Ikuti Kami

Beranda » PARIWARA » Yosep Udau Dukung Perda Pemadam Kebakaran Kutim, Minta Pemkab Tingkatkan Kesiapan dan Infrastruktur

Yosep Udau Dukung Perda Pemadam Kebakaran Kutim, Minta Pemkab Tingkatkan Kesiapan dan Infrastruktur

Kutai Timur, intuisi.id – Anggota DPRD Kutai Timur, Yosep Udau, menyatakan dukungannya terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pemadam Kebakaran yang saat ini sedang dibahas oleh legislatif dan eksekutif. Ia menilai Perda ini akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapan dan responsivitas daerah dalam menangani kebakaran, baik di pemukiman maupun wilayah hutan dan lahan.

“Tujuan Perda ini untuk untuk menunjang perbaikan sarana dan prasarana mereka, dan kita anggarkan khusus bagi mereka,” ujarnya saat ditemui awak media, di Kantor DPRD Kutim, (14/11/2024).

Namun, Yosep menekankan bahwa pengesahan Perda harus diiringi dengan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur untuk meningkatkan kesiapan dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, saat ini masih banyak kekurangan dalam hal fasilitas pemadam kebakaran, seperti kendaraan operasional, alat pemadam yang modern, dan penyediaan air bersih untuk keperluan darurat.

“Mungkin yang perlu kita perjuangkan nantinya seperti tiap kecamatan mereka mau bikin tangki air, kan kendala didesa-desa kita ini belum ada tangki air. Sehingga ada kebakaran airnya sudah siap,” ucapnya.

Ia juga meminta Pemkab memperkuat pelatihan dan pendidikan bagi petugas Damkar serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara-cara pencegahan kebakaran. Menurutnya, upaya ini dapat mengurangi risiko kebakaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam menjaga lingkungan.

“Kesiapan tidak hanya soal alat, tetapi juga keterampilan petugas dan edukasi masyarakat. Kita harus membangun ekosistem yang terintegrasi untuk menghadapi risiko kebakaran,” tambahnya.

Yosep berharap pengesahan Perda Pemadam Kebakaran ini dapat segera terealisasi, sehingga Kutai Timur memiliki regulasi yang lebih kuat untuk mengatur dan mendukung langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Ia juga berkomitmen untuk mengawal implementasi Perda ini agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas.

“Keselamatan warga adalah prioritas utama. Dengan Perda ini, kita dapat meminimalkan dampak kebakaran dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat Kutim,” pungkas Yosep. (adv)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Sulbar Catat Capaian Positif Pengendalian Inflasi, IPH Turun ke -1,14 Persen

    Sulbar Catat Capaian Positif Pengendalian Inflasi, IPH Turun ke -1,14 Persen

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian positif dalam upaya pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada Selasa, 25 November 2025, Sulawesi Barat berhasil menekan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjadi -1,14 persen pada Minggu […]

  • Lomba Estafet Sarung HUT RI ke-80, Biro Umum Kembali Sabet Juara 1

    Lomba Estafet Sarung HUT RI ke-80, Biro Umum Kembali Sabet Juara 1

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAMUJU – Tim putra Biro Umum Setdaprov Sulawesi Barat kembali menorehkan prestasi dengan meraih Juara 1 Lomba Estafet Sarung kategori putra pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tingkat Provinsi Sulbar. Lomba digelar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (13/8/2025). Kepala Biro Umum Setdaprov Sulbar, Anshar Malle, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya […]

  • Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar: Harga Telur Ayam Masih Stabil di Bawah HPP dan Stok Aman

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar: Harga Telur Ayam Masih Stabil di Bawah HPP dan Stok Aman

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah mengantisipasi potensi kenaikan harga telur dan daging ayam akibat dinamika sektor perunggasan (MBG). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari memastikan bahwa kondisi ketersediaan dan harga telur ayam di wilayah Sulbar masih terjaga stabil dan terkendali. Berdasarkan hasil pemantauan harian Dinas […]

  • Gubernur Sulbar Rencana Resmikan Kantor UPTD Pajak Mamuju Tengah, Bapenda Finalisasi Persiapan

    Gubernur Sulbar Rencana Resmikan Kantor UPTD Pajak Mamuju Tengah, Bapenda Finalisasi Persiapan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Bapenda Sulbar terus mematangkan kesiapan peresmian gedung kantor baru UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah melalui rapat koordinasi teknis yang digelar di ruang rapat Bapenda Sulbar, Rabu 18 Februari 2026. Pertemuan tersebut mempertemukan Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah, Kamaruddin, bersama Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Gaffar, didampingi Kasubid Teknologi Informatika, Rosianah M. […]

  • Pemprov Sulbar Kejar 15 Kendaraan Dinas yang Belum Dikembalikan, Ada yang Dibawa ke Sulsel

    Pemprov Sulbar Kejar 15 Kendaraan Dinas yang Belum Dikembalikan, Ada yang Dibawa ke Sulsel

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menindaklanjuti upaya pengamanan dan penertiban kendaraan dinas (randis) milik perangkat daerah. Langkah ini dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, di ruang kerjanya, Senin 21 April 2025. Rapat tersebut membahas perkembangan pengembalian aset kendaraan dinas serta strategi pengelolaan aset yang tidak […]

  • Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah. (Foto : Ist)

    Regulasi PKP bagi Pengusaha Di Pertanyakan Helmi Abdullah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta kejelasan terkait kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pasalnya, banyak pelaku usaha yang mempertanyakan aturan tersebut kepada DPRD, sementara dewan sendiri belum menerima regulasi dalam bentuk resmi. Untuk itu, DPRD Samarinda mendorong adanya kepastian hukum melalui surat edaran resmi […]

expand_less