Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Dua Pejabat OPD di Sulbar Lapor Polisi, BEM Nusantara: Anti Kritik!

Dua Pejabat OPD di Sulbar Lapor Polisi, BEM Nusantara: Anti Kritik!

INTUISI.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Barat (Sulbar), mengecam keras tindakan Dinas Pendidikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar yang melaporkan aktivis mahasiswa.

Langkah ini dianggap sebagai tindakan anti kritik dan tidak pantas dilakukan oleh instansi publik.

“Kami sangat muak dengan tindakan melaporkan mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap kinerja pejabat. Ini adalah bentuk pembungkaman suara kritis dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat,” ujar Yasir dalam pernyataannya, Selasa (9/7/2024).

Yasir menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa adalah hasil dari advokasi dan merupakan hak yang dilindungi undang-undang.

“Sebelum menyampaikan aspirasi, mahasiswa melakukan advokasi mengenai masalah tersebut. Kritik yang disampaikan bukan bersifat personal, tetapi ditujukan pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” jelasnya.

Menurut dia, pejabat publik seharusnya siap menerima kritik dan menggunakannya sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan.

“Mereka harusnya merespon kritik dengan tindakan nyata dan memperbaiki kinerja, bukan melaporkan pihak yang mengkritik. Kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang, dan kritik adalah hal yang perlu untuk perubahan dan kemajuan daerah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu yang terjadi di masyarakat.

“Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar di Indonesia banyak dipicu oleh gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kritik mahasiswa berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil,” lanjut Yasir.

Mewakili BEM Nusantara Sulbar, Yasir menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa menganggap mahasiswa sebagai musuh negara atau daerah adalah anggapan yang keliru.

“Jangankan sekelas kepala dinas, bahkan presiden pun harus siap menerima kritik. Tindakan represif seperti ini justru merusak iklim demokrasi yang sehat dan dinamis,” pungkasnya.

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Bapperida Sulbar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki

    Bapperida Sulbar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring, Senin (8/12/2025). Rapat yang juga membahas inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik serta evaluasi program 3 juta rumah ini dihadiri oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya […]

  • Personil Polresta Mamuju Gelar Pengamanan Rangkaian Ibadah Natal di Gereja Kibaid

    Personil Polresta Mamuju Gelar Pengamanan Rangkaian Ibadah Natal di Gereja Kibaid

    • 0Komentar

    Mamuju – Pastikan keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam menjalankan rangkaian ibadah Natal, personil Polresta Mamuju yang tergabung dalam Operasi Cipta Kondisi kembali melakukan pengamanan di Gereja Kibaid pada Minggu malam, 21 Desember 2025 Pengamanan ini dipimpin Iptu Andeng dengan melibatkan sejumlah personil dari berbagai satuan fungsi, termasuk intelijen, lalu lintas, serta Sabhara. Personil ditempatkan […]

  • Pasar Murah Pemprov Kembali Digelar di Gereja Paroki Santa Maria, Zulfikar Suhardi Hadir Monitoring

    Pasar Murah Pemprov Kembali Digelar di Gereja Paroki Santa Maria, Zulfikar Suhardi Hadir Monitoring

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gerakan pangan murah atau pasar murah di Gereja Paroki Santa Maria Mamuju, Jumat 5 Desember 2025. Turut hadir monitoring sebagai mitra Badan Pangan Nasional (Bapanas) Anggota DPR RI Komisi IV Muhammad Zulfikar Suhardi, Anggota DPRD Mamuju Febrianto Wijaya dan tokoh agama maupun masyarakat. “Hari ini […]

  • Pelayanan KB Gratis di RS Bhayangkara Polda Sulbar: Dukungan untuk Program Keluarga Berencana

    Pelayanan KB Gratis di RS Bhayangkara Polda Sulbar: Dukungan untuk Program Keluarga Berencana

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia, Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Mamuju menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis, Rabu, 11 September 2024. Puluhan ibu rumah tangga dari Kecamatan Simboro antusias mengikuti kegiatan yang diadakan di depan […]

  • Hoaks Kian Tak Terbendung, Diskominfo Sulbar Galakkan Literasi Digital

    Hoaks Kian Tak Terbendung, Diskominfo Sulbar Galakkan Literasi Digital

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menaruh perhatian serius pada derasnya arus informasi di ruang digital. Lewat Diskominfo, masyarakat diajak memperkuat literasi digital agar tak mudah terjebak hoaks yang kian masif di media sosial. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga yang menempatkan literasi […]

  • Di Tengah Keterbatasan PPPK Paruh Waktu, Mamuju Cari Jalan Keluar lewat BLUD dan Outsourcing

    Di Tengah Keterbatasan PPPK Paruh Waktu, Mamuju Cari Jalan Keluar lewat BLUD dan Outsourcing

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju masih berharap pemerintah pusat membuka kembali kebijakan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamuju, Suaib, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 23 Januari 2026. Adapunrombongan yang berkunjung ke Menpan-RB dan Mendagri antara lain, Sekda Mamuju, Kepala BKD […]

expand_less