Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Kawal Implementasi PP Tunas, KominfoSS Sulbar: Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Intuisi.id, Mamuju – Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi berjalan efektif sejak 28 Maret 2026.

PP Tunas ini mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital.

Bahkan, salah satu bentuk keseriusan Pemprov sendiri, telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler (handphone) di lingkungan satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta. Tujuannya menciptakan suasana belajar yang kondusif serta membentuk karakter peserta didik yang bijak dalam memanfaatkan teknologi digital.

Olehnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar berkomitmen mengawal implementasi7 kebijakan PP Tunas agar ruang digital lebih aman bagi generasi muda.

“Regulasi ini menjadi pijakan baru dalam mengatur aktivitas digital anak, termasuk pembatasan usia pengguna media sosial,” terang Ridwan, Senin (30/03/2026)

Menurutnya, kehadiran PP Tunas bukan sekadar aturan, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap keamanan generasi muda di dunia maya.

Ridwan menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan masa transisi selama satu tahun bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyesuaikan sistem dan kebijakan mereka. Kini, seluruh ketentuan dalam PP tersebut bersama regulasi turunannya mulai diberlakukan penuh.

Lanjut Ridwan, akan ikut memperkuat pengawasan di daerah serta mendorong literasi digital masyarakat. Ia menekankan tidak ada ruang kompromi bagi platform yang mengabaikan aturan. Sanksi administratif hingga pembatasan akses layanan bisa menjadi konsekuensi bagi pelanggar.

“Dengan implementasi PP Tunas, ekosistem digital di daerah semakin sehat dan ramah anak, sekaligus mendukung tumbuhnya generasi yang cerdas dan terlindungi di era digital,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Syamsul Samad Terima Kunjungan DPRD Provinsi Sulteng di DPRD Sulbar

    Syamsul Samad Terima Kunjungan DPRD Provinsi Sulteng di DPRD Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad, menerima kunjungan resmi dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait persiapan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, Senin, 9 September 2024. Dalam acara yang berlangsung di kantor DPRD Sulbar ini, Syamsul Samad didampingi oleh sejumlah […]

  • DLH Mamasa Pastikan IPAL SPPG Makuang Berfungsi Optimal

    DLH Mamasa Pastikan IPAL SPPG Makuang Berfungsi Optimal

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamasa melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makuang, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, 20 April 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan gizi tidak mencemari lingkungan sekitar. Dalam proses […]

  • 60 Persen Wilayah Sulbar adalah Hutan, Sekda: Ini Akar Konflik Pertanahan yang Harus Diselesaikan Bersama

    60 Persen Wilayah Sulbar adalah Hutan, Sekda: Ini Akar Konflik Pertanahan yang Harus Diselesaikan Bersama

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekitar 60 persen wilayah Sulawesi Barat merupakan kawasan hutan. Angka itu bukan sekadar statistik, di baliknya ada warga yang menggarap lahan dan belakangan tahu lahannya masuk kawasan hutan lindung, ada yang membeli tanah tapi ternyata tidak bisa disertifikatkan. Itulah konteks yang melatarbelakangi Rapat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Barat […]

  • Paripurna DPRD Sulbar, Bahas Tiga Agenda

    Paripurna DPRD Sulbar, Bahas Tiga Agenda

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pj Sekprov Amujib Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penyampaian Laporan Komisi atas hasil rapat kerja bersama eksekutif terhadap pelaksanaan APBD tahun 2024. Termasuk, penyampaian laporan akhir badan pembentukan peraturan daerah DPRD Sulbar terhadap Ranperda tentang barang milik daerah, serta penutupan masa persidangan pertama DPRD Sulbar tahun 2024-2025 dan pembukaan masa […]

  • Distapang Sulbar Bentuk Tim Efektif dan Sosialisasi Kegiatan Aksi Perubahan Cinta Pangan

    Distapang Sulbar Bentuk Tim Efektif dan Sosialisasi Kegiatan Aksi Perubahan Cinta Pangan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan Sulbar membentuk tim efektif dan sosialisasi kegiatan aksi perubahan Cinta Pangan (Cerdas Informasikan dan Tumbuhkan Aksi Peduli Pangan), Senin 8 September 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan tim dibentuk untuk gerakan selamatkan pangan bersama Siswa Penerima Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten mamuju. “Kegiatan ini […]

  • Pemprov Sulbar Terbitkan Surat Edaran Pemberian THR dan BHR bagi Pekerja dan Pengemudi Berbasis Aplikasi

    Pemprov Sulbar Terbitkan Surat Edaran Pemberian THR dan BHR bagi Pekerja dan Pengemudi Berbasis Aplikasi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan serta Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi Tahun 2026. Kepala […]

expand_less