Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Memasuki Masa Tenang, Bawaslu Bontang Tegaskan Bahaya Money Politics

Memasuki Masa Tenang, Bawaslu Bontang Tegaskan Bahaya Money Politics

INTUISI.ID – Memasuki masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang kembali mengingatkan bahaya politik uang (money politics).

Ketua Bawaslu Bontang, Aldy Artrian, menegaskan praktik ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga dapat menjerat pelaku ke ranah hukum.

“Politik uang adalah pelanggaran serius yang dapat merusak integritas pilkada. Selain itu, jika seseorang terlibat, konsekuensinya akan ditanggung sendiri oleh pelaku,” ujar Aldy sebelum melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kantor Bawaslu Bontang, Jl. S Parman No.32, RT.48, Belimbing, Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Sabtu (23/11/2024).

Menurut Aldy, politik uang sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Aldy menegaskan, politik uang bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan pemilih secara pribadi.

Pemilih yang menerima uang atau barang, berpotensi kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar kompeten.

“Penerimaan uang dalam konteks politik akan merugikan dirinya sendiri. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas,” jelas Aldy.

Bawaslu Bontang mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang dan berani melaporkan jika menemukan pelanggaran.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas Pilkada. Jangan terlibat politik uang, karena hal itu akan merugikan diri sendiri dan mencoreng demokrasi,” tutup Aldy.

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Percepat Pembangunan, Pemkot Bontang Gelontorkan 1,7 Miliar untuk TMMD

    Percepat Pembangunan, Pemkot Bontang Gelontorkan 1,7 Miliar untuk TMMD

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan keberlangsungan usaha kontraktor lokal. Pada tahun ini, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk mendukung pelaksanaan TMMD, program yang rutin digelar setiap dua tahun sekali. Program ini terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan, […]

  • Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain. (Foto : Him)

    Soal Program MBG, Sani Soroti Alokasi Anggaran

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 04 Samarinda Utara telah menyerap anggaran sebesar 28 juta selama lima hari pertama. Anggaran tersebut digunakan untuk menyediakan 510 porsi makanan setiap hari dengan harga Rp11.000 per porsi. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain, melihat alokasi […]

  • Penyesuaian Sistem Kerja Kesbangpol Sulbar Jelang Idul Fitri, Pelayanan Parpol Tetap Normal

    Penyesuaian Sistem Kerja Kesbangpol Sulbar Jelang Idul Fitri, Pelayanan Parpol Tetap Normal

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal meski pemerintah daerah tengah menerapkan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satu bentuk pelayanan tersebut terlihat saat Partai Nasional Demokrat (NasDem) menyerahkan proposal pencairan dana hibah partai politik tahun anggaran 2026 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi […]

  • DPRD Samarinda Rancang Perda Kendalikan Ritel Modern Demi Jaga UMKM

    DPRD Samarinda Rancang Perda Kendalikan Ritel Modern Demi Jaga UMKM

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Menyikapi pesatnya ekspansi ritel modern di Kota Samarinda yang dikhawatirkan menekan ruang usaha pelaku UMKM, DPRD setempat melalui Komisi I mulai menyiapkan regulasi pengendalian. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengungkapkan pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk membatasi dominasi ritel besar agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil. “Kami ingin […]

  • Polda Sulbar Berhasil Tangkap 41 Preman dalam Operasi Premanisme

    Polda Sulbar Berhasil Tangkap 41 Preman dalam Operasi Premanisme

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat (Sulbar) dan jajarannya berhasil mengamankan 41 pelaku premanisme selama 14 hari pelaksanaan operasi Pekat, terhitung sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2025. Operasi tersebut berhasil mengungkap 25 kasus, dengan mayoritas kasus berupa pengancaman, pemerasan, dan penganiayaan. Karo Ops Polda Sulbar, Kombes Pol Nyoman Artana, menjelaskan bahwa operasi […]

  • BPBD Sulbar Tinjau Titik Banjir Genangan Air di Kota Mamuju

    BPBD Sulbar Tinjau Titik Banjir Genangan Air di Kota Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju — Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Arnidah, dan TRC BPBD Sulbar meninjau langsung sejumlah titik banjir genangan yang terjadi di wilayah Kota Mamuju pada Senin malam (6 Oktober 2025). Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi yang terdampak, termasuk […]

expand_less