Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Program MBG Tak Ganggu APBD, Vananzda Berikan Penjelasan

Program MBG Tak Ganggu APBD, Vananzda Berikan Penjelasan

INTUISI.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran mungkin diperlukan sebagai dampak dari pelaksanaan program tersebut.

Vananzda sapaan akrabnya, menanggapi bahwa besaran biaya MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per anak, yang dinilai belum mencukupi, terutama di daerah dengan harga pokok yang tinggi seperti Kalimantan Timur.

“Kalau ditanya apakah Rp15.000 per anak cukup, tentu saja tidak. Namun, mungkin pemerintah saat ini baru bisa mengalokasikan anggaran sebesar itu,” kata Vananzda.

Lebih lanjut kata Vananzda, menyampaikan bahwa program MBG masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Dirinya meyakini bahwa program ini akan selalu dievaluasi secara berkala, terutama dengan mempertimbangkan variasi harga pokok di berbagai daerah.

“Ini masih tahap awal. Saya yakin dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, program ini akan dievaluasi. Perbedaan harga pokok di setiap daerah, seperti Jawa, Papua, dan Kalimantan pasti berbeda,” ungkap Vananzda.

Dirinya memberikan contoh perbedaan harga pokok antara Samarinda dan Bontang, dua kota di Kalimantan Timur yang memiliki variasi harga cukup signifikan.

“Jangan jauh-jauh, Samarinda dan Bontang saja sudah berbeda. Harga bahan pokok di Bontang lebih mahal dibandingkan di Samarinda. Ini menunjukkan bahwa variasi harga pokok antardaerah harus diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG,” ucapnya.

Vananzda juga menyoroti potensi dampak program MBG terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Ia berharap program nasional ini tidak mengganggu konsentrasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

“Program MBG ini penting, tetapi kita juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya tidak mengganggu APBD kota. Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dengan baik agar program ini berjalan efektif tanpa membebani anggaran daerah,” tegas Vananzda.

Sebagai solusi, dirinya menyarankan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi ekonomi dan harga pokok di setiap daerah.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala, dan alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai program ini justru menimbulkan masalah baru karena ketidakcukupan anggaran,” tandas Vanandza. (Him/Adv/DPRDSamarinda)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • DPRD Bontang Soroti Tingginya SILPA OPD, Dinilai Picu Risiko Fiskal Daerah

    DPRD Bontang Soroti Tingginya SILPA OPD, Dinilai Picu Risiko Fiskal Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.id – DPRD Kota Bontang menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal di tengah proyeksi pengetatan APBD tahun 2027. Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai efisiensi dan ketepatan perencanaan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan […]

  • Komisi III DPRD Sulbar Kunker ke Dinas ESDM Sulsel

    Komisi III DPRD Sulbar Kunker ke Dinas ESDM Sulsel

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Makassar – Komisi III DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis, 27 Februari 2025.  Kunjungan ini bertujuan untuk memperjelas implementasi perizinan air tanah yang telah diterapkan di Sulsel, serta mengetahui mekanisme organisasi perangkat daerah dalam mengelola sumber daya air tanah. Kunker dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar […]

  • Sulbar Matangkan Program MBG, Fokus Bahan Baku Lokal dan Keberlanjutan

    Sulbar Matangkan Program MBG, Fokus Bahan Baku Lokal dan Keberlanjutan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sulbar yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 10 Februari 2026. Rapat ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kesiapan dan optimalisasi pelaksanaan program MBG yang merupakan […]

  • Pemprov Sulbar Fokus Salurkan Bansos 2025 untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

    Pemprov Sulbar Fokus Salurkan Bansos 2025 untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulawesi Barat gencar menyalurkan berbagai bantuan sosial (Bansos), baik berupa beras ataupun bantuan tunai. Penyaluran Bansos 2025 Difokuskan untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan rentan miskin. Selain itu, berbagai program bantuan pemberdayaan pun telah disalurkan, mulai dari bantuan pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan pelaku usaha UMKM hingga pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Sebelumnya, diberbagai […]

  • BKPSDM Sulbar Lanjutkan Pendampingan Penerapan Manajemen Talenta ke Enam OPD

    BKPSDM Sulbar Lanjutkan Pendampingan Penerapan Manajemen Talenta ke Enam OPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka mempercepat implementasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar melalui Bidang Pengembangan Aparatur, Sertifikasi Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan bersama UPTD Penilaian Kompetensi kembali melanjutkan kegiatan pendampingan langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (12/1/2026). Kegiatan […]

  • Perkuat Layanan Kesehatan, Pemprov Sulbar Kerjasama Fakultas Kedokteran Unhas

    Perkuat Layanan Kesehatan, Pemprov Sulbar Kerjasama Fakultas Kedokteran Unhas

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Makassar – Dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, pemerintah daerah provinsi Sulbar berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Sulbar. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulbar dengan Fakultas Kedokteran Unhas pada Selasa, 10 Juni 2025, bertempat di […]

expand_less