Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Hindari Salah Sasaran, Dinsos Sulbar Gunakan Sistem Desil DTSEN untuk Kelompokkan Penerima Bansos

Hindari Salah Sasaran, Dinsos Sulbar Gunakan Sistem Desil DTSEN untuk Kelompokkan Penerima Bansos

INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan seluruh bantuan sosial (Bansos) berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menjamin ketepatan sasaran.

Dataini mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE, serta divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Penggunaan DTSEN menggantikan data sebelumnya, DTKS, dan menjadi pedoman utama dalam penyaluran bansos bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik A. Gello saat dikonfirmasi Via Telpon, Rabu 10 September 2025.

Idham Halik mengatakan, DTSEN bertujuan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang paling membutuhkan dan mencegah bantuan jatuh ke tangan yang tidak berhak.

Hal ini menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar bantuan ke masyarakat tepat sasaran.

“Dengan menggunakan satu basis data yang terpadu, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos,” ujar Idham Halik.

Ia menekankan, dinas Sosial juga terlibat dalam proses pemutakhiran data secara berkala melalui jalur formal dan partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi Cek Bansos untuk proses usul-sanggah.

“Dinas Sosial melakukan verifikasi data dan survei langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data calon penerima bansos,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DTSEN menggunakan sistem desil (pembagian 10 tingkat berdasarkan tingkat kesejahteraan) untuk mengelompokkan keluarga dalam hal penyaluran bansos.

Menurut, Idham sistem desil adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka, dengan membagi seluruh rumah tangga menjadi 10 tingkatan, di mana Desil 1 merupakan kelompok dengan kesejahteraan terendah dan Desil 10 yang tertinggi.

“Sistem ini bertujuan untuk memastikan program bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran, serta mengidentifikasi kelompok prioritas seperti penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program lainnya,” jelas Idham.

Sedangkan, Desil 5-10 lebih Mampu yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi yang dianggap sudah mampu atau tidak lagi prioritas untuk menerima bantuan sosial.

“Umumnya yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin itu desil 1-5 menjadi prioritas utama untuk menerima berbagai program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT,” ungkap Idham Halik. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Dinsos Sulbar Gelar Rakor Percepatan Pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi

    Dinsos Sulbar Gelar Rakor Percepatan Pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 27 Oktober 2025. Rakor ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh Jaun dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi terkait, antara lain […]

  • Polda Sulbar Maksimalkan Pengamanan Rakornas di Maleo, Pastikan Kegiatan Berjalan Aman dan Lancar

    Polda Sulbar Maksimalkan Pengamanan Rakornas di Maleo, Pastikan Kegiatan Berjalan Aman dan Lancar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyambut hangat penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) urusan pemerintahan umum tahun 2025. Kegiatan penting ini bertujuan untuk mendukung cita-cita menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang diselenggarakan di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, Kamis (16/1). Untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara tersebut Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) […]

  • Dinsos Sulbar Gelar Rapat Persiapan Sidang Pengangkatan Anak

    Dinsos Sulbar Gelar Rapat Persiapan Sidang Pengangkatan Anak

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menggelar rapat persiapan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TPP-PA) sebagai langkah awal memastikan seluruh proses adopsi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Rapat berlangsung di ruang pertemuan Bidang Rehsos Dinsos Sulbar, Senin 17/11/2025. Dalam rapat tersebut, Dinsos Sulbar melakukan verifikasi awal terhadap […]

  • Bantuan Parpol di Sulbar Disalurkan, SDK: Pendidikan Politik Wajib Diperkuat

    Bantuan Parpol di Sulbar Disalurkan, SDK: Pendidikan Politik Wajib Diperkuat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menyerahkan bantuan hibah kepada Partai Politik yang memiliki kursi legislatif, Senin 28 April 2025. Turut hadir perwakilan Partai Politik, Kabinda Sulbar, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, dan para Organisasi Kepemudaan (OKP). “Kita meminta agar proses kaderisasi dan pendidikan politik itu jalan di internal partai politik,” kata SDK. Hal ini, […]

  • Transfer Dana Pusat ke Daerah Berkurang 25 Persen, APBD Sulbar 2026 Hanya berkisar Rp1,7 Triliun

    Transfer Dana Pusat ke Daerah Berkurang 25 Persen, APBD Sulbar 2026 Hanya berkisar Rp1,7 Triliun

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan surat keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat ini juga dirangkaikan dengan penyerahan dan penjelasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, […]

  • Komisi B Ingatkan Ancaman Fiskal, Investasi Harus Digenjot

    Komisi B Ingatkan Ancaman Fiskal, Investasi Harus Digenjot

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Komisi B DPRD Kota Bontang mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk lebih agresif dalam menarik investasi guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai kondisi keuangan daerah saat ini belum berada pada posisi ideal. Karena itu, diperlukan langkah cepat untuk meningkatkan sumber pendapatan, […]

expand_less