Program MBG Tak Ganggu APBD, Vananzda Berikan Penjelasan
- BERITA DPRD Samarinda PARIWARA
- calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
INTUISI.ID, SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran mungkin diperlukan sebagai dampak dari pelaksanaan program tersebut.
Vananzda sapaan akrabnya, menanggapi bahwa besaran biaya MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per anak, yang dinilai belum mencukupi, terutama di daerah dengan harga pokok yang tinggi seperti Kalimantan Timur.
“Kalau ditanya apakah Rp15.000 per anak cukup, tentu saja tidak. Namun, mungkin pemerintah saat ini baru bisa mengalokasikan anggaran sebesar itu,” kata Vananzda.
Lebih lanjut kata Vananzda, menyampaikan bahwa program MBG masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Dirinya meyakini bahwa program ini akan selalu dievaluasi secara berkala, terutama dengan mempertimbangkan variasi harga pokok di berbagai daerah.
“Ini masih tahap awal. Saya yakin dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, program ini akan dievaluasi. Perbedaan harga pokok di setiap daerah, seperti Jawa, Papua, dan Kalimantan pasti berbeda,” ungkap Vananzda.
Dirinya memberikan contoh perbedaan harga pokok antara Samarinda dan Bontang, dua kota di Kalimantan Timur yang memiliki variasi harga cukup signifikan.
“Jangan jauh-jauh, Samarinda dan Bontang saja sudah berbeda. Harga bahan pokok di Bontang lebih mahal dibandingkan di Samarinda. Ini menunjukkan bahwa variasi harga pokok antardaerah harus diperhatikan dalam pelaksanaan program MBG,” ucapnya.
Vananzda juga menyoroti potensi dampak program MBG terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. Ia berharap program nasional ini tidak mengganggu konsentrasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
“Program MBG ini penting, tetapi kita juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya tidak mengganggu APBD kota. Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dengan baik agar program ini berjalan efektif tanpa membebani anggaran daerah,” tegas Vananzda.
Sebagai solusi, dirinya menyarankan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi ekonomi dan harga pokok di setiap daerah.
“Evaluasi harus dilakukan secara berkala, dan alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai program ini justru menimbulkan masalah baru karena ketidakcukupan anggaran,” tandas Vanandza. (Him/Adv/DPRDSamarinda)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]
-
Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
- 0Komentar
INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]
-
Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
- 0Komentar
INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]
-
Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
Rekomendasi
-
DKPPKB Sulbar Siap Jaga Layanan Publik Selama Ramadan
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuj – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan soliditas dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dengan mengikuti apel virtual yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Rabu 18 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kinerja ASN menjelang pelaksanaan tugas pemerintahan selama bulan suci Ramadan 1447 […]
-
Menuju Kepengurusan Definitif, Korpri Sulbar Siap Gelar Musda pada Pertengahan Desember
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menyampaikan perkembangan terbaru terkait penyelenggaraan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) serta persiapan pembentukan pengurus Korpri Sulbar. Hal tersebut disampaikan pada Senin, 24 November 2025. Menurut Junda Maulana, peringatan Hari Korpri yang jatuh pada 29 November 2025 harus dijadwalkan ulang karena bertepatan dengan […]
-
Koperindag Sulbar Dorong Percepat Operasional 646 KDKMP
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendorong percepatan operasional 646 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini belum aktif. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan […]
-
BPBD Sulbar Terima Kunjungan Basarnas Mamuju, Pantau Posko Siaga Darurat
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Posko Siaga Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Basarnas Mamuju, Jumat 26 Desember 2025. Kunjungan ini dalam rangka kegiatan mobile pemantauan posko siaga serta lokasi-lokasi wisata selama masa libur Natal 2025. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan personel lintas instansi dalam mengantisipasi potensi kejadian darurat, […]
-
Gubernur Sulbar Terima Kunjungan REI, Bahas Sinergi Pembangunan Properti di Sulbar
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menerima kunjungan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Sulbar di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 25 April 2025. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD REI Sulbar, Minta Jaya Ginting. Dalam pertemuan itu, Gubernur Suhardi Duka menyatakan dukungan penuh terhadap upaya […]
-
Wagub Sulbar Serahkan LKPJ 2024 ke DPRD, IPM dan Ekonomi Meningkat
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar pada Jumat, 28 Maret 2025. Penyerahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan program dan kebijakan selama tahun anggaran 2024, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. […]
Saat ini belum ada komentar