Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPKPD Sulbar Perkuat Pengelolaan Aset, Lakukan Pendampingan SIPD BMD untuk 8 SKPD

BPKPD Sulbar Perkuat Pengelolaan Aset, Lakukan Pendampingan SIPD BMD untuk 8 SKPD

INTUISI.ID, Mamuju — Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat, oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) melaksanakan kegiatan pendampingan (pengenalan awal) penginputan pada aplikasi SIPD BMD/e-BMD kepada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memiliki realisasi Belanja Modal untuk periode Januari hingga Mei Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang BMD, A. Muh Bisyri Noor, di ruang rapat Bidang BMD, Senin 30 Juni 2025. Dalam arahannya, ia menkankan pentingnya percepatan penginputan data Belanja Modal dalam sistem SIPD sebagai bagian dari pengelolaan BMD yang tertib, transparan, dan akuntabel.

“Pendampingan ini merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh SKPD dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi SIPD BMD/e-BMD dengan baik, sekaligus memastikan bahwa setiap belanja modal yang telah direalisasikan tercatat secara tepat waktu dalam sistem,” ujar Bisyri Noor.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk nyata komitmen BPKPD Sulbar mendukung misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.

Adapun delapan SKPD yang hadir dalam kegiatan ini merupakan perangkat daerah yang telah memiliki realisasi belanja modal pada lima bulan pertama tahun anggaran berjalan. Dalam pendampingan ini, tim dari Bidang BMD juga memberikan simulasi teknis penginputan dan menjawab berbagai kendala yang dihadapi oleh operator dari masing-masing SKPD.

Sementara, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menegaskan pentingnya sinkronisasi data belanja modal dengan pengelolaan aset daerah.

“Penginputan data yang tepat dan akurat di awal menjadi dasar kuat dalam penatausahaan aset, pelaporan keuangan, dan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, BPKPD Sulbar berharap dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan data aset daerah serta mendukung proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih tertib administrasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Tutup Tahun 2025, Realisasi Anggaran Bapperida Sulbar Capai 92,39 Persen

    Tutup Tahun 2025, Realisasi Anggaran Bapperida Sulbar Capai 92,39 Persen

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi capaian kinerja dan anggaran dalam rangka penutupan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu, 24 Desember 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, dan diikuti […]

  • Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027

    Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka mengawal visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027. Kegiatan […]

  • Pemkesra Sulbar Gelar Rapat, Bahas Batas Wilayah bersama Kementerian dalam Negeri RI

    Pemkesra Sulbar Gelar Rapat, Bahas Batas Wilayah bersama Kementerian dalam Negeri RI

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penegasan Batas Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (13/1/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulbar. Rapat yang difasilitasi Biro Pemkesra ini bertujuan mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses penetapan batas wilayah, baik batas antarprovinsi maupun batas antar […]

  • Langkah Nyata Tekan Kemiskinan, Sulbar Gandeng Kemensos Perkuat Bantuan Sosial

    Langkah Nyata Tekan Kemiskinan, Sulbar Gandeng Kemensos Perkuat Bantuan Sosial

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempercepat penanganan kemiskinan dengan mendorong dukungan konkret dari pemerintah pusat melalui audiensi antara Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono. Senin 13 April 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, membahas penguatan intervensi sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial yang […]

  • DPMD Sulbar Sosialisasikan Juknis BKK Tambahan Penghasilan Perangkat Desa

    DPMD Sulbar Sosialisasikan Juknis BKK Tambahan Penghasilan Perangkat Desa

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi petunjuk teknis (juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi) Desa. Kegiatan ini berlangsung di Gedung B’ Nusabila, Kabupaten Majene, Kamis 2 Oktober 2025, dan dihadiri oleh Kepala DPMD Sulbar […]

  • Polresta Mamuju Klarifikasi Pemberitaan Terkait Proses Penyidikan Perkara Tipikor Tersangka MN Oknum Kades

    Polresta Mamuju Klarifikasi Pemberitaan Terkait Proses Penyidikan Perkara Tipikor Tersangka MN Oknum Kades

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAMUJU – Polresta Mamuju resmi memberikan klarifikasi terkait beredarnya pemberitaan yang mengutip pernyataan salah satu narasumber dari pihak kuasa hukum Kades Tanambuah, berinisial MN. Narasumber tersebut menuding penyidik Polresta Mamuju telah “terang-terangan dan secara sistematis menghina serta melindas ketentuan KUHAP”. Pernyataan itu dinilai meresahkan dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Kasi Humas […]

expand_less