Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan

Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan

INTUISI.id – Ketatnya proses verifikasi program kesehatan Gratispol di Kota Bontang menjadi sorotan. Hingga kini, realisasi penerima program tersebut baru mencapai 1.918 warga dari total kuota 3.800 penerima yang disediakan untuk Kota Bontang.

Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahktiar Mabe, menjelaskan pengajuan peserta Gratispol memang harus melalui proses persetujuan pemerintah provinsi sehingga verifikasinya dilakukan cukup selektif.

Menurutnya, pengajuan peserta umumnya baru dapat diproses ketika warga sudah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

“Kalau belum sakit biasanya belum diproses. Tetapi ketika sudah dirawat di rumah sakit atau puskesmas baru bisa diproses. Itu yang menjadi kendala saat ini,” jelasnya.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kota Bontang. Anggota Komisi A DPRD Bontang, Yusuf, meminta pemerintah lebih fleksibel dalam menerapkan syarat administrasi program Gratispol agar tidak menyulitkan masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.

Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat prosedur administrasi.

“Jangan sampai nanti muncul persoalan baru di masyarakat. Karena urusan kesehatan ini tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kondisi di lapangan, terutama bagi warga yang kesulitan melengkapi persyaratan administrasi ketika membutuhkan penanganan medis.

Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada aturan administrasi semata.

“Pemerintah harus mulai memikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat ke depan,” katanya.

Yusuf juga meminta adanya kebijakan khusus dalam kondisi darurat agar warga tetap bisa memperoleh layanan kesehatan meski belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

“Ada kondisi tertentu yang memang perlu disikapi dengan kebijakan khusus. Karena masyarakat yang sedang sakit tentu lebih fokus mencari pengobatan,” tegasnya.

Selain menyoroti Gratispol, ia juga mengingatkan adanya potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1,2 miliar yang perlu segera diantisipasi pemerintah daerah.

“Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang supaya pemerintah tidak kewalahan nantinya,” pungkasnya. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pengendalian Karhutla, Sekretaris DLHK Sulbar : Kedepankan Langkah Preventif

    Pengendalian Karhutla, Sekretaris DLHK Sulbar : Kedepankan Langkah Preventif

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Plt Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Suharnani K, membuka secara resmi kegiatan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi petugas lapangan dan personel BBKSDA, yang dilaksanakan di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Berlangsung […]

  • Gubernur Sulbar Dorong Penyelesaian Konflik Tapalang Lewat Musyawarah Adat

    Gubernur Sulbar Dorong Penyelesaian Konflik Tapalang Lewat Musyawarah Adat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) memfasilitasi pertemuan penting antara warga dari dua desa di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, yakni Kasambang dan Kuridi, yang sebelumnya sempat mengalami perselisihan. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Sulbar dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kedua desa. Usai pertemuan, Suhardi Duka menyampaikan kepada wartawan bahwa kedua […]

  • Dinsos Sulbar Gelar Rapat Persiapan Sidang Pengangkatan Anak

    Dinsos Sulbar Gelar Rapat Persiapan Sidang Pengangkatan Anak

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menggelar rapat persiapan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TPP-PA) sebagai langkah awal memastikan seluruh proses adopsi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Rapat berlangsung di ruang pertemuan Bidang Rehsos Dinsos Sulbar, Senin 17/11/2025. Dalam rapat tersebut, Dinsos Sulbar melakukan verifikasi awal terhadap […]

  • Gunung Elai Raih Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bontang 2026

    Gunung Elai Raih Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bontang 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Bontang – Kelurahan Gunung Elai berhasil meraih Juara I dalam Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bontang Tahun 2026. Prestasi ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah kelurahan bersama masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Capaian tersebut disambut dengan rasa syukur dan bangga oleh seluruh elemen masyarakat Gunung Elai. Melalui unggahan […]

  • Tingkatkan Akuntabilitas, Biro Organisasi Setda Sulbar Gelar Coaching Clinic Penyusunan Laporan Kinerja 2025

    Tingkatkan Akuntabilitas, Biro Organisasi Setda Sulbar Gelar Coaching Clinic Penyusunan Laporan Kinerja 2025

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan kegiatan Coaching Clinic Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, Kamis, 22 Januari 2026. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam Memperkuat […]

  • PUPRK Bontang Sebut  Perbaikan Drainase Belum Maksimal, Jalan Awang Long Masih Tergenang

    PUPRK Bontang Sebut  Perbaikan Drainase Belum Maksimal, Jalan Awang Long Masih Tergenang

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Genangan air di Jalan Awang Long, tepatnya di tikungan dekat Kantor KPU Bontang, masih dikeluhkan warga dan pelaku usaha setempat. Meski perbaikan drainase telah dilakukan pada 2025 lalu, kondisi di lapangan dinilai belum banyak berubah. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut pada Rabu (15/04/2026) kembali menyebabkan air menggenang hingga setinggi mata kaki orang […]

expand_less