Pemprov Sulbar Pertahankan Predikat Zona Hijau dalam Pelayanan Publik Tahun 2024

INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dengan mempertahankan predikat Zona Hijau dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penganugerahan ini digelar di Graha Sandeq, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Rabu (18/12/2024).

Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Ismu Iskandar, menyampaikan bahwa predikat Zona Hijau ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap empat dimensi pelayanan publik, yaitu input, proses, output, dan pengaduan. Tahun ini, Ombudsman mencatat peningkatan signifikan dari Pemprov Sulbar, yang berhasil meraih nilai 88,70 poin, naik dari 81,12 poin pada 2023.

“Kerja kolaboratif ini berhasil membawa penghijauan di konteks kepatuhan pelayanan publik. Ini menjadi bukti komitmen semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ismu.

Ia menambahkan bahwa dari lebih 60 penyelenggara pelayanan publik di Sulbar, tidak ada yang berada di Zona Merah tahun ini. Meski demikian, masih ada enam unit yang berada di Zona Kuning, yang memerlukan perbaikan ke depan.

Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pelayanan publik adalah inti dari keberadaan pemerintahan.

“Semakin maju sebuah daerah, maka tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik juga harus semakin tinggi. Saya berharap ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mendukung pembangunan Sulbar yang berkelanjutan,” ujar Bahtiar.

Bahtiar juga menegaskan pentingnya peran Ombudsman sebagai lembaga independen dalam mendorong peningkatan tata kelola pelayanan di Sulbar.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, turut memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang berhasil meraih predikat ini. Menurutnya, hasil penilaian Ombudsman ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik.

“Pelayanan yang baik adalah cerminan bagaimana pemerintah hadir memenuhi hak-hak masyarakat. Saya berharap, Pemprov dan kabupaten terus meningkatkan kompetensi SDM, mengadopsi digitalisasi, dan membangun kolaborasi dengan semua pihak,” ujar Suraidah.

Selian Pemprov Sulbar, sejumlah instansi vertikal di Sulbar juga mendapatkan penghargaan atas kinerja mereka. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Irwasda Polda Sulbar, perwakilan Kejaksaan, Pj. Sekda Sulbar Amujib, para bupati, dan perwakilan kabupaten se-Sulbar, serta pimpinan OPD Pemprov Sulbar. (*)