search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » Menunggu SK DPP, Penetapan Wakil Ketua DPRD Bontang Masih di Tangan Pusat PDIP

Menunggu SK DPP, Penetapan Wakil Ketua DPRD Bontang Masih di Tangan Pusat PDIP

Menunggu SK DPP, Penetapan Wakil Ketua DPRD Bontang Masih di Tangan Pusat PDIP
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Foto: AJ

INTUISI.id – Kekosongan kursi Wakil Ketua DPRD Kota Bontang dari Fraksi PDI Perjuangan hingga kini belum terisi. Proses penetapan masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan administrasi di tingkat daerah.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan seluruh tahapan internal partai sebenarnya telah selesai dilaksanakan. Mulai dari proses penjaringan, pembahasan di internal partai hingga uji kelayakan terhadap nama-nama yang diusulkan telah dilakukan sesuai mekanisme organisasi.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP PDIP yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan siapa kader yang akan menduduki kursi pimpinan legislatif tersebut.

“Secara mekanisme internal partai sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu SK dari DPP untuk disampaikan ke DPRD,” ujar Andi Faizal usai rapat paripurna.

Menurutnya, DPRD tidak dapat melakukan proses lebih lanjut sebelum menerima dokumen resmi dari partai. Setelah SK diterima, lembaga legislatif akan segera memproses seluruh administrasi yang diperlukan hingga penetapan Wakil Ketua DPRD dapat dilakukan secara resmi.

Andi Faizal menegaskan, keterlambatan penerbitan SK tersebut tidak memengaruhi jalannya fungsi dan tugas DPRD secara keseluruhan. Seluruh agenda kedewanan, termasuk pembahasan program dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ia juga memastikan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta berdampak pada susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pasalnya, AKD memiliki mekanisme evaluasi dan penyesuaian tersendiri yang dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

“AKD ada mekanisme evaluasi sendiri, biasanya berjalan dalam periode tertentu, bukan langsung berubah karena pergantian pimpinan,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Faizal menjelaskan bahwa mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) berbeda dengan proses penunjukan unsur pimpinan DPRD. PAW digunakan untuk mengisi kursi anggota dewan yang kosong, sedangkan posisi pimpinan merupakan hak politik partai peraih kursi sesuai hasil pemilu.

Karena itu, penentuan Wakil Ketua DPRD Bontang dari Fraksi PDI Perjuangan saat ini sepenuhnya masih bergantung pada keputusan DPP PDIP. Setelah keputusan tersebut diterbitkan, DPRD Bontang akan segera menindaklanjuti proses penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau SK sudah turun, tentu akan langsung kami proses sesuai mekanisme yang ada,” tutup Andi Faizal. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

Rekomendasi

  • Penerapan Manajemen Talenta ASN, Kesbangpol Dukung Penguatan Akurasi Data Kepegawaian
    BERITA Pemerintahan SOSIAL

    Penerapan Manajemen Talenta ASN, Kesbangpol Dukung Penguatan Akurasi Data Kepegawaian

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, bersama seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional lingkup Badan Kesbangpol Sulbar menghadiri kegiatan sosialisasi penerapan manajemen talenta dan profiling ASN. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, pada Rabu (7/01/2026). Sosialisasi tersebut digelar sebagai […]

  • Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana Tekankan Disiplin ASN sebagai Pilar Pelayanan Publik
    BERITA Pemerintahan

    Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana Tekankan Disiplin ASN sebagai Pilar Pelayanan Publik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini juga sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. Pesan tersebut disampaikannya saat Apel Pagi […]

  • E-Learning Bapperida Sulbar Terbitkan 1.600 Sertifikat, Peserta Lintas Daerah di Indonesia
    BERITA Pemerintahan

    E-Learning Bapperida Sulbar Terbitkan 1.600 Sertifikat, Peserta Lintas Daerah di Indonesia

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Program e-learning Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat telah menerbitkan sekitar 1.600 sertifikat sejak diluncurkan pada 7 Februari 2026 hingga 28 Juli 2026. Sertifikat dapat diunduh peserta melalui laman resmi Bapperida Sulbar, https://bapperida.sulbarprov.go.id/page/sertifikat-e-learning. Seri ke-11 yang digelar Jumat (24/7/2026) dengan tema “Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masa Kini” mencatatkan partisipasi […]

  • Komisi A Soroti Peluang Kerja Disabilitas di Badak LNG, Train F Disiapkan Aktif 2028
    BERITA DPRD Bontang PARIWARA

    Komisi A Soroti Peluang Kerja Disabilitas di Badak LNG, Train F Disiapkan Aktif 2028

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Komisi A DPRD Kota Bontang melakukan kunjungan lapangan ke PT Badak LNG untuk membahas isu ketenagakerjaan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk rencana penguatan operasional perusahaan ke depan. Anggota Komisi A DPRD Bontang, Saiful Rizal, menyoroti rencana pengaktifan kembali Train F serta peluang penerapan kebijakan keterlibatan pekerja disabilitas di lingkungan industri. Ia menyebut, […]

  • Wujudkan Sulbar Inklusif, Bapperida Matangkan RAD Penyandang Disabilitas 2025–2029
    BERITA Pemerintahan

    Wujudkan Sulbar Inklusif, Bapperida Matangkan RAD Penyandang Disabilitas 2025–2029

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Tahun 2025–2029. Melalui forum koordinasi yang digelar di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (28/4/2026), komitmen untuk menghadirkan daerah yang inklusif kembali ditegaskan. Langkah ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan bahwa dokumen RAD-PD […]

  • Pj Gubernur Bahtiar Fasilitasi Bupati Mamuju dan Majene Bertemu dengan BNPB, Bahas Dana Bencana Tahap II
    BERITA Pemerintahan

    Pj Gubernur Bahtiar Fasilitasi Bupati Mamuju dan Majene Bertemu dengan BNPB, Bahas Dana Bencana Tahap II

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Menanggapi keresahan masyarakat atas lambatnya pencairan dana bantuan bencana gempa tahap II, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, mengambil langkah cepat dengan memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Mamuju dan Majene dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Rabu, 4 September 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BNPB, Bahtiar […]

expand_less