Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan
- BERITA DPRD Bontang PARIWARA
- calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
INTUISI.id – Ketatnya proses verifikasi program kesehatan Gratispol di Kota Bontang menjadi sorotan. Hingga kini, realisasi penerima program tersebut baru mencapai 1.918 warga dari total kuota 3.800 penerima yang disediakan untuk Kota Bontang.
Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahktiar Mabe, menjelaskan pengajuan peserta Gratispol memang harus melalui proses persetujuan pemerintah provinsi sehingga verifikasinya dilakukan cukup selektif.
Menurutnya, pengajuan peserta umumnya baru dapat diproses ketika warga sudah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
“Kalau belum sakit biasanya belum diproses. Tetapi ketika sudah dirawat di rumah sakit atau puskesmas baru bisa diproses. Itu yang menjadi kendala saat ini,” jelasnya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kota Bontang. Anggota Komisi A DPRD Bontang, Yusuf, meminta pemerintah lebih fleksibel dalam menerapkan syarat administrasi program Gratispol agar tidak menyulitkan masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.
Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat prosedur administrasi.
“Jangan sampai nanti muncul persoalan baru di masyarakat. Karena urusan kesehatan ini tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kondisi di lapangan, terutama bagi warga yang kesulitan melengkapi persyaratan administrasi ketika membutuhkan penanganan medis.
Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada aturan administrasi semata.
“Pemerintah harus mulai memikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat ke depan,” katanya.
Yusuf juga meminta adanya kebijakan khusus dalam kondisi darurat agar warga tetap bisa memperoleh layanan kesehatan meski belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
“Ada kondisi tertentu yang memang perlu disikapi dengan kebijakan khusus. Karena masyarakat yang sedang sakit tentu lebih fokus mencari pengobatan,” tegasnya.
Selain menyoroti Gratispol, ia juga mengingatkan adanya potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1,2 miliar yang perlu segera diantisipasi pemerintah daerah.
“Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang supaya pemerintah tidak kewalahan nantinya,” pungkasnya. (AJ)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Isbat Nikah Massal di Tommo, KemenHAM Sulbar Soroti Hak Anak dan Kepastian Hukum Keluarga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mateng – Sebanyak 100 pasangan di Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, mengikuti nikah dan isbat nikah massal terpadu, Rabu (23/9/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum atas status perkawinan dan keluarga. Pelaksanaan nikah dan isbat nikah massal tersebut melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta […]
-
Bukan Sekadar Ngopi, Pupuk Kaltim Dorong Pegiat Kopi Bontang Naik Kelas
- 0Komentar
INTUISI.ID – Bisnis kopi di Bontang tak lagi sebatas soal secangkir minuman. Tumbuhnya kedai kopi, komunitas, home brewer hingga barista membuka ruang ekonomi baru yang bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri. Melihat potensi tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui Gerakan Mandiri Usaha Mikro Kecil (GEMA UMK) mendorong peningkatan kompetensi para pegiat kopi di Bontang. […]
-
Pergantian Kades Bukan Alasan Pecat Perangkat Desa, Muhammad Ramli Bawa Penjelasan Kemendagri
- 0Komentar
INTUISI.id – Kepala desa yang baru terpilih tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk merombak atau memberhentikan perangkat desa sesuka hati hanya karena terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dari Partai Demokrat, Muhammad Ramli, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Senin (14/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas Rancangan […]
-
Wakili Kapolda Sulbar, Kapolresta Mamuju Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Al Ikhlas Oleh Menteri Agama RI
- 0Komentar
Mamuju – Mewakili Kapolda Sulawesi Barat, Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ikhlas Cabang Mamuju, yang berlokasi di Dusun Pasada Desa Botteng Utara, Kabupaten Mamuju, Senin (21/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, unsur Forkopimda Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, […]
Rekomendasi
-
Kapolda Sulbar Tegaskan Komitmen Pendidikan melalui Program Dokpol Mitra Sekolah di SDN Padang Baka
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar, bersama Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Rachmat Pamudji dan jajaran Pejabat Utama Polda Sulbar, mengunjungi SDN Padang Baka, Kecamatan Rimukku, Kabupaten Mamuju, dalam rangka program Dokpol Mitra Sekolah dan Jumat Rupawan, Jumat, 10 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polda Sulbar dalam mendukung pendidikan dan […]
-
Dokter Spesialis Gizi RSUD Sulbar Beri Edukasi Gizi Seimbang di Ruang Tunggu Pasien
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN) Tahun 2026, Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan edukasi gizi kepada pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Provinsi Sulawesi Barat, yang dilaksanakan di Ruang Tunggu Rekam Medik, Senin 26 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan RSUD […]
-
Unjuk Rasa di Hari Pertama Kerja Gubernur Sulbar, GMNI Bawa 14 Tuntutan
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Di tengah euforia penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Gerakan Front Marhaenis dari DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulbar, GMNI Mamuju, dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) cabang Mamuju melakukan unjuk rasa, Senin, 3 Maret 2025. Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto Alberth, menyampaikan, mereka turun ke jalan untuk mengingatkan […]
-
Gandeng KPK, Bapperida Sulbar Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan kegiatan E-Learning Seri ke-7 secara daring, Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Budaya Anti Korupsi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. […]
-
Wagub Sulbar Salim S. Mengga Kunjungi Korban Kebakaran di Lampoko, Salurkan Bantuan
- 0Komentar
Intuisi.id, Polman – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, turun langsung meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah warga di Dusun Rappogading, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Senin (29/12/2025). Kedatangan Wagub Salim S. Mengga disambut hangat oleh warga yang masih tampak terpukul pasca musibah. Dalam kunjungan itu, ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk hadir […]
-
Pemprov Sulbar Berangkatkan Umroh Lima Imam Masjid, Komitmen Pemprov Melayani Masyarakat
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Berbagai program unggulan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam kepemimpinan satu tahunnya. Hal ini terungkap saat melaksanakan buka puasa bersama dan refleksi satu tahun kepemimpinan SDK-JSM. Salah satu programnya dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini yakni memberangkatkan umroh bagi imam masjid. Penyerahan dilaksanakan oleh Gubernur Sulbar Suhardi […]
Saat ini belum ada komentar