Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Permudah Perizinan Bangunan, PUPRK Bontang Dorong Warga Manfaatkan Layanan Digital SIMBG

Permudah Perizinan Bangunan, PUPRK Bontang Dorong Warga Manfaatkan Layanan Digital SIMBG

Intuisi.id – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRK) Kota Bontang terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan digital dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, mengatakan bahwa sistem daring tersebut dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam proses perizinan, sekaligus mempercepat layanan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi.

“Pengajuan PBG dan SLF sekarang bisa dilakukan secara online melalui SIMBG. Ini untuk memudahkan masyarakat, tapi tentu harus didukung dengan kelengkapan dokumen,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, proses pengajuan dimulai dari pendaftaran akun, pengisian data bangunan, hingga pengunggahan dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, berkas akan diverifikasi oleh dinas terkait sebelum masuk tahap pembayaran retribusi.

Jika seluruh tahapan telah dilalui dengan benar, dokumen PBG akan diterbitkan dalam bentuk digital, sehingga lebih praktis dan efisien.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kelengkapan dokumen tetap menjadi faktor utama agar proses berjalan lancar. Persyaratan yang harus dipenuhi terbagi menjadi dua, yakni administratif dan teknis.

Untuk administratif, pemohon perlu menyiapkan identitas diri, bukti kepemilikan lahan, dokumen kesesuaian tata ruang seperti SKRK atau KKPR, serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara dokumen teknis mencakup rencana bangunan yang disusun oleh tenaga ahli, seperti gambar arsitektur, struktur, hingga sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

“Semua ini untuk memastikan bangunan yang direncanakan memenuhi standar keselamatan, fungsi, dan tata ruang,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan dokumen bisa berbeda tergantung jenis dan skala bangunan. Tidak semua bangunan diwajibkan memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL, namun tetap harus menyesuaikan dengan tingkat risiko.

Melalui pemanfaatan sistem digital ini, PUPRK berharap proses perizinan bangunan di Kota Bontang menjadi lebih tertib, transparan, dan efisien.

“Dengan prosedur yang benar dan sistem yang sudah tersedia, kita ingin mendorong pembangunan yang lebih tertata dan berkualitas,” tutupnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

    Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sekprov Sulbar Junda Maulana menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar terkait penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025, Kamis 16 April 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, dihadiri para anggota DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Hari ini kita menerima rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ Gubernur tahun […]

  • Tangkal Radikalisme di Kalangan Pelajar, Kesbangpol Sulbar: “Medsos Pintu Masuk Utama”

    Tangkal Radikalisme di Kalangan Pelajar, Kesbangpol Sulbar: “Medsos Pintu Masuk Utama”

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kesbangpol Sulbar bersama Satgas Wilayah Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan TVRI Stasiun Sulawesi Barat melaksanakan sosialisasi pencegahan paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) kepada siswa-siswi SMAN 1 Kalukku, Jumat 21 November 2025. Kegiatan yang mendapat atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap risiko dan ancaman […]

  • Pemprov Sulbar Genjot SPBE melalui Coaching Klinik Manajemen Risiko

    Pemprov Sulbar Genjot SPBE melalui Coaching Klinik Manajemen Risiko

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Coaching Klinik Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kamis 26 Juni 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Konsultasi Lantai I Kantor Inspektorat Pemprov Sulbar. Kegiatan yang dipandu langsung oleh Tim SPBE Inspektorat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan […]

  • Sambut HUT ke-80 RI, Diskominfo Sulbar Bersih-Bersih Lingkungan Kantor

    Sambut HUT ke-80 RI, Diskominfo Sulbar Bersih-Bersih Lingkungan Kantor

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat menggelar aksi bersih-bersih pekarangan kantor, Selasa (30/7/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keindahan lingkungan, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di area perkantoran pemprov, termasuk di […]

  • DPRD Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

    DPRD Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rabu 10 Juli 2024. Rapat yang diadakan pada hari ini dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Hatta Kainang, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sulbar Abdul Rahim dan Wakil Ketua Panja Ir. […]

  • Bangun Sinergi, Hindari Tumpang Tindih: BPKPD Sulbar Hadiri Rakor Penyesuaian Rencana Program 2026 Bersama Gubernur Sulbar

    Bangun Sinergi, Hindari Tumpang Tindih: BPKPD Sulbar Hadiri Rakor Penyesuaian Rencana Program 2026 Bersama Gubernur Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras, efisien, dan tepat sasaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut menghadiri Rapat Koordinasi Penyesuaian Rencana Program Kegiatan Tahun 2026, yang digelar di Ruang Kerja Gubernur Sulbar, Rabu (29/10/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan […]

expand_less