Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DPRD Samarinda Desak Segera Sahkan Aturan Pengelolaan Limbah Domestik

DPRD Samarinda Desak Segera Sahkan Aturan Pengelolaan Limbah Domestik

INTUISI.ID, SAMARINDA – Meski berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda dinilai tertinggal dalam penanganan limbah domestik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menekankan pentingnya percepatan penyusunan regulasi khusus agar persoalan ini dapat segera diatasi.

Dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Limbah Domestik beberapa waktu lalu, Kamaruddin mengungkapkan bahwa sistem yang berjalan saat ini masih jauh dari standar layak.

Ia menilai, masyarakat belum memahami bahwa limbah domestik tidak hanya berupa sampah rumah tangga, tetapi juga limbah cair dari septic tank yang berdampak besar pada lingkungan.

“Banyak warga masih menganggap limbah domestik sebatas sampah. Padahal, limbah kotoran manusia punya risiko jauh lebih tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.

Kamaruddin menyoroti bahwa sebagian besar kawasan permukiman di Samarinda belum memiliki fasilitas pengolahan limbah yang memadai. Hanya sejumlah perumahan besar yang dibangun oleh pengembang ternama, seperti CitraLand, yang sudah menerapkan sistem terpadu dan profesional.

“Mayoritas permukiman masih tanpa pengolahan limbah yang benar. Kondisi ini jelas memprihatinkan,” katanya.

Ia membandingkan situasi Samarinda dengan kota lain di Kaltim seperti Balikpapan dan Bontang yang telah memiliki perda pengelolaan limbah domestik dan mulai membangun sistem secara menyeluruh.

“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, seharusnya kita bisa lebih maju. Tapi kenyataannya, kita justru tertinggal,” tegasnya.

Raperda ini ditargetkan rampung tahun ini setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Kamaruddin menilai tantangan terbesar ada pada tahap penerapan di lapangan.

“Aturan tidak ada gunanya kalau pengawasan lemah dan limbah tetap dibuang ke sungai seperti yang terjadi sekarang,” ujarnya.

Ia berharap, keberadaan perda nanti menjadi pijakan kuat untuk membangun sistem pengelolaan limbah domestik yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan. (Him/Adv/DPRDSamarinda)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Ramai di Kalangan Masyarakat, Deni Hakim Jelaskan Konsep dan Anggaran Tugu Pesut Samarinda

    Ramai di Kalangan Masyarakat, Deni Hakim Jelaskan Konsep dan Anggaran Tugu Pesut Samarinda

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Pembangunan Tugu Pesut di Kota Samarinda menuai beragam reaksi dari kalangan masyarakat. Banyak yang mengkritik desainnya yang dianggap kurang menyerupai pesut, sementara anggaran sebesar Rp1,2 miliar juga menjadi sorotan tajam. Polemik ini membuat proyek tersebut menjadi bahan diskusi hangat di berbagai kalangan. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar pun […]

  • Hari ke- 9 Pelatihan DLA Pemprov Sulbar, Fokus Rencana Aksi Panca Daya

    Hari ke- 9 Pelatihan DLA Pemprov Sulbar, Fokus Rencana Aksi Panca Daya

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar bekerjasama BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI melaksanakan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) serta melibatkan pemateri dari pusat dan Tsinghua University China. Pelatihan yang dilaksanakan selama 10 hari ini berlangsung sejak 6 Oktober 2025 secara online/daring. Pelatihan berlanjut dengan tatap muka atau luring […]

  • Bupati Mamasa Salurkan Pupuk Gratis untuk 20 Kelompok Tani di Sumarorong

    Bupati Mamasa Salurkan Pupuk Gratis untuk 20 Kelompok Tani di Sumarorong

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamasa – Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyalurkan pupuk gratis. Kali ini, penyaluran dilakukan di Tabone, Kecamatan Sumarorong, pada Selasa (23/9/2025) pagi. Sebanyak 20 kelompok tani menjadi penerima manfaat program tersebut. Adapun bantuan pupuk yang disalurkan terdiri dari 46.570 kilogram pupuk urea dan 69,85 kilogram pupuk NPK, […]

  • DLH Sulbar Tegaskan Komitmen Dukung Percepatan Penanganan Sampah di Pasar Wonomulyo Polman

    DLH Sulbar Tegaskan Komitmen Dukung Percepatan Penanganan Sampah di Pasar Wonomulyo Polman

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merespons pemberitaan mengenai menumpuknya sampah di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yang dikabarkan tidak terangkut selama sepekan terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan masyarakat serta mengganggu aktivitas pasar. Menindaklanjuti hal ini, DLH Sulbar menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya percepatan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten […]

  • Tegakkan Kedisiplinan ASN, BKD Sulbar Lakukan Sidak di Sejumlah OPD

    Tegakkan Kedisiplinan ASN, BKD Sulbar Lakukan Sidak di Sejumlah OPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada momentum Hari Kesadaran Nasional. Herdin Ismail menjelaskan, sidak tersebut merupakan bentuk konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan agenda pembangunan daerah, […]

  • Perubahan RKPD 2026 Kabupaten se-Sulbar Dikawal Daring, Bapperida Tekankan Sinkronisasi SIPD

    Perubahan RKPD 2026 Kabupaten se-Sulbar Dikawal Daring, Bapperida Tekankan Sinkronisasi SIPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat menggelar fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring, Selasa (28/7/2026). Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara provinsi dan kabupaten untuk memastikan dokumen perencanaan tetap selaras dengan kebijakan daerah. Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar disebut telah menyelesaikan tahapan dokumen lebih […]

expand_less