pemetaan SDM Aparatur

    Optimalisasi Kinerja Pasca Merger OPD, Sulbar Perkuat Koordinasi Pemetaan SDM Aparatur

    • 0Komentar

    Instuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat terkait pemetaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin 26 Januari 2026. Koordinasi tersebut dilakukan melalui […]

  • Perizinan Makin Transparan, Inspektorat Sulbar Reviu Tata Kelola di DPMPTSP

    Perizinan Makin Transparan, Inspektorat Sulbar Reviu Tata Kelola di DPMPTSP

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka reviu tata kelola perizinan daerah, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, Selasa, 31 Maret 2026. Kunjungan bertujuan memastikan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan perizinan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pertemuan berlangsung […]

  • Kadis KominfoSS Inspeksi Objek Penerima Bantuan Internet SULBAR Digital di Desa Tabolang

    Kadis KominfoSS Inspeksi Objek Penerima Bantuan Internet SULBAR Digital di Desa Tabolang

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulawesi Barat (KominfoSS), Ridwan Djafar, melakukan inspeksi lapangan pada objek penerima bantuan internet program SULBAR Digital di Desa Tabolang, Kabupaten Mamuju Tengah, Minggu (22/02/2026). Kepala Dinas KominfoSS, Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, kegiatan inspeksi ini bertujuan untuk memastikan perangkat dan kualitas layanan internet yang telah dipasang […]

  • Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim. (Foto : Ist)

    Abdul Rohim Sebut Pembangunan Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Dirinya menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai fondasi pembangunan merata dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan harus lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga dan menciptakan dampak langsung […]

  • Kafilah Sulbar Kembali ke Daerah Usai Ikuti STQH Nasional 2025 di Kendari

    Kafilah Sulbar Kembali ke Daerah Usai Ikuti STQH Nasional 2025 di Kendari

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Kendari – Seusai mengikuti seluruh rangkaian babak penyisihan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Nasional ke-28 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kafilah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi bertolak menuju daerah asal, Sabtu, 18 Oktober 2025. Kepulangan para kafilah dan rombongan difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar melalui Bandara Haluoleo Kendari menuju […]

  • Sekda Sulbar Tegaskan OPD Tak Perlu Paksakan Kegiatan yang Tak Efektif Meski Masuk DPA

    Sekda Sulbar Tegaskan OPD Tak Perlu Paksakan Kegiatan yang Tak Efektif Meski Masuk DPA

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa memasuki Semester II Tahun Anggaran 2026. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pemerintah sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Hal tersebut disampaikan Junda saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi […]

expand_less