Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Golkar Tekankan Alokasi Dana Desa dan Pengawasan Terarah untuk APBD 2025

Golkar Tekankan Alokasi Dana Desa dan Pengawasan Terarah untuk APBD 2025

Sangatta, Suarakutim.com – Dalam rapat paripurna ke-XXII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), yang membahas pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Hasna, perwakilan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), menegaskan pentingnya pengalokasian dana desa dan alokasi dana desa tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa bantuan keuangan untuk pemerintah desa harus dilakukan melalui mekanisme dana desa yang tepat dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

“Bantuan keuangan untuk pemerintah desa melalui mekanisme dana desa dan alokasi dana desa tahun 2026 harus diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujar Hasna. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hal yang wajib dan harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) agar program-program pembangunan di desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Hasna juga mengingatkan bahwa Kutai Timur memiliki 139 desa dan 2 kelurahan yang tersebar di wilayahnya. Oleh karena itu, ia menilai sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Mengingat jumlah desa di Kutai Timur yang cukup banyak, yaitu 139 desa dan 2 kelurahan, maka pengelolaan dana desa perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terarah dan terstruktur, agar program dan kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan tepat, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Hasna.

Hasna berharap bahwa dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang lebih intensif, penggunaan dana desa dapat memberikan dampak positif yang besar bagi pembangunan desa. Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana.

“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan di desa sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tambahnya. (ADV)

 

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pelantikan Petani Milenial Diharap Sebagai Momentum Kebangkitan Petani Muda Modern di Sulbar

    Pelantikan Petani Milenial Diharap Sebagai Momentum Kebangkitan Petani Muda Modern di Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sektretaris Dinas (Sekdis) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drh. Agus Rauf, didampingi Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nur Kadar turut menghadiri Pelantikan Petani Milenial Sulbar, di Ball Room Andi Depu Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga. Dalam sambutannya, […]

  • Konsultasi Inpres No 1 Tahun 2025, Sekretariat DPRD Sulbar Terima Kunker DPRD Sidrap

    Konsultasi Inpres No 1 Tahun 2025, Sekretariat DPRD Sulbar Terima Kunker DPRD Sidrap

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), Jum’at, 21 Februari 2025. Kunker ini dalam rangka konsultasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah […]

  • Disdikpora Mamuju Bahas Program Pendidikan di Kemendikbudristek

    Disdikpora Mamuju Bahas Program Pendidikan di Kemendikbudristek

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju, Hj. Murniani, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan Direktorat Sekolah Dasar mengenai Program Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk Tahun Anggaran 2024 – 2025. […]

  • Komitmen SDK-JSM, Alokasikan Rp 550 Miliar untuk Pulihkan Mamasa

    Komitmen SDK-JSM, Alokasikan Rp 550 Miliar untuk Pulihkan Mamasa

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamasa – Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka-Mayjen Purnawirawan Salim S. Mengga (SDK-JSM), berkomitmen untuk mengatasi defisit anggaran yang melanda Kabupaten Mamasa. Janji tersebut disampaikan SDK saat kampanye terbatas di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Kamis, 17 Oktober 2024. SDK menyampaikan keprihatinannya atas defisit APBD Mamasa yang mencapai Rp 224 miliar, yang berdampak pada […]

  • Pasangan Nomor Urut 1 Menguat, Tujuh Parpol Beri Dukungan

    Pasangan Nomor Urut 1 Menguat, Tujuh Parpol Beri Dukungan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dan Chusnul Dhihin, semakin menguatkan posisinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bontang 2024 setelah mendapatkan dukungan dari tujuh partai politik. Adapun partai-partai yang memberikan dukungan kepada pasangan ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKN), Partai […]

  • MUSKOMWIL V APEKSI 2025: Pontianak Resmi Nahkodai Komwil V, Bontang Tinggalkan Jejak Kolaborasi

    MUSKOMWIL V APEKSI 2025: Pontianak Resmi Nahkodai Komwil V, Bontang Tinggalkan Jejak Kolaborasi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Gelaran Musyawarah Komisariat Wilayah (MUSKOMWIL) V APEKSI Regional Kalimantan 2025 di Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025), menghadirkan babak baru kepemimpinan organisasi para wali kota di Kalimantan. Kota Pontianak resmi ditunjuk sebagai pemegang estafet kepemimpinan, menggantikan Kota Bontang yang sebelumnya dipimpin Wali Kota Neni Moerniaeni. Sidang pleno yang dipimpin langsung oleh Neni berjalan tertib. Dengan ketukan […]

expand_less