search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan

Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan

Syarat Kesehatan Gratispol Dinilai Terlalu Ketat, DPRD Bontang Khawatir Warga Sulit Akses Layanan Kesehatan
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Yusuf. Foto: AJ

INTUISI.id – Ketatnya proses verifikasi program kesehatan Gratispol di Kota Bontang menjadi sorotan. Hingga kini, realisasi penerima program tersebut baru mencapai 1.918 warga dari total kuota 3.800 penerima yang disediakan untuk Kota Bontang.

Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahktiar Mabe, menjelaskan pengajuan peserta Gratispol memang harus melalui proses persetujuan pemerintah provinsi sehingga verifikasinya dilakukan cukup selektif.

Menurutnya, pengajuan peserta umumnya baru dapat diproses ketika warga sudah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

“Kalau belum sakit biasanya belum diproses. Tetapi ketika sudah dirawat di rumah sakit atau puskesmas baru bisa diproses. Itu yang menjadi kendala saat ini,” jelasnya.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kota Bontang. Anggota Komisi A DPRD Bontang, Yusuf, meminta pemerintah lebih fleksibel dalam menerapkan syarat administrasi program Gratispol agar tidak menyulitkan masyarakat saat membutuhkan layanan kesehatan.

Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat prosedur administrasi.

“Jangan sampai nanti muncul persoalan baru di masyarakat. Karena urusan kesehatan ini tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kondisi di lapangan, terutama bagi warga yang kesulitan melengkapi persyaratan administrasi ketika membutuhkan penanganan medis.

Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada aturan administrasi semata.

“Pemerintah harus mulai memikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat ke depan,” katanya.

Yusuf juga meminta adanya kebijakan khusus dalam kondisi darurat agar warga tetap bisa memperoleh layanan kesehatan meski belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi.

“Ada kondisi tertentu yang memang perlu disikapi dengan kebijakan khusus. Karena masyarakat yang sedang sakit tentu lebih fokus mencari pengobatan,” tegasnya.

Selain menyoroti Gratispol, ia juga mengingatkan adanya potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1,2 miliar yang perlu segera diantisipasi pemerintah daerah.

“Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang supaya pemerintah tidak kewalahan nantinya,” pungkasnya. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

  • Gubernur SDK Resmi Buka Kick Off Pekan Kemerdekaan RI ke-81 dan HUT Sulbar ke-22
    BERITA Pemerintahan

    Gubernur SDK Resmi Buka Kick Off Pekan Kemerdekaan RI ke-81 dan HUT Sulbar ke-22

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Semangat kemerdekaan terus dikobarkan. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) didampingi Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana secara resmi membuka kegiatan Kick Off Pekan Kemerdekaan RI ke-81 Provinsi Sulawesi Barat, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar ini mengusung tema nasional yaitu, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. […]

  • Zulfikar Suhardi Dorong Mekanisasi Pertanian di Mamuju, Bantuan Alsintan Capai Puluhan Miliar
    BERITA

    Zulfikar Suhardi Dorong Mekanisasi Pertanian di Mamuju, Bantuan Alsintan Capai Puluhan Miliar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Modernisasi pertanian mulai didorong lebih kuat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dukungan terhadap petani tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penggunaan teknologi yang dapat memangkas biaya dan mempercepat proses budidaya. Hal itu ditandai dengan penyerahan puluhan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Mamuju […]

  • Tak Hanya Pembinaan, Lapas Bontang Buka Akses Pendidikan Kesetaraan bagi WBP
    BERITA

    Tak Hanya Pembinaan, Lapas Bontang Buka Akses Pendidikan Kesetaraan bagi WBP

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Menjalani masa pidana bukan berarti kesempatan untuk belajar harus terhenti. Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang, warga binaan pemasyarakatan (WBP) tetap diberi ruang untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang rutin dilaksanakan Lapas Bontang bekerja […]

  • Gubernur SDK: Bantuan Alsintan dan Irigasi Bukti Kolaborasi bersama Anggota DPR RI Zulfikar untuk Petani
    BERITA Pemerintahan

    Gubernur SDK: Bantuan Alsintan dan Irigasi Bukti Kolaborasi bersama Anggota DPR RI Zulfikar untuk Petani

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menghadiri musyawarah turun sawah (Malimbo) 2026 di Lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Senin, 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit kepada petani, serta peresmian irigasi persawahan. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah […]

Rekomendasi

expand_less