Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Welem Sambolangi: Penetapan Tapal Batas TNGD Tak Boleh Rugikan Masyarakat

Welem Sambolangi: Penetapan Tapal Batas TNGD Tak Boleh Rugikan Masyarakat

INTUISI.ID, Mamasa – Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menghadiri diskusi terbuka bersama masyarakat dan tokoh adat terkait penetapan batas Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD). Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Rabu (8/10/2025).

Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Perwakilan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Muhammad Rasul, unsur Forkopimda Mamasa, BPKH, serta perwakilan dari Aliansi Pemerhati Masyarakat Lingkungan dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Cabang Mamasa.

Dalam sambutannya, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menegaskan bahwa forum diskusi ini bertujuan mencari titik temu atas persoalan tapal batas TNGD agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang sudah lama bermukim di sekitar kawasan tersebut.

“Hari ini kita berdiskusi untuk mencari solusi bagi masyarakat Mamasa yang sudah puluhan tahun bermukim agar tetap merasa aman dan nyaman. Pemerintah daerah maupun pusat juga tidak boleh mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat,” ujar Bupati Welem.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Agum Syaputra, memberikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah yang membuka ruang dialog bersama masyarakat.

“Kami dari DPRD mengapresiasi Bupati atas responnya terhadap aspirasi masyarakat. Kami juga berharap pihak BKSDA dapat memperhatikan dan menindaklanjuti usulan pemerintah Kabupaten Mamasa agar dilakukan penetapan batas ulang,” tutur Agum.

Dari hasil diskusi tersebut, sejumlah poin kesimpulan disepakati, di antaranya permintaan kepada pihak terkait untuk meninjau kembali tapal batas TNGD, terutama pada wilayah yang telah lama menjadi pemukiman warga.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar wilayah pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan konservasi dapat dikeluarkan dari zona hutan, serta mendesak BKSDA membangun komunikasi intensif dengan warga lokal dalam proses penetapan batas berikutnya.

Sebagaimana diketahui, selama ini terjadi polemik antara masyarakat sekitar TNGD dengan pihak BKSDA. Masyarakat merasa dirugikan karena sebagian wilayah pemukiman mereka masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan konservasi. (ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Gubernur Sulbar Galakkan Gerakan Literasi, Pelajar Wajib Habiskan Baca 20 Buku Sebagai Syarat Kelulusan

    Gubernur Sulbar Galakkan Gerakan Literasi, Pelajar Wajib Habiskan Baca 20 Buku Sebagai Syarat Kelulusan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulbar secara resmi mencanangkan Gerakan Peningkatan Literasi Masyarakat guna meningkatkan indeks literasi di daerah. Langkah ini diperkuat melalui surat edaran Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) kepada seluruh kepala daerah, perangkat daerah, dan instansi vertikal se-Sulawesi Barat. Dalam surat bernomor 000.4.14.1/174//11/2025, tertanggal 5 Juli 2025, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya pengembangan budaya […]

  • Kadispar Sulbar Bau Akram Dai Resmi Tutup Event Gema Sulbar 2025, Jacson Zeran Bikin Panggung Heboh

    Kadispar Sulbar Bau Akram Dai Resmi Tutup Event Gema Sulbar 2025, Jacson Zeran Bikin Panggung Heboh

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kemegahan event Gema Sulbar 2025 yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berakhir pada Selasa malam, 23 September 2025. Event ini resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Ribuan pengunjung memadati Pantai Anjungan Manakarra Mamuju yang datang ke sana sejak sore menjelang malam. Selama […]

  • Plt Karo Pemkesra Tekankan Pentingnya Penguatan Seluruh Tahapan dalam Penerapan SPM

    Plt Karo Pemkesra Tekankan Pentingnya Penguatan Seluruh Tahapan dalam Penerapan SPM

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan pentingnya penguatan seluruh tahapan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada aspek pendataan dan perhitungan kebutuhan, sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Biro Pemkesra Kamis (18/12/2025). Murdanil menyampaikan bahwa penerapan SPM tidak hanya […]

  • Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, Komisi III DPRD Sulbar Gelar RDPU

    Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, Komisi III DPRD Sulbar Gelar RDPU

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Komisi III DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Gerakan Vendetta, dalam rangka menindaklanjuti penyampaian aspirasi masyarakat terkait sejumlah proyek strategis dan program pemerintah di daerah. RDPU digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar, Rabu, 8 Oktober 2025, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Usman Suhuriah. Pertemuan ini […]

  • Bapperida Sulbar Dorong Penetapan Indikasi Geografis Kopi Arabika Mamasa untuk Tingkatkan Daya Saing

    Bapperida Sulbar Dorong Penetapan Indikasi Geografis Kopi Arabika Mamasa untuk Tingkatkan Daya Saing

    • 0Komentar

    INTUIS.ID, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya pengakuan Indikasi Geografis (IG) bagi produk unggulan lokal Mamasa, khususnya Kopi Arabika Mamasa. Hal ini disampaikan dalam kegiatan fasilitasi penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Kabupaten Mamasa yang digelar di ruang rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar […]

  • Reviu Pengadaan Digelar, DPMPTSP Sulbar Siapkan Dokumen Perencanaan

    Reviu Pengadaan Digelar, DPMPTSP Sulbar Siapkan Dokumen Perencanaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan reviu perencanaan pengadaan barang atau jasa perangkat daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bagian dari upaya penguatan tata […]

expand_less