DPRD Samarinda Desak Segera Sahkan Aturan Pengelolaan Limbah Domestik
- BERITA DPRD Samarinda PARIWARA
- calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
INTUISI.ID, SAMARINDA – Meski berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda dinilai tertinggal dalam penanganan limbah domestik.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menekankan pentingnya percepatan penyusunan regulasi khusus agar persoalan ini dapat segera diatasi.
Dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Limbah Domestik beberapa waktu lalu, Kamaruddin mengungkapkan bahwa sistem yang berjalan saat ini masih jauh dari standar layak.
Ia menilai, masyarakat belum memahami bahwa limbah domestik tidak hanya berupa sampah rumah tangga, tetapi juga limbah cair dari septic tank yang berdampak besar pada lingkungan.
“Banyak warga masih menganggap limbah domestik sebatas sampah. Padahal, limbah kotoran manusia punya risiko jauh lebih tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.
Kamaruddin menyoroti bahwa sebagian besar kawasan permukiman di Samarinda belum memiliki fasilitas pengolahan limbah yang memadai. Hanya sejumlah perumahan besar yang dibangun oleh pengembang ternama, seperti CitraLand, yang sudah menerapkan sistem terpadu dan profesional.
“Mayoritas permukiman masih tanpa pengolahan limbah yang benar. Kondisi ini jelas memprihatinkan,” katanya.
Ia membandingkan situasi Samarinda dengan kota lain di Kaltim seperti Balikpapan dan Bontang yang telah memiliki perda pengelolaan limbah domestik dan mulai membangun sistem secara menyeluruh.
“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, seharusnya kita bisa lebih maju. Tapi kenyataannya, kita justru tertinggal,” tegasnya.
Raperda ini ditargetkan rampung tahun ini setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Kamaruddin menilai tantangan terbesar ada pada tahap penerapan di lapangan.
“Aturan tidak ada gunanya kalau pengawasan lemah dan limbah tetap dibuang ke sungai seperti yang terjadi sekarang,” ujarnya.
Ia berharap, keberadaan perda nanti menjadi pijakan kuat untuk membangun sistem pengelolaan limbah domestik yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan. (Him/Adv/DPRDSamarinda)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]
-
Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
- 0Komentar
INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]
-
Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
- 0Komentar
INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]
-
Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
Rekomendasi
-
Asrarul Ahkam Dalam Hukum Keluarga Islam
- 0Komentar
Oleh: Resmiati – Program Magister Hukum Keluarga Islam BANYAK orang memandang hukum Islam sebagai sederet aturan kaku: halal-haram, wajib-sunnah, boleh-tidak boleh. Pandangan semacam ini, meski tidak salah, sering membuat syariat terasa jauh dari kehidupan—seolah hanya berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi tanpa perlu dipahami alasannya. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, setiap hukum yang ditetapkan […]
-
Kapolda Sulbar Bersama Forkopimda Pantau Arus Mudik dan Pos Pengamanan Idul Fitri 1447 H, Pastikan Pelayanan Maksimal
- 0Komentar
Polda Sulbar – Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta bersama jajaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung terhadap arus mudik menjelang hari raya Idul Fitri 1447 H, dengan fokus pada dua titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan pemudik yaitu Pos Pelayanan Terminal Simbuang dan Pos Pengamanan Anjungan Pantai Manakarra. Peninjauan yang dilakukan, Selasa […]
-
Dua Dusun Terdampak Longsor di Mamunyu, Pj Gubernur Sulbar Tegaskan Komitmen Pemulihan
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah mengunjungi korban bencana longsor di Dusun Tapodede, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Jumat (31/1/2025). Rombongan yang hadir meliputi Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kajati Sulbar, Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, serta pihak terkait lainnya. Kunjungan ini disambut hangat […]
-
Pentingnya LPPD, Sekda Sulbar Sebut Kinerja Daerah Dinilai Pemerintah Pusat
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar serius menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal itu disampaikan saat sosialisasi penyusunan LPPD Tahun 2025 terhadap LPPD Tahun 2026 di Ruang Teather Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa 24 Februari 2026. Junda Maulana mengatakan, penyusunan LPPD sejalan […]
-
Hadir Untuk Masyarakat, Petugas Pos Ketupat Tapalang Selalu Siap Bantu Warga Yang Butuh Pertolongan
- 0Komentar
INTUISI.id – Saat Petugas Pos Ketupat Tapalang Polresta Mamuju sedang melaksanakan pengaturan lalu lintas arus balik mudik liburan Idul fitri 1445 didepan pasar, tiba – tiba seorang perempuan pengunjung pasar ikan jatuh pingsan. Selasa (16/4/24) Dengan respon cepat petugas pos ops Ketupat Polsek Tapalang langsung memberikan pertolongan Kapolsek Tapalang Iptu H. Mino mengatakan Bahwa benar […]
-
KominfoSS Sulbar Dampingi OPD Kelola Medsos Dan Kejar Verifikasi Akun Resmi
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kehadiran digital, termasuk menargetkan verifikasi akun media sosial sebagai kanal resmi layanan publik. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan coaching clinic yang difokuskan pada pendampingan pengelolaan platform media sosial OPD. Program ini tidak sekadar […]
Saat ini belum ada komentar