Wagub Sulbar Serahkan LKPJ 2024 ke DPRD, IPM dan Ekonomi Meningkat
- BERITA DPRD Sulbar Pemerintahan SOSIAL
- calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar pada Jumat, 28 Maret 2025.
Penyerahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan program dan kebijakan selama tahun anggaran 2024, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Saya kira ini kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan LKPJ tahun 2024 kepada DPRD, sebagai wujud pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan,” ujar Salim S. Mengga dalam sambutannya.
Purnawirawan Mayjen TNI AD itu mengungkapkan sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2024, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penguatan sektor ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran.
IPM Sulbar tahun 2024 tercatat sebesar 70,46 persen, meningkat 0,95 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 69,80 persen. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,76 persen, ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, dan industri pengolahan sebagai pilar utama.
Sementara itu, persentase penduduk miskin di Sulbar turun menjadi 10,71 persen, seiring dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan sosial berkelanjutan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan signifikan menjadi 2,68 persen dari sebelumnya 3,09 persen pada 2023.
“Walaupun peningkatannya tidak signifikan, tetapi tetap menunjukkan progres positif. Mudah-mudahan ke depan, 2025 ini, semakin kita bisa tingkatkan,” harap Salim.
Inflasi Sulbar pada 2024 juga berhasil dikendalikan di angka 1,49 persen berkat berbagai upaya stabilisasi harga dan penguatan sektor ekonomi lokal.
Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, turut menyampaikan bahwa penyerahan LKPJ ini merupakan bagian dari kewajiban Pemda sebagai bentuk transparansi kepada publik dan pemerintah pusat.
“Ini bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meski hari ini bertepatan dengan hari terakhir sebelum libur panjang dan peserta rapat terbatas, namun kewajiban undang-undang telah dilaksanakan. Pembahasan akan kita lanjutkan setelah libur lebaran,” jelas Suraidah.
Pembahasan LKPJ 2024 dijadwalkan berlangsung selama 30 hari kerja, dan akan menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif untuk perbaikan kebijakan pembangunan di masa mendatang. (ADV)
forum Komentar (0)
Terkait
-
Pasca Penangkapan Rekannya, Satu Lagi DPO Kasus Pengeroyokan SPBU Tapalang Serahkan Diri
- 0Komentar
MAMUJU – Upaya pengejaran terhadap pelaku kasus pengeroyokan yang terjadi di area SPBU Tapalang pada Maret 2026 membuahkan hasil. Sehari setelah Polresta Mamuju menggelar konferensi pers terkait penangkapan salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO) inisial RA, seorang DPO lainnya akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Rabu, 5 Agustus 2026 DPO yang menyerahkan diri tersebut diketahui berinisial MI […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
-
Terbukti Efektif! Pos Pantau Polresta Mamuju Urai Kemacetan di Simpang SPBU Kalimamuju
- 0Komentar
MAMUJU – Memasuki bulan kedua sejak didirikannya Pos Pantau Polresta Mamuju di persimpangan Jalan Ir. Juanda, tepatnya di depan SPBU Kalimamuju, hasil positif semakin dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan pos pantau tersebut terbukti efektif dalam mengurai kepadatan arus lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, […]
-
Kuota 5.250 BSPS, Gubernur SDK Minta Kabupaten Percepat Realisasi Bedah Rumah
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) memimpin rapat koordinasi percepatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 4 Agustus 2026. Dalam rapat itu terungkap Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu belum mencatatkan realisasi fisik sama sekali dari kuota yang telah ditetapkan. Sulbar mendapat alokasi 5.250 unit […]
Rekomendasi
-
Perkuat Program PASTIPADU, Bapperida Sulbar Integrasikan Data Pendataan Keluarga
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah Sulawesi Barat. Melalui rapat daring pada Rabu (28/1/2026), Bapperida Sulbar bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memfinalisasi kerja sama pemanfaatan data Pendataan […]
-
Kompak dan Solid, Sutinah Harapkan Korpri Terus Majukan Mamuju
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju — Pengurus Korpri tingkat Kecamatan Mamuju resmi dikukuhkan oleh Ketua Korpri Kabupaten Mamuju, H. Suaib, dalam acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju, Jumat, 13 September 2024. Dalam sambutannya, Suaib memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Korpri yang telah berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Ia berharap kekompakan dan soliditas anggota […]
-
Efisiensi Anggaran, Pemkot Bontang Tunda Pembelian Mess di Jakarta
- 0Komentar
Intuisi.id – Di tengah tekanan defisit anggaran 2026, Pemerintah Kota Bontang memilih langkah realistis dengan mengalihkan fokus dari belanja investasi besar ke efisiensi anggaran. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membatalkan rencana pembelian mess di Jakarta senilai Rp8,5 miliar. Padahal, program tersebut sebelumnya dirancang sebagai strategi penghematan jangka panjang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan bahwa […]
-
Perkuat Basis Data Pembangunan, Dinsos P3A dan PMD Sulbar Koordinasi dengan Pemkesra
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulbar, Rabu (11/2/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinsos P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, di ruang kerjanya. Ia didampingi Pelaksana Tugas (Plt) […]
-
PJ Kades Tubo Poang Bantah Penolakan Warga terhadap Rencana Tambang
- 0Komentar
INTUISI.ID, Majene – Rencana kegiatan pertambangan oleh PT Baqba Lembang Tuho di kawasan sungai dan pesisir Tubo-Salutambung menuai respon dari Penjabat (PJ) Kepala Desa Tubo Poang, menyusul kabar adanya penolakan dari warga. Sebelumnya, sejumlah warga dari Desa Tubo Poang dan Desa Salutambung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menyampaikan penolakan terhadap rencana tambang tersebut. Penolakan itu disampaikan […]
-
Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Mamuju
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melaksanakan proses pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Adapun, hasil pengawasan tahapan Pilkada serentak 2024 diantaranya: A. Surat Imbauan Pencegahan Surat imbauan pencegahan dalam pengawasan Pemilihan adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memberikan himbauan atau peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan dalam pengawasan Pemilihan. […]
Saat ini belum ada komentar