Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemprov Sulbar Percepat Legalitas Aset, 8 Sertifikat Diserahkan ATR/BPN

Pemprov Sulbar Percepat Legalitas Aset, 8 Sertifikat Diserahkan ATR/BPN

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima delapan sertifikat aset dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Barat, Rabu (6/5/2026).

Penyerahan sertifikat aset tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di ruang kerjanya, didampingi Kepala BPKAD serta Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar.

Junda Maulana menjelaskan, sertifikasi aset ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata dan mengamankan aset milik daerah secara administratif dan hukum.

Ia menyebut, dari target puluhan aset yang direncanakan untuk disertifikatkan, saat ini baru delapan aset yang berhasil direalisasikan. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah kendala, terutama terkait validitas data.

“Beberapa aset masih terkendala pada kesesuaian data, seperti perbedaan luas wilayah dan luas areal. Karena itu, kita dahulukan yang datanya sudah lengkap,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya menyelesaikan aset yang tidak bermasalah terlebih dahulu, sambil membenahi administrasi untuk aset lainnya.

Adapun delapan aset yang telah bersertifikat tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah, termasuk fasilitas umum seperti sekolah.

Ke depan, Pemprov Sulbar juga berencana memperluas sertifikasi hingga mencakup jalan-jalan provinsi guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Junda menegaskan, program sertifikasi aset ini bersifat berkelanjutan. Pemerintah daerah akan terus melakukan inventarisasi dan pembenahan administrasi agar jumlah aset yang tersertifikasi dapat terus meningkat setiap tahun.

“Ini program yang berkelanjutan. Tahun ini kita tambah lagi, tahun depan juga. Kita inventarisir semua aset, mana yang siap kita lanjutkan, yang bermasalah kita benahi dulu,” jelasnya.

Ia juga membuka peluang pembiayaan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik melalui APBN maupun APBD Provinsi.

“Nanti insya Allah Pak Gubernur dengan kedekatan beliau, dengan Menteri ATR/BPN,  insya Allah kita bisa menambahkan jumlahnya. Kita sharing, berapa yang dibiayai oleh nasional, berapa yang bisa kita biayai melalui APBD Provinsi,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemprov Sulbar Mulai Pemetaan Kompetensi 485 ASN melalui Asesmen CACT BKN

    Pemprov Sulbar Mulai Pemetaan Kompetensi 485 ASN melalui Asesmen CACT BKN

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar Sosialisasi Manajemen Talenta dan Profiling ASN, bertempat di Ballroom Andi Depu, lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 13 November 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan diikuti oleh pejabat serta aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov […]

  • Tim Resmob Polresta Mamuju Kembali Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor

    Tim Resmob Polresta Mamuju Kembali Ungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor

    • 0Komentar

    Mamuju – Tim Resmob Polresta Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan R.E. Martadinata, Kabupaten Mamuju. Pada hari Jumat, 2 Januari 2026 Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 04 / I / 2026 / SPKT / RESTA MAMUJU, atas nama pelapor Ratnawati. Dalam […]

  • Dinas Pendidikan Mamuju Sikapi Serius Kasus Pelecehan Seksual di Ponpes

    Dinas Pendidikan Mamuju Sikapi Serius Kasus Pelecehan Seksual di Ponpes

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, Murniani, mengungkapkan kegeraman dan keprihatinannya terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala pondok pesantren di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Kejadian ini telah mengejutkan banyak pihak dan dianggap sebagai tindakan yang merusak citra pendidikan di daerah tersebut. Murniani menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir dan […]

  • Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Perkuat Komitmen Eliminasi TB

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Perkuat Komitmen Eliminasi TB

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Berdasarkan laporan dashboard SITB per 1 Oktober 2025, capaian penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2025 mencapai 57,3%. Hal ini menunjukkan Program Penanggulangan TBC di Provinsi Sulbar terus menunjukkan perkembangan signifikan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan, upaya eliminasi TBC menjadi bagian dari […]

  • Capaian Positif 2025, DKPPKB Sulbar Lampaui Target Program Kusta dan Frambusia

    Capaian Positif 2025, DKPPKB Sulbar Lampaui Target Program Kusta dan Frambusia

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian positif dalam pelaksanaan Program Kusta dan Frambusia Tahun 2025. Evaluasi kinerja menunjukkan sejumlah indikator utama berhasil melampaui target provinsi sebagai bagian dari komitmen pengendalian penyakit menular tropis demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Program ini […]

  • DPRD Sulbar dan DPRD Polman Bahas Efisiensi Anggaran Sesuai Inpres 1/2025

    DPRD Sulbar dan DPRD Polman Bahas Efisiensi Anggaran Sesuai Inpres 1/2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, St. Suraidah Suhardi, menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di Gedung DPRD Sulbar, Rabu, 19 Maret 2025. Pertemuan ini membahas kebijakan efisiensi anggaran, termasuk strategi optimalisasi penggunaan dana daerah agar tetap mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas di tengah keterbatasan fiskal. “Alhamdulillah, […]

expand_less