Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemkot Bontang Berlakukan Pemotongan TPP bagi ASN Berkinerja Rendah

Pemkot Bontang Berlakukan Pemotongan TPP bagi ASN Berkinerja Rendah

Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberlakukan bagi ASN yang tidak menunjukkan kinerja optimal.

Kebijakan ini, menurut Neni, bukan sekadar langkah penegakan disiplin, tetapi juga bagian dari strategi untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target. Ia menekankan bahwa peran ASN sangat krusial dalam percepatan realisasi kegiatan, terutama pada awal tahun anggaran.

“Saya tuntut kinerjanya harus maksimal, karena awal tahun semua tender harus dikerjakan agar bisa selesai dengan sempurna,” tegasnya, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa TPP tidak boleh dipandang sebagai hak tetap yang diterima tanpa evaluasi. Sebaliknya, TPP merupakan bentuk penghargaan yang diberikan berdasarkan kinerja nyata dan kontribusi yang dapat diukur.

Penilaian kinerja ASN akan dilakukan secara objektif dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Indikator tersebut meliputi capaian kerja, tingkat kehadiran, kedisiplinan, hingga kontribusi nyata dalam mendukung program kerja di masing-masing perangkat daerah.

“Ada poin ada koin, jadi kalau kerja baik bagus, sesuai target TPP tidak akan dipotong. Kalau kerja buruk, ya dipotong,” ujarnya menegaskan.

Menurut Neni, sistem penilaian ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang lebih kompetitif dan profesional di lingkungan birokrasi. ASN dituntut tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan hasil kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun, khususnya terkait proses pengadaan barang dan jasa melalui tender. Keterlambatan dalam proses tersebut, kata dia, dapat berdampak pada tidak optimalnya serapan anggaran dan hasil pembangunan.

Selain itu, Neni memastikan bahwa pemerintah daerah akan tetap berupaya mencari solusi atas keterbatasan anggaran yang dihadapi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi ASN untuk menurunkan kinerja.

“Walaupun anggaran kita terbatas, biar wali kota dan DPR yang mencari dananya, kalian tetap harus bekerja maksimal,” tegasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

expand_less