Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar Periode Januari 2026 Sebesar Rp3.092,15 Per Kilogram

Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar Periode Januari 2026 Sebesar Rp3.092,15 Per Kilogram

Intuisi.id, Mamuju – Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra Periode Januari 2026 pada Selasa, 13 Januari 2026, bertempat di Hotel Berkah, Mamuju. Kegiatan ini dipimpin dan dibuka langsung Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, didampingi oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Agustina Palimbong.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan indeks “K”, disepakati bahwa harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra Periode Januari 2026 ditetapkan sebesar Rp3.092,15 per kilogram. Harga tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode Desember 2025, yang dipengaruhi oleh melemahnya permintaan ekspor di tengah kondisi stok CPO yang relatif tinggi (cenderung stabil)

Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, menyampaikan bahwa penetapan harga ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani kelapa sawit yang sudah bermitra.

“Kita berharap masyarakat, terutama petani sawit, dapat merasakan dampak positif dari penetapan harga yang dilaksanakan hari ini,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Agustina Palimbong, menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara PKS dan pekebun.

“Kita berharap antara PKS dan pekebun dapat bermitra kembali sesuai dengan amanat Permentan 13 Tahun 2024 yang telah ditetapkan,” kata Agustina.

Rapat penetapan harga TBS tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk OPD Lingkup Pemprov Sulawesi Barat (Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan), perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah, perwakilan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) (PT Surya Raya Lestari I, PT Surya Raya Lestari II, PT Letawa, PT Pasangkayu, PT Unggul Widya Teknologi Lestari, PT Manakarra Unggul Lestari, dan PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri), perwakilan asosiasi petani kelapa sawit (ASPEKPIR dan APKASINDO) serta Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Demokrat Sulbar Gelar Musda V, Buka Rekrutmen Kader untuk Milenial dan Gen Z

    Demokrat Sulbar Gelar Musda V, Buka Rekrutmen Kader untuk Milenial dan Gen Z

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V pada Sabtu, 23 Mei 2026 mendatang. Musda yang akan berlangsung pekan depan itu mengusung tema “Demokrat Kuat, Sulbar Pabeta”. Dalam bahasa Indonesia, “Pabeta” berarti pemenang. Selain menjadi agenda konsolidasi partai, Musda V Demokrat Sulbar juga dirangkaikan dengan […]

  • Gubernur Sulbar “Hunting” Dana Lingkungan ke BPDLH: Pastikan Sulbar Dapat Kompensasi Setara Kalimantan Timur

    Gubernur Sulbar “Hunting” Dana Lingkungan ke BPDLH: Pastikan Sulbar Dapat Kompensasi Setara Kalimantan Timur

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu 5 November 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan Sulbar memperoleh akses dan kompensasi yang adil dari skema pendanaan lingkungan nasional, terutama dari potensi karbon dan kawasan konservasi yang mencapai lebih dari 1 juta hektar […]

  • Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie. (Foto : Ist)

    Novan Syahronny Beri Apresiasi Pelayanan BPJS Kesehatan Kota Samarinda

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Samarinda dinilai telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Dirinya menyampaikan jika skema kepesertaan yang ada di BPJS terbagi menjadi tiga kelas, yakni kelas I, II, dan III. Novan sapaan akrabnya, […]

  • Junda Maulana, Birokrat Visioner yang Akan Menakhodai Sekretariat Daerah Sulbar

    Junda Maulana, Birokrat Visioner yang Akan Menakhodai Sekretariat Daerah Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dijadwalkan akan melantik Junda Maulana sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar pada Senin, 10 November 2025 mendatang. Sosok birokrat berpengalaman ini dikenal berprestasi, berdedikasi tinggi, serta memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendidikan dan Kehidupan Pribadi Junda Maulana dikenal sebagai pribadi gemar membaca […]

  • Perkuat Layanan Pengaduan Peserta JKN, DKPPKB Sulbar Ikuti FGD BPJS Kesehatan di RS Mitra Manakarra

    Perkuat Layanan Pengaduan Peserta JKN, DKPPKB Sulbar Ikuti FGD BPJS Kesehatan di RS Mitra Manakarra

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. BPJS Kesehatan Cabang Mamuju melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Fungsi PIC Rumah Sakit dalam Layanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan berlangsung di Rumah Sakit Mitra Manakarra, Rabu (11/3/2026). Kegiatan ini diikuti oleh berbagai […]

  • Bapperida Sulbar Dorong Skema Pembiayaan Bencana Lebih Adil bagi Daerah Berisiko Tinggi

    Bapperida Sulbar Dorong Skema Pembiayaan Bencana Lebih Adil bagi Daerah Berisiko Tinggi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan perlunya skema kontribusi kebencanaan yang lebih berkeadilan, khususnya bagi daerah berisiko tinggi namun memiliki kapasitas fiskal terbatas. Penegasan tersebut disampaikan Fasilitator Pemerintahan Bapperida Sulbar, Muhaimin Indra, saat menghadiri Uji Publik Draft Rencana Kerja Manajemen Kebencanaan (RKMK) terkait Formasi Besaran […]

expand_less