Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sutinah Pertanyakan Sikap Ado Terhadap Data SPM Kemendagri di Debat Pilkada Mamuju

Sutinah Pertanyakan Sikap Ado Terhadap Data SPM Kemendagri di Debat Pilkada Mamuju

INTUISI.ID, Mamuju – Dalam debat perdana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Paslon nomor urut 1, Sutinah Suhardi – Yuki Permana menanyakan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke Paslon nomor urut dua, Ado Mas’ud – H. Damris.

“Data dari SPM Bangda Kemendagri saat ini Kabupaten Mamuju tertinggi pemenuhan SPM-nya di Sulbar, kiat apa yang anda akan lakukan dalam meningkatkan pemenuhan SPM setiap tahunnya sehingga predikat tersebut tetap bisa kita pertahankan,” tanya Yuki Permana ke Paslon nomor urut 2 dalam debat perdana yang diselenggarakan KPU Mamuju di Ballroom hotel Maleo Mamuju, Sabtu, 2 November 2024.

Menanggapi hal tersebut, Cabup Paslon nomor urut 1, Ado’ Mas’ud mengkalim bahwa SPM di Kabupaten Mamuju sebenarnya tidak terlalu bagus.

“Angkanya juga tidak bagus-bagus amat sih sebenarnya, karena realita kita lihat di masyarakat kita tentu hal ini masih banyak yang belum memberikan atau menikmati hasil tersebut,” kata Ado.

Ado mengatakan, berbicara terkait hal tersebut, seharusnya berbicara dari semua sisi. Diantaranya, ekonomi, infrastruktur, dan keberpihakan anggaran.

“Kita ke depan dalam rangka mempertahankan bahkan paslon nomor 2 tentu akan menjamin ketika kita diberikan kepercayaan menjadi Bupati ke depan ini angka yang sekarang kita akan tingkatkan lagi,” ucapannya.

Menggapai hal tersebut, Sutinah mengaku heran, sebab angka SPM menurut Ado Mas’ud masih kurang bagus. Padahal data tersebut dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Anda mengatakan bahwa SPM kita masih jelek artinya anda menafikan Bangda Kemendagri. Karena ini kami ambil data dari Kemendagri,” ujar Sutinah.

Sutinah menjelaskan, SPM ialah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan pelayanan dasar menjadi prioritas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dan Dimasa kepemimpinan Sutinah, pelayanan dasar seperti Kesehatan dan Pendidikan telah dilaksanakan. Sehingga inilah yang membuat nilai SPM Kabupaten Mamuju berada peringkat tertinggi diantara Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.

“Di masa pemerintahan kami, pelayanan dasar yaitu kesehatan pendidikan itu sudah kita laksanakan. Sehingga sektor inilah yang membuat nilai SPM Kabupaten Mamuju meningkat tertinggi di antara semua kabupaten yang ada di Sulbar,” pungkas Sutinah. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • SDK dan Mensos Gus Ipul Bahas Strategi Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar

    SDK dan Mensos Gus Ipul Bahas Strategi Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Jakarta Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melanjutkan agenda hari kedua kunjungan kerjanya dengan menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, serta Kabiro Umum Kemensos, Jumat (26/9/2025). Pertemuan ini membahas sinkronisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial di Sulbar. Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan […]

  • Pemprov Sulbar Hadiri Rakor Integrasi Data SIGIZI–PASTIPADU untuk Percepat Penanganan Stunting

    Pemprov Sulbar Hadiri Rakor Integrasi Data SIGIZI–PASTIPADU untuk Percepat Penanganan Stunting

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Integrasi Data Sistem Informasi Gizi (SIGIZI) dengan Dashboard PASTIPADU dalam rangka penguatan penanganan stunting, yang dilaksanakan di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor serta integrasi data berbasis digital […]

  • Dinsos Sulbar Terima Kunjungan Dinsos Majene, Bahas Penanganan ODGJ

    Dinsos Sulbar Terima Kunjungan Dinsos Majene, Bahas Penanganan ODGJ

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menerima kunjungan dari Dinsos Kabupaten Majene, Rabu, 19/11/2025. Kunjungan ini sebagai langkah awal koordinasi terkait temuan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di wilayah Majene dan direncanakan untuk dirujuk ke tingkat provinsi guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bidang […]

  • DPRD dan Pemkot Cari Titik Tengah Soal Retribusi Bontang Kuala, Skema Kendaraan Jadi Opsi

    DPRD dan Pemkot Cari Titik Tengah Soal Retribusi Bontang Kuala, Skema Kendaraan Jadi Opsi

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Polemik penerapan retribusi di kawasan wisata Bontang Kuala mendorong DPRD Kota Bontang dan pemerintah daerah untuk mencari formula baru yang lebih seimbang antara kepentingan pendapatan daerah dan keberlangsungan ekonomi warga pesisir. Dalam rapat Komisi B DPRD Bontang bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Bontang, Selasa (12/5/2026), muncul sejumlah opsi penyesuaian mekanisme pungutan […]

  • DPRD Sulbar Gelar Paripurna Bahas Tiga Ranperda Inisiatif dan Bentuk Pansus

    DPRD Sulbar Gelar Paripurna Bahas Tiga Ranperda Inisiatif dan Bentuk Pansus

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju– DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, 4 Maret 2025, dengan agenda Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua Abdul Halim, dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD […]

  • Lapas Bontang Bagikan Masker kepada Warga Binaan Mitigasi Dampak Karhutla di Kalimantan

    Lapas Bontang Bagikan Masker kepada Warga Binaan Mitigasi Dampak Karhutla di Kalimantan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, BONTANG– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang menggelar pembagian masker kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai langkah mitigasi dan antisipasi terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan jajaran […]

expand_less