Kutai Timur, intuisi.id – Serapan anggaran di Kabupaten Kutai Timur menjadi perhatian serius di tengah peningkatan APBD yang signifikan tahun 2024. Leny Susilawati Anggraini, Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, mengungkapkan keprihatinannya terkait rendahnya realisasi anggaran, yang baru mencapai 29,47 persen menjelang akhir tahun. Kondisi ini dinilai kurang memadai mengingat total APBD yang melonjak dari Rp9,1 triliun menjadi Rp14 triliun.
Peningkatan APBD tahun ini tidak lepas dari beberapa kebijakan pemerintah pusat, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 mengenai perpajakan sektor batu bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit. DBH kelapa sawit yang baru pertama kali diterima Kutai Timur menjadi salah satu kontribusi besar dalam lonjakan APBD tahun ini. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari APBD 2023 yang mencapai Rp1,7 triliun turut memperkuat anggaran tahun 2024.
Leny menekankan pentingnya pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan anggaran yang besar tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif. “Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Terus terang, ini bukan hal yang mudah disampaikan, tetapi sebagai anggota DPRD, ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan optimal,” ujarnya.
Meski menyadari tantangan dalam penyerapan anggaran, Leny menyebutkan bahwa evaluasi harus dilakukan agar kendala yang dihadapi oleh dinas-dinas terkait dapat diatasi. “Kalau penyerapan 100 persen rasanya sulit, namun angka yang sekarang ini terlalu rendah. Kita harus melihat lagi sejauh mana dinas-dinas sudah melaksanakan program-program mereka,” tegasnya.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dinas-dinas dapat menyusun rencana yang lebih efisien dan tepat guna, sehingga serapan anggaran ke depan bisa lebih optimal. Program-program pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kutai Timur bisa lebih terjamin.
Leny berharap pemerintah daerah bisa meningkatkan kinerjanya dan mengatasi kendala serapan anggaran. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan OPD untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan bisa digunakan secara efektif dan efisien.
“Penting bagi kita semua untuk bekerja sama agar anggaran yang besar ini tidak hanya tercatat di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” tutup Leny. Dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, DPRD Kutai Timur optimis bahwa penggunaan anggaran di tahun ini dapat lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi warga. (adv)
