DPRD Samarinda Desak Segera Sahkan Aturan Pengelolaan Limbah Domestik
- BERITA DPRD Samarinda PARIWARA
- calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
INTUISI.ID, SAMARINDA – Meski berstatus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda dinilai tertinggal dalam penanganan limbah domestik.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menekankan pentingnya percepatan penyusunan regulasi khusus agar persoalan ini dapat segera diatasi.
Dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Limbah Domestik beberapa waktu lalu, Kamaruddin mengungkapkan bahwa sistem yang berjalan saat ini masih jauh dari standar layak.
Ia menilai, masyarakat belum memahami bahwa limbah domestik tidak hanya berupa sampah rumah tangga, tetapi juga limbah cair dari septic tank yang berdampak besar pada lingkungan.
“Banyak warga masih menganggap limbah domestik sebatas sampah. Padahal, limbah kotoran manusia punya risiko jauh lebih tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.
Kamaruddin menyoroti bahwa sebagian besar kawasan permukiman di Samarinda belum memiliki fasilitas pengolahan limbah yang memadai. Hanya sejumlah perumahan besar yang dibangun oleh pengembang ternama, seperti CitraLand, yang sudah menerapkan sistem terpadu dan profesional.
“Mayoritas permukiman masih tanpa pengolahan limbah yang benar. Kondisi ini jelas memprihatinkan,” katanya.
Ia membandingkan situasi Samarinda dengan kota lain di Kaltim seperti Balikpapan dan Bontang yang telah memiliki perda pengelolaan limbah domestik dan mulai membangun sistem secara menyeluruh.
“Sebagai pusat pemerintahan provinsi, seharusnya kita bisa lebih maju. Tapi kenyataannya, kita justru tertinggal,” tegasnya.
Raperda ini ditargetkan rampung tahun ini setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Kamaruddin menilai tantangan terbesar ada pada tahap penerapan di lapangan.
“Aturan tidak ada gunanya kalau pengawasan lemah dan limbah tetap dibuang ke sungai seperti yang terjadi sekarang,” ujarnya.
Ia berharap, keberadaan perda nanti menjadi pijakan kuat untuk membangun sistem pengelolaan limbah domestik yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan. (Him/Adv/DPRDSamarinda)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Pasca Penangkapan Rekannya, Satu Lagi DPO Kasus Pengeroyokan SPBU Tapalang Serahkan Diri
- 0Komentar
MAMUJU – Upaya pengejaran terhadap pelaku kasus pengeroyokan yang terjadi di area SPBU Tapalang pada Maret 2026 membuahkan hasil. Sehari setelah Polresta Mamuju menggelar konferensi pers terkait penangkapan salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) inisial RA, seorang DPO lainnya akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Rabu, 5 Agustus 2026 DPO yang menyerahkan diri tersebut diketahui berinisial MI […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
-
Kuota 5.250 BSPS, Gubernur SDK Minta Kabupaten Percepat Realisasi Bedah Rumah
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) memimpin rapat koordinasi percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 4 Agustus 2026. Dalam rapat itu terungkap Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu belum mencatatkan realisasi fisik sama sekali dari kuota yang telah ditetapkan. Sulbar mendapat alokasi 5.250 unit […]
Rekomendasi
-
Pemkot Bontang Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Aman Meski Ada Wacana Perubahan JKN
- 0Komentar
Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan, meski muncul rencana kebijakan redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Komitmen ini ditegaskan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, khususnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terkendala perubahan kebijakan. Wali Kota Bontang, […]
-
BPKPD Sulbar Gerak Cepat, Undang OPD Bahas Langkah Konkret Atasi Keterbatasan Kas Daerah
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Menghadapi tantangan keterbatasan kas daerah di akhir tahun anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bergerak cepat dengan mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas langkah strategis penyelesaian kewajiban pembayaran kegiatan yang telah berjalan. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar, Minggu, 7 Desember […]
-
Yusuf T. Silambi: Digitalisasi Manajemen Pegawai Dorong Transparansi dan Pelayanan Publik
- 0Komentar
Kutai Timur, intuisi.Id— Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan platform layanan berbasis teknologi untuk mendukung manajemen tugas pegawai. Menurutnya, penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mendorong transparansi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berbicara pada Senin (2/11/2024), Yusuf menegaskan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk menjawab tantangan […]
-
Semua Tentang Pemenuhan Infrastruktur
- 0Komentar
Oleh: Suhardi Duka PERPUTARAN ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat mayoritas ditopang oleh sektor pertanian. Data pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyebut, pertumbuhan ekonomi kumulatif di Sulawesi Barat Sulbar tumbuh dari 2,31 Persen pada tahun 2022 menjadi 5,25 Persen di tahun 2023. Struktur utama bangunan perekonomian di Sulawesi Barat berdasarkan data, didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. […]
-
Pjs Wali Kota Bontang Buka Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting
- 0Komentar
INTUISI.ID – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Kantor Bapperida, Senin, 7 Oktober 2024. Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli, Kepala Bapperida, Kepala OPD, Camat, Lurah, serta Kepala Puskesmas. Munawwar menyampaikan bahwa rapat ini […]
-
Walikota Neni Dorong LPK Gunakan Media Online Tingkatkan Kepercayaan Publik
- 0Komentar
Intuisi.id – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meminta seluruh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Bontang untuk aktif memanfaatkan media online sebagai sarana publikasi program dan capaian pelatihan kepada masyarakat. Menurut Neni, keterbukaan informasi melalui platform digital menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan serta kualitas kompetensi yang dihasilkan masing-masing lembaga pelatihan. “Sekarang wajib […]
Saat ini belum ada komentar