ADAMI Soroti Kebijakan Pengangkatan Kepala Sekolah, Tina-Yuki Beri Penjelasan Tegas
INTUISI.ID, Mamuju – Debat perdana pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju periode 2024-2029 yang berlangsung Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, Sabtu, 2 November 2024 berlangsung seru.
Kedua paslon cabup dan cawabup Mamuju yakni, nomor urut 1, Sutinah Suhardi dan Yuki Permana (Tina-Yuki) serta nomor urut 2, Ado Mas’ud-H. Damris (ADAMI).
Disalah satu segmen debat, Paslon nomor urut 2, Ado Mas’ud, menanyakan kepada Petahana Calon nomor urut 1, terkait dengan nota dinas dari Dinas Pendidikan yang dapat menempatkan suatu kepala sekolah.
Kata Ado dalam tiga tahun terkahir, ada kepala sekolah yang telah di SK-kan oleh Bupati tidak menjadi kepala sekolah karena adanya nota dinas dari Dinas Kesehatan.
“Pertanyaan saya apakah diproses pemberian posisi terhadap kepala sekolah itu posisi Bupati itu tidak menjadi instrumen utama dalam memberikan apa namanya memberikan posisi kepala sekolah,” tanya Ado Mas’ud.
Menjawab pertanyaan tersebut, Petahana Calon Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi posisi tertinggi dalam pemerintahan Kabupaten adalah Bupati. Sutinah juga mengoreksi pertanyaan Ado yang mengatakan nota dinas dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Karena yang mengeluarkan nota dinas untuk kepala sekolah adalah Dinas Pendidikan.
Sutinah menambahkan, seorang kepala Dinas mengeluarkan nota dinas untuk kepala sekolah ada batasnya waktunya. Nota dinas keluarkan sebab, kepala sekolah memasuki masa pensiun sehingga harus mengeluarkan nota dinas agar posisi pemimpin dalam satu sekolah tidak mengalami kekosongan.
“Jadi tidak salah atau kita bisa benarkan bahwa nota dinas itu bisa ada di satu pemerintahan, karena mungkin adanya Kepala Sekolah yang sudah pensiun yang harus segera diisi karena adanya kebutuhan seperti harus mencairkan dana BOS-nya,” jelas Sutinah.
Sutinah juga menyampaikan bahwa salah satu contoh Nota Dinas dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas ketika Bupati sedang tidak berada di tempat.
“Sehingga kalau Bupati tidak ada, itu Pak wakil tidak ada karena memang Pak wakil sering keluar kota, sehingga Kepala Dinas bisa atau punya punya hak untuk membuat nota dinas tersebut seperti itu. Karena Pak wakil jarang di kantor,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ado Mas’ud mengatakan jika kondisi tersebut terjadi memang wajar dilakukan oleh Kepala Dinas. Tapi katanya banyak kepala sekolah yang sudah di SK-kan oleh Bupati tidak jadi dilantik sebab adanya nota dinas tersebut.
Ado pun mengatakan, ke depan jika di berikan kepercayaan menjadi Bupati tidak ada istilah kebijakan yang bersayap.
(Zulkifli)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Kapolresta Mamuju Turun Tangan, Antrean BBM SPBU Simbuang Dialihkan Ke jalan Soekarno Hatta
- 0Komentar
MAMUJU – Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi melakukan pengecekan langsung personel yang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah persimpangan jalan pada malam hari. Rabu, 7 oktober 2026 Pengecekan dilakukan untuk memastikan penempatan personel berjalan efektif dalam mengantisipasi kemacetan serta menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, Kapolresta Mamuju […]
-
Pupuk Kaltim Bekali 30 Petani Marangkayu, Pengetahuan dan Sarana Didorong Berjalan Bersama
- 0Komentar
INTUISI.id – Pengetahuan bertani akan lebih berarti jika bisa langsung dipraktikkan. Karena itu, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) tidak hanya memberikan pelatihan kepada petani di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga menyiapkan sarana pendukung untuk menerapkan pengetahuan tersebut di lahan. Melalui program Peningkatan Kapasitas Petani (PAK TANI), Pupuk Kaltim membekali 30 petani dari […]
-
SIPAINGARANG Diluncurkan, Kominfo Sulbar Integrasikan Kerja Humas Antar-OPD
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Selama ini, kerja kehumasan pemerintah sering kali berakhir pada satu aktivitas: membuat dan mempublikasikan berita. Pemprov Sulawesi Barat kini mencoba mengubah pola tersebut. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar meluncurkan Sistem Pengelolaan Kanal Informasi Publik SIPAINGARANG di Marasa Corner, kompleks perkantoran Gubernur Sulbar, Kamis, 8 Oktober 2026. SIPAINGARANG dirancang untuk […]
-
APBD 2027 Dibahas, SDK Ungkap TKD Sulbar Berkurang Rp156 Miliar
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Ruang fiskal Sulawesi Barat menghadapi tekanan dalam penyusunan APBD 2027. Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah diproyeksikan berkurang sekitar Rp156 miliar dari rancangan sebelumnya. Kondisi tersebut disampaikan Gubernur Sulbar Suhardi Duka saat memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar terhadap Ranperda APBD 2027 dalam rapat paripurna, Rabu […]
Rekomendasi
-
Hadiri Workshop Tematik Temu Muballigh di Pasangkayu, Gubernur: Mari Kita Sampaikan Pesan Kesejukan kepada Ummat
- 0Komentar
INTUISI.ID, Pasangkayu – Gubernur Sulbar Suhardi Duka menghadiri workshop tematik temu Dai/Muballigh se-kabupaten Pasangkayu, Senin 27 Oktober 2025. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar Syamsul Samad, anggota DPRD Sulbar, Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir, Plt Kepala Satpol-PP, dan Kakanwil Kemenag Pasangkayu. “Muballigh salah satu yang menggerakan dan mengarahkan […]
-
Pemprov Sulbar Pertahankan Predikat Zona Hijau dalam Pelayanan Publik Tahun 2024
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dengan mempertahankan predikat Zona Hijau dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penganugerahan ini digelar di Graha Sandeq, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Rabu (18/12/2024). Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Ismu Iskandar, menyampaikan bahwa predikat Zona Hijau […]
-
Mirip DBD dan Leptospirosis, Dinkes Sulbar Ingatkan Bahaya Virus Hanta
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju — Penyebaran virus Hanta di Indonesia mulai mendapat perhatian serius. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat telah ditemukan delapan kasus virus Hanta tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) di beberapa wilayah Indonesia. Meski hingga kini belum ditemukan kasus di Sulawesi Barat, Pemerintah daerah Sulbar melelui Dinas Kesehatan meminta masyarakat tetap waspada. Inii sejalan […]
-
Kafilah Sulbar Bertolak ke Kendari, Siap Harumkan Nama Daerah di Ajang STQH Nasional 2025
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Rombongan Kafilah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi berangkat menuju Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Nasional ke-28, Jumat, 10 Oktober 2025. Keberangkatan para peserta ini difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar. Berdasarkan jadwal keberangkatan, rombongan bertolak dari Bandara Tampa Padang Mamuju pada […]
-
Sosialisasi Bantuan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa, Gubernur Sulbar Sisipkan Pesan Moral Anti Korupsi
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka memberikan penegasan kepada para kepala desa agar menggunakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara benar, teransparan dan akuntabel demi kesejahteraan warganya. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi Desa tahun Anggaran 2025. Kegiatan […]
-
Tuntut Transparansi Pengelolaan Pandu Tunda
- 0Komentar
INTUISI.ID – Maritim Muda Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menggeruduk kantor PT Pelindo IV Samarinda, Senin (10/6) lusa. Kedatangan kelompok ini bertujuan menuntut transparansi dalam pengelolaan aktivitas pandu tunda di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Ketua Umum Maritim Muda Kaltim, Muhammad Riduan, menegaskan bahwa aksi ini dilaksanakan karena adanya kebutuhan mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan pandu tunda […]
Saat ini belum ada komentar