Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Regulasi PKP bagi Pengusaha Di Pertanyakan Helmi Abdullah

Regulasi PKP bagi Pengusaha Di Pertanyakan Helmi Abdullah

INTUISI.ID, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta kejelasan terkait kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pasalnya, banyak pelaku usaha yang mempertanyakan aturan tersebut kepada DPRD, sementara dewan sendiri belum menerima regulasi dalam bentuk resmi. Untuk itu, DPRD Samarinda mendorong adanya kepastian hukum melalui surat edaran resmi yang mengatur kewajiban PKP, sehingga tidak ada lagi kebingungan di kalangan pelaku usaha.

PKP sendiri merupakan wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam kegiatan usaha, seperti produksi barang, perdagangan, impor-ekspor, serta penyediaan jasa.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, yang kemudian diperbarui dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta regulasi turunannya.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya meminta surat edaran resmi dari instansi terkait agar para pelaku usaha memiliki acuan yang jelas dan tidak perlu lagi mencari informasi secara terpisah.

“Kami ingin aturan ini disosialisasikan secara luas, sehingga pelaku usaha paham mekanisme dan ketentuan dalam PKP. Dengan adanya kepastian hukum, mereka juga bisa lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya,” jelasnya.

Helmi sapaan akrabnya, mempertanyakan apakah kebijakan ini berlaku secara nasional atau ada aturan khusus yang diterapkan di Samarinda.

Lebih lanjut, sebagai informasi, setiap pengusaha atau badan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak dan memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun wajib dikukuhkan sebagai PKP dan melaporkan usahanya kepada otoritas pajak.

“Ya pastinya dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi kebingungan di kalangan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka,” tukasnya. (Him/Adv/DPRDSamarinda)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Silaturahmi Penuh Keakraban, Gubernur Suhardi Duka dan Kepala BKN RI Kenang Masa Pengabdian di Sulbar

    Silaturahmi Penuh Keakraban, Gubernur Suhardi Duka dan Kepala BKN RI Kenang Masa Pengabdian di Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menjamu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, bersama istri, Ninuk Triyanti Zudan, dalam acara silaturahmi yang digelar di Waterpark Hotel Maleo Mamuju, Kamis malam (4/6/2026). Kegiatan bertajuk Silaturahmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Bersama Kepala BKN Republik Indonesia tersebut turut dihadiri […]

  • Perkuat Ketahanan Pangan dan MBG Sulbar, Dinas PUPR Bekali Petugas Hidrologi dan Klimatologi

    Perkuat Ketahanan Pangan dan MBG Sulbar, Dinas PUPR Bekali Petugas Hidrologi dan Klimatologi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta menjaga keberlanjutan suplai Makan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pembekalan bagi petugas hidrologi dan klimatologi, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas data sumber daya air sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis pemerintah daerah. Pembekalan tersebut menjadi […]

  • Golkar Bontang Mulai Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD Jelang Musda VIII

    Golkar Bontang Mulai Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD Jelang Musda VIII

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bontang resmi membuka tahapan penjaringan calon Ketua DPD Golkar menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VIII yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 27 Juni 2026. Pembukaan tahapan penjaringan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD Partai Golkar Bontang, Rabu (24/6/2026). Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Steering […]

  • Wali Kota Bontang: Duta Pariwisata Harus Jadi Agen Promosi, Bukan Sekadar Ikon

    Wali Kota Bontang: Duta Pariwisata Harus Jadi Agen Promosi, Bukan Sekadar Ikon

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mencetak generasi muda yang berwawasan luas, kreatif, sekaligus cinta daerah. Hal itu tercermin dalam pembinaan finalis Duta Pariwisata 2025 yang digelar bersama Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, di Kantor Wali Kota, Kamis (4/9/2025). Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa duta pariwisata memegang peran penting dalam promosi daerah. Menurutnya, […]

  • Nama Gubernur Sulbar SDK Kembali Dicatut, Kadis Kominfo: Jangan Percaya

    Nama Gubernur Sulbar SDK Kembali Dicatut, Kadis Kominfo: Jangan Percaya

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Nama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka kembali dicatut oleh oknum tak bertanggungjawab. Pelaku menggunakan foto Gubernur Sulbar dijadikan profil WhatsApp dan menjalankan aksinya. Aksi pelaku pertama mencoba menipu beberapa pejabat di lingkup Pemprov Sulbar dengan meminta bantuan. Namun, aksinya tersebut tidak berhasil karena para calon korban tidak memercayai pelaku. “Iya ada kembali mencatut […]

  • Zulfikar Suhardi Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Terkait PHK Massal Buruh Sritex

    Zulfikar Suhardi Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret Terkait PHK Massal Buruh Sritex

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi lebih dari 10.000 buruh yang terdampak. Situasi ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi VII DPR RI, Muh. Zulfikar Suhardi, yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna meminimalisir dampak sosial dan […]

expand_less