Kutai Timur, Intuisi.id – Wacana pemekaran Kabupaten Kutai Timur menjadi Kabupaten Kutai Utara terus didorong meskipun terkendala oleh moratorium dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, menegaskan bahwa persyaratan administratif dan teknis untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sudah terpenuhi. “Kutai Utara sudah siap (secara administratif dan teknis), namun moratorium dari Kemendagri yang menjadi hambatan utama,” jelasnya dalam sebuah pernyataan.
Kabupaten Kutai Utara diusulkan mencakup delapan kecamatan, yaitu Muara Wahau, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Telen, Kombeng, dan Batu Ampar. Dengan cakupan wilayah yang luas, pemekaran ini dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi pembangunan dan mempermudah akses pelayanan publik di wilayah tersebut. Rizali menegaskan bahwa posisi strategis Kutai Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuat pemekaran menjadi sangat relevan. “Dengan luas wilayah yang sangat besar, pemekaran akan mempermudah percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur,” tambahnya.
Selain Kutai Utara, wilayah Sangkulirang juga diusulkan menjadi DOB, mencakup lima kecamatan: Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaubun, dan Kaliorang. Namun, tantangan utama dalam pembentukan DOB Sangkulirang adalah jumlah penduduk yang belum memenuhi syarat minimal 143.581 jiwa. Kendala demografis ini menjadi hambatan utama meskipun aspek administratif sudah siap.
Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Bambang Bagus Wondo Saputra, turut memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemekaran ini, terutama karena dampaknya terhadap peningkatan infrastruktur di Daerah Pemilihan 4 (Dapil 4) yang ia wakili. “Kita memerlukan pembangunan rumah sakit yang memadai di Dapil 4. Akses kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil perlu ditingkatkan agar mereka tidak harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Bambang juga menyoroti pentingnya prioritas di sektor pendidikan. “Pendidikan juga harus menjadi prioritas, mengingat jumlah penduduk terus bertambah dan perkembangan daerah semakin pesat. Kita memerlukan sekolah-sekolah yang berkualitas serta kesejahteraan yang layak bagi para guru,” tambah legislator dari Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik dan medis harus diutamakan. “Kesejahteraan para guru dan tenaga medis harus menjadi perhatian, terutama di akhir tahun ini. Mereka adalah ujung tombak pelayanan bagi masyarakat, jadi sudah sepantasnya diperhatikan kesejahteraannya,” katanya.(ADV)
