Ikuti Kami

Beranda » PARIWARA » Pupuk Kaltim Terima Penghargaan dari Pemkot Bontang atas Kepatuhan Pajak Daerah

Pupuk Kaltim Terima Penghargaan dari Pemkot Bontang atas Kepatuhan Pajak Daerah

Intuisi.id, BONTANG – PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menerima penghargaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang atas dukungan perusahaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Pupuk Kaltim memenuhi kewajiban perpajakan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

VP Administrasi Korporasi Pupuk Kaltim, Ratna Wydiyanti, mengatakan kepatuhan terhadap pajak daerah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pembangunan Kota Bontang.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pupuk Kaltim menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, terutama kepatuhan pembayaran pajak daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta memberi manfaat di masyarakat,” ujar Ratna usai menerima penghargaan, Selasa (30/6/2026).

Menurut Ratna, prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan Pupuk Kaltim dalam seluruh aspek operasional perusahaan, termasuk pengelolaan administrasi dan keuangan.

Perusahaan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seluruh kewajiban perpajakan dikelola secara sistematis, dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait,” jelasnya.

Sementara itu, VP Keuangan Pupuk Kaltim, Hamam Roni, menyebut kepatuhan perpajakan menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang sehat, profesional, dan berintegritas.

Termasuk PBB, seluruh kewajiban perpajakan perusahaan telah menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang dikelola secara cermat agar dapat dipenuhi tepat waktu.

“Kami memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai regulasi, sebagai implementasi nyata prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan,” kata Roni.

Ia menambahkan, pajak memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, Pupuk Kaltim berkomitmen menjaga konsistensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kepatuhan pembayaran pajak daerah, kami harap dapat turut memperkuat kapasitas fiskal Pemkot Bontang dalam melaksanakan program pembangunan. Ini bagian dari komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama dan memberi nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, mengatakan penghargaan diberikan karena Pupuk Kaltim dinilai menunjukkan komitmen tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurutnya, kepatuhan wajib pajak berperan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. Peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujar Suharto.

Pemkot Bontang, lanjutnya, terus mendorong budaya kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kami mengapresiasi komitmen Pupuk Kaltim yang selama ini menunjukkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh positif bagi pelaku usaha lainnya dalam mendukung kemajuan Kota Bontang,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • KPU Mamuju Tetapkan 4.326 Anggota KPPS untuk Pilkada 2024

    KPU Mamuju Tetapkan 4.326 Anggota KPPS untuk Pilkada 2024

    • 0Komentar

    INTUISI.ID Mamuju – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju menetapkan anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada 2024. Sebanyak 4.326 anggota KPPS akan bertugas di 618 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 11 kecamatan se-Kabupaten Mamuju. Penetapan KPPS ini berdasarkan berita acara rapat pleno PPS seluruh Kabupaten Mamuju tentang penetapan clon anggota KPPS terpilih untuk […]

  • DPRD Sulbar Gelar RDPU Dana Bagi Hasil Sawit Bersama DPD APKASINDO

    DPRD Sulbar Gelar RDPU Dana Bagi Hasil Sawit Bersama DPD APKASINDO

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPD APKASINDO Perjuangan Kabupaten Mamuju Tengah mengenai program pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, yaitu PMK Nomor 91 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Rapat berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulbar pada Jumat, 3 Mei 2024. Rapat dipimpin oleh […]

  • Ekonomi Sulbar Menguat Awal 2026, IPH Turun ke -2,29 Persen

    Ekonomi Sulbar Menguat Awal 2026, IPH Turun ke -2,29 Persen

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan kinerja ekonomi yang positif pada awal tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi pekan keempat Januari 2026, Sulbar berhasil memperkuat stabilitas harga komoditas, ditandai dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang melampaui capaian pekan sebelumnya. Perencana Ahli Muda Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Musrifah Hamzah, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat […]

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Bagian Perencanaan Gerak Cepat Tindak Lanjut Hasil Rapat Program

    Dinsos P3A dan PMD Sulbar Bagian Perencanaan Gerak Cepat Tindak Lanjut Hasil Rapat Program

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Bagian Perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat melakukan tindak lanjut penyesuaian hasil rapat pembahasan program dan perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan tindak lanjut ini dilaksanakan pada Kamis, 15 Januari 2026, sebagai bentuk komitmen dalam memastikan setiap hasil rapat […]

  • KPK RI dan Tim Desa Antikorupsi Lakukan Monitoring Hasil Penilaian Desa Antikorupsi di Desa Tarailu

    KPK RI dan Tim Desa Antikorupsi Lakukan Monitoring Hasil Penilaian Desa Antikorupsi di Desa Tarailu

    • 0Komentar

    Intuisi.i, Mamuju – Tim Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Direktorat Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Monitoring Hasil Penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju. Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Tarailu ini merupakan bagian dari program nasional KPK dalam membangun budaya antikorupsi hingga […]

  • Iswandi Dorong Pengawasan BUMD Dilakukan Secara Profesional dan Transparan

    Iswandi Dorong Pengawasan BUMD Dilakukan Secara Profesional dan Transparan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda memberikan perhatian serius terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama dari sisi akuntabilitas dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Ketua Komisi II, Iswandi, menegaskan bahwa sistem pengawasan terhadap BUMD harus ditingkatkan, tidak lagi sekadar formalitas, tetapi berbasis data dan dilandasi transparansi. Menurut Iswandi, pengawasan yang hanya […]

expand_less