Wali Kota Bontang Pastikan Layanan Kesehatan Warga Tetap Aman Meski Ada Potensi Pengalihan JKN
- BERITA PARIWARA Pemerintahan Pemkot Bontang
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026

Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat, di tengah potensi pengalihan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah daerah.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan tersebut.
“Sampai sekarang belum ada surat resmi, jadi masih tetap dibayarkan oleh provinsi,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Meski begitu, Pemkot Bontang tidak tinggal diam dan mulai menyiapkan langkah antisipatif. Salah satunya dengan menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD Perubahan 2026 jika pengalihan benar-benar terjadi.
“Kalau nanti memang dialihkan, kami sudah harus siap. Salah satunya lewat APBD Perubahan,” jelas Neni.
Ia menyebutkan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berpotensi dialihkan ke tanggungan daerah relatif kecil, yakni sekitar 3.000 jiwa.
“Jumlahnya tidak besar, dari dulu memang sekitar itu yang ditanggung provinsi,” katanya.
Dengan jumlah tersebut, Pemkot Bontang menilai penyesuaian anggaran masih dalam batas kemampuan daerah. Namun demikian, perhatian utama tetap pada keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Yang paling penting, masyarakat tidak boleh terdampak. Pelayanan kesehatan harus tetap berjalan,” tegasnya.
Neni juga mengingatkan seluruh fasilitas kesehatan agar tidak melakukan penolakan terhadap pasien, apapun kebijakan yang nantinya diambil pemerintah.
“Kalau nanti dialihkan, tidak boleh ada penolakan. Rumah sakit dan puskesmas tetap wajib melayani masyarakat,” ujarnya lagi.
Berdasarkan data yang ada, total kepesertaan JKN di Bontang telah mencapai 180.196 jiwa dari berbagai segmen, mulai dari peserta yang ditanggung pemerintah pusat, daerah, pekerja formal, hingga peserta mandiri.
“Kesehatan tetap jadi prioritas kami, dan masyarakat harus tetap terlayani,” pungkasnya. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar