Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Regulasi PKP bagi Pengusaha Di Pertanyakan Helmi Abdullah

Regulasi PKP bagi Pengusaha Di Pertanyakan Helmi Abdullah

INTUISI.ID, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta kejelasan terkait kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pasalnya, banyak pelaku usaha yang mempertanyakan aturan tersebut kepada DPRD, sementara dewan sendiri belum menerima regulasi dalam bentuk resmi. Untuk itu, DPRD Samarinda mendorong adanya kepastian hukum melalui surat edaran resmi yang mengatur kewajiban PKP, sehingga tidak ada lagi kebingungan di kalangan pelaku usaha.

PKP sendiri merupakan wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam kegiatan usaha, seperti produksi barang, perdagangan, impor-ekspor, serta penyediaan jasa.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983, yang kemudian diperbarui dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta regulasi turunannya.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa pihaknya meminta surat edaran resmi dari instansi terkait agar para pelaku usaha memiliki acuan yang jelas dan tidak perlu lagi mencari informasi secara terpisah.

“Kami ingin aturan ini disosialisasikan secara luas, sehingga pelaku usaha paham mekanisme dan ketentuan dalam PKP. Dengan adanya kepastian hukum, mereka juga bisa lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya,” jelasnya.

Helmi sapaan akrabnya, mempertanyakan apakah kebijakan ini berlaku secara nasional atau ada aturan khusus yang diterapkan di Samarinda.

Lebih lanjut, sebagai informasi, setiap pengusaha atau badan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak dan memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun wajib dikukuhkan sebagai PKP dan melaporkan usahanya kepada otoritas pajak.

“Ya pastinya dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tidak ada lagi kebingungan di kalangan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka,” tukasnya. (Him/Adv/DPRDSamarinda)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemprov Sulbar Kordinasi dengan Bulog, Beras 10 Kg Akan Disalurkan untuk 106.080 Keluarga di Sulbar

    Pemprov Sulbar Kordinasi dengan Bulog, Beras 10 Kg Akan Disalurkan untuk 106.080 Keluarga di Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar melaksanakan kordinasi di kantor Perum Bulog Mamuju terkait arahan Presiden lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat untuk bulan Juni dan Juli 2025. Hal tersebut tindaklanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, kepada […]

  • Sulbar Dapat Jatah Rp100,5 Miliar dari Program Tiga Juta Rumah, Gubernur SDK: Ini Harapan Ribuan Keluarga

    Sulbar Dapat Jatah Rp100,5 Miliar dari Program Tiga Juta Rumah, Gubernur SDK: Ini Harapan Ribuan Keluarga

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Mengawali kembali aktivitas kedinasannya setelah beberapa hari menjalani masa istirahat pasca pemulihan kesehatan, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), langsung menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa 30 Juni 2026. Kehadiran tersebut sekaligus membawa kabar menggembirakan bagi masyarakat Sulawesi Barat. Dalam pertemuan tersebut, Sulawesi Barat berhasil […]

  • Pemkesra Sulbar Ikuti Workshop Penyusunan Studi Pembelajaran Para Penjabat Kepala Daerah

    Pemkesra Sulbar Ikuti Workshop Penyusunan Studi Pembelajaran Para Penjabat Kepala Daerah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, mengikuti Zoom Meeting Workshop penyusunan Studi Pembelajaran para Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bagian Otda dan diikuti oleh jajaran pemerintahan daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Workshop ini […]

  • Polresta Mamuju Klarifikasi Pemberitaan Terkait Proses Penyidikan Perkara Tipikor Tersangka MN Oknum Kades

    Polresta Mamuju Klarifikasi Pemberitaan Terkait Proses Penyidikan Perkara Tipikor Tersangka MN Oknum Kades

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAMUJU – Polresta Mamuju resmi memberikan klarifikasi terkait beredarnya pemberitaan yang mengutip pernyataan salah satu narasumber dari pihak kuasa hukum Kades Tanambuah, berinisial MN. Narasumber tersebut menuding penyidik Polresta Mamuju telah “terang-terangan dan secara sistematis menghina serta melindas ketentuan KUHAP”. Pernyataan itu dinilai meresahkan dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Kasi Humas […]

  • Event Budaya Mamasa Didorong Naik Level Nasional Lewat KEN

    Event Budaya Mamasa Didorong Naik Level Nasional Lewat KEN

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mendorong Pemerintah Kabupaten Mamasa segera mendaftarkan event “Bulan Mamase” ke dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), program strategis Kementerian Pariwisata RI. Hal itu disampaikan saat membuka event Bulan Mamase atau Bulan Kasih Sayang yang diselenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamasa di Tribun Lapangan Kondosapata Mamasa, Senin, 6 April 2026. “Segera […]

  • Plt Kepala Bapperida Dampingi Gubernur Sulbar Tinjau Lokasi Rencana MARR II Ruas TPI–Tambi

    Plt Kepala Bapperida Dampingi Gubernur Sulbar Tinjau Lokasi Rencana MARR II Ruas TPI–Tambi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir, turut mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Junda Maulana dalam peninjauan lokasi rencana pembangunan Mamuju Arterial Ring Road (MARR) Tahap II pada Sabtu, 15 November 2025. Peninjauan dilakukan di titik rencana ruas TPI–Tambi sebagai bagian dari […]

expand_less