Inflasi Sulbar Terkendali, Bapperida Dorong Langkah Konkret dan Sertifikasi Halal

Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memperkuat langkah strategis dalam pengendalian inflasi sekaligus percepatan sertifikasi halal. Komitmen ini ditegaskan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi jaminan produk halal, Senin (5/5/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga serta kesiapan menghadapi kewajiban sertifikasi halal nasional pada Oktober 2026.

Bapperida Sulbar diwakili Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Elmarhamah Mahmud. Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui koordinasi, tetapi harus disertai langkah konkret dan respons cepat di lapangan.

“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta melakukan intervensi saat terjadi gejolak pada komoditas strategis,” tegasnya.

Dari sisi kinerja, inflasi nasional pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen (year-on-year) dan 0,13 persen (month-to-month), masih berada dalam rentang target. Sementara itu, Sulawesi Barat menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan inflasi 1,66 persen (year-on-year) dan 0,24 persen (month-to-month).

Elmarhamah menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan stabilitas harga yang cukup terjaga, meski tetap dipengaruhi faktor distribusi, pasokan, dan kondisi geografis.

“Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu V April 2026 juga menunjukkan Sulbar berada pada kategori kenaikan harga moderat dengan nilai 0,73. Ini menandakan dinamika harga masih relatif terkendali,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan pangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas tersebut.

Dalam rapat itu, Perum Bulog melaporkan penguatan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta gerakan pangan murah. Sementara Badan Pangan Nasional terus melakukan pemantauan harga dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha.

Selain isu inflasi, percepatan sertifikasi halal juga menjadi perhatian utama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan sertifikasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) sebagai bagian dari kesiapan menuju kewajiban nasional.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan sertifikasi halal merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

“Stabilitas inflasi di angka 1,66 persen bukan sekadar capaian statistik, tetapi hasil dari sinergi kebijakan yang terukur. Kami berkomitmen mengintegrasikan strategi pengendalian harga ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang adaptif,” ujar Amujib.

Ia menambahkan, Bapperida tidak hanya berperan dalam pemantauan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan berbasis data dan riset yang akurat.

“Kami terus menyelaraskan program lintas sektor agar setiap gejolak pasar dapat dimitigasi melalui kebijakan berbasis bukti,” lanjutnya.

Terkait sertifikasi halal, Bapperida memandangnya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Penguatan infrastruktur seperti RPH dan RPU dinilai penting agar memenuhi standar nasional sekaligus memberikan jaminan bagi konsumen.

“Ini bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal Sulawesi Barat,” pungkasnya. (*)