Pemprov Sulbar Ingin Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unsulbar Lebih Dekat dengan Kebutuhan Daerah

Intuisi.id, Majene – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat Junda Maulana membawa isu kebutuhan pembangunan daerah ke meja pemilihan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) periode 2026–2030.

Sebagai salah satu panelis dalam proses pemilihan yang berlangsung di Aula Hotel Villa Bogor, Majene, Senin 5 September 2026, Junda mengajukan enam pertanyaan kepada Dr. Nurlaela, S.P., M.Si., calon tunggal dekan fakultas tersebut.

Enam pertanyaan itu tidak hanya menyentuh urusan internal kampus, tetapi juga menyoroti kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja, hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kapasitas petani, hingga peran perguruan tinggi dalam merespons persoalan kehutanan di Sulbar.

Junda mengatakan, pertanyaan tersebut telah dipersiapkannya jauh sebelum proses pemilihan berlangsung.

“Saya jauh-jauh sudah siapkan,” kata Junda.

Ia menjelaskan, pertanyaan pertama berangkat dari harapan agar Fakultas Pertanian dan Kehutanan dapat menjadi salah satu fakultas yang mengangkat nama Unsulbar sekaligus memberi kontribusi langsung terhadap pembangunan Sulbar.

Menurut dia, posisi fakultas tersebut strategis karena Sulbar memiliki basis ekonomi dan tenaga kerja yang kuat di sektor pertanian. Dokumen Pemprov Sulbar mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penopang utama struktur ekonomi daerah, sementara sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

“Di wilayah Sulawesi Barat yang notabenenya daerah agraris, ada potensi yang besar. Karena itu, fakultas ini harus bisa mengambil peran,” ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan visi calon dekan untuk membawa Fakultas Pertanian dan Kehutanan unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian serta kehutanan berbasis budaya, guna mendukung pertanian berkelanjutan.

Dari visi tersebut, Junda mempertanyakan langkah konkret yang akan dilakukan calon dekan untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sektor pertanian, dan kehutanan daerah.

“Ketika ibu nantinya menjadi dekan, insyaallah selangkah lagi, apa langkah konkret yang akan ibu ambil untuk memastikan lulusan Fakultas Pertanian dan Kehutanan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, pertanian, dan kehutanan daerah?” tanyanya.

Pertanyaan kedua menyasar tata kelola fakultas, khususnya optimalisasi peran senat dalam pengambilan keputusan strategis dan pengawasan.

Berikutnya, Junda menyoroti bidang akademik dan kurikulum. Ia mempertanyakan bagaimana kurikulum akan dirancang agar mampu menjawab kebutuhan hilirisasi produk unggulan Sulbar, seperti kakao, kopi, dan sawit, sehingga komoditas tersebut tidak berhenti sebagai produk bahan mentah dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Bagaimana kurikulum yang ibu rancang untuk menjawab tantangan hilirisasi produk unggulan seperti kakao, kopi dan sawit di Sulawesi Barat untuk peningkatan nilai tambah komunitas pertanian?” ujarnya.

Pada bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama, Junda meminta calon dekan menjelaskan program yang akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas petani dan pelaku pertanian di Sulbar.

Menurutnya, aspek tersebut penting karena Pemprov Sulbar membutuhkan dukungan perguruan tinggi dalam memperkuat sektor pertanian daerah.

Pertanyaan kelima menyentuh sumber daya manusia dan kemahasiswaan. Junda ingin mengetahui strategi fakultas dalam mengembangkan soft skill dan daya saing mahasiswa agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

“Kita berharap alumni Fakultas Pertanian ini sudah ada pasar kerjanya, jadi siap pakai,” katanya.

Pertanyaan terakhir diarahkan pada persoalan kehutanan. Junda menilai perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih jauh dalam menghadapi tekanan terhadap kawasan hutan, termasuk melalui riset dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

“Untuk menghadapi tekanan deforestasi, bagaimana peran Fakultas Pertanian dan Kehutanan di Sulawesi Barat untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintahan?” tanyanya.

Junda juga menyinggung sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tekanan terhadap kawasan hutan hingga konflik dan tata kelola lahan perkebunan. Pemprov Sulbar sendiri dalam beberapa tahun terakhir menangani sejumlah persoalan terkait sengketa lahan sawit di Pasangkayu.

Menurut Junda, rangkaian pertanyaan tersebut pada dasarnya bermuara pada satu harapan: Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unsulbar tidak berjalan sendiri sebagai institusi akademik, tetapi menjadi bagian dari upaya menjawab persoalan pembangunan Sulbar. (*)