Data BPS Jadi Rujukan Tunggal, Bapperida Perkuat Basis Pembangunan
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Senin, 13 Apr 2026

Intuisi.id, Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data.
Komitmen ini ditunjukkan melalui pendampingan Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, saat mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam audiensi sekaligus penandatanganan nota kesepakatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Bagi Bapperida, penguatan data bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar utama dalam menjalankan program PASTIPADU—gerakan terpadu yang menyasar penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah (ATS), dan perkawinan anak di Sulawesi Barat.
Amujib menegaskan, sebagai lembaga yang menyusun arah pembangunan daerah, Bapperida sangat bergantung pada kualitas data. Tanpa data yang valid dan mutakhir, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran.
“Sebagai perancang peta jalan pembangunan, kami harus memastikan setiap kebijakan, terutama dalam program PASTIPADU, berbasis pada data yang akurat,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Pusat BPS RI.
Menurutnya, kerja sama dengan BPS menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan data yang kerap terjadi di lapangan. Dengan begitu, intervensi pemerintah diharapkan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Senada dengan itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa data resmi BPS akan menjadi satu-satunya rujukan dalam pengambilan kebijakan di daerah.
“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 melampaui rata-rata nasional, angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10,18 persen tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius dan terukur.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama jajaran pejabat tinggi BPS. Dukungan dari BPS diharapkan dapat mempercepat langkah Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan, termasuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk segera menindaklanjuti kesepakatan dalam bentuk aksi nyata di lapangan, demi mewujudkan pembangunan Sulawesi Barat yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ADV)
- person

Saat ini belum ada komentar