Menghidupkan Angka; Menggugat Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Keadlian Sosial

Oleh: Suhardi Duka

PERTUMBUHAN ekonomi sering kali dilihat sebagai indikator utama dalam setiap gerak pembangunan. Angka-angka pertumbuhan acap kali dikejar laksana ia adalah jaminan mutlak bagi kemakmuran masyarakat.

Padahal, jika kita cermati lebih dalam lagi, tidak semua pertumbuhan secara otomatis berujung kesejahteraan. Ada fenomena yang saya sebut sebut sebagai ‘pertumbuhan sesat’. Sebuah kondisi di mana roda ekonomi berputar kencang, di sisi lain, buah manisnya dinikmati oleh hanya segelintir orang. Sementara yang lain justru tertinggal di dalam jurang kesenjangan yang kian menganga.

Saya melihat, selama berpuluhan tahun terakhir, kita seperti dininabobokkan oleh doktrin ekonomi klasik ala Adam Smith. Demokrasi pasar bebas yang selama ini diyakini sebagai jaminan otomatis bagi lahirnya kesetaraan, egalitarianisme, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi saya mesti kita tinjau ulang.

Persoalannya, pada praktiknya selama lebih dari tujuh dekade terakhit, itu mesti kita koreksi bersama. Prinsip kebebasan mutlak dalam pasar terbukti gagal menyediakan garis mula yang adil bagi semua orang.

Penting untuk menciptakan sebuah kompetisi untuk memacu produktivitas. Tapi membiarkan pasar berjalan tanpa belas kasih adalah sebuah kekeliruan fatal.
Itu sama halnya membuka ruang tanding antara pemain sepak bola profesional dengan anak-anak di lapangan kampung dalam sebuah laga tanpa aturan afirmatif. Bagi saya, itu adalah sebuah lelucon yang tidak adil.

Di titik ini, pemerintah daerah tak boleh hanya sekadar menonton. Lewat serangkaian program, pemerintah wajib hadir untuk merangkul, melindungi, dan menyediakan ruang hidup bagi mereka yang terpinggirkan sebelum merekaa kian jatuh ke dalam pusaran kemiskinan ekstrem.

Sering kali, kita terjebak dalam dominasi dari sebuah angka statistik. Data makro memang penting sebagai kompas formal, namun ia hendaknya punya ‘nyawa’ yang tetap melihat sekaligus memahami realitas di lapangan. Ada banyak penderitaan, kemiskinan ekstrem, stunting, hingga angka pernikahan dini yang selama ini luput dari rekaman tabel statistik formal.

Pendekatan berbasis peninjauan langsung seperti yang dihadirkan lewat program intervensi berbasis fakta di tingkat daerah dalam prgram Pemberantasan Anak Tidak Sekolah (ATS), Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU) menjadi bukti bahwa kebijakan yang tepat sasaran harus lahir dari perjumpaan langsung dengan realitas manusia, bukan sekadar laporan di atas meja.

Dua program unggulan itu lahir dari keresan di atas. Sebuah program yang dijalankan dengan menyasar langsung episentrum dari serangkaian persoalan kesejahtreraan masyarakat.

Menurut saya, sudah saatnya kita mendefinisikan ulang makna dari sebuah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bakal kehilangan legitimasinya jika ia membiarkan sebagian masyarakat terpuruk dalam ketidakberdayaan.

Pemerintah wajib hadir bukan sekadar sebagai regulator pasar saja. Pemerintah pun mesti tampil secara meyakinkan sebagai penyeimbang keadilan sosial dengan memastikan tak seorang pun yang tertinggal di sisi geliat pembangunan. (*)