Bapperida Sulbar Dorong Ekonomi Biru Berkelanjutan Lewat Seminar Nasional Kesehatan Laut

INTUISI.ID, Mamuju –  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif dalam Seminar Nasional “Integrasi Ekologi dan Ekonomi: Peran Kesehatan Laut dalam Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan” yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa, 9 September 2025.

Seminar ini menjadi forum strategis memperkuat sinergi antara pelestarian ekosistem laut dengan pengembangan ekonomi kelautan yang inklusif. Mewakili Bapperida Sulbar, hadir Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Muhammad Nur Dadjwi, bersama perencana ahli muda serta staf.

“Issue kesehatan laut bukan hanya persoalan ekologi, tetapi juga fondasi ekonomi daerah. Bagi Sulawesi Barat, ini sangat terkait dengan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan nasibnya pada sumber daya laut,” jelas Muhammad Nur Dadjwi.

Seminar nasional tersebut menghadirkan paparan dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Bappenas, Kemenko, KLHK, Kemendagri, hingga KKP.

Mereka menyoroti pentingnya penguatan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), tata kelola pesisir, dan integrasi konsep ekonomi biru ke dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa pendekatan ekonomi biru harus menjadi pilar pembangunan Sulawesi Barat.

“Bapperida berkomitmen menjadikan ekonomi biru sebagai pilar pembangunan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim,” ujarnya.

Menurutnya, keikutsertaan Bapperida Sulbar dalam seminar ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menekankan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.

Dari forum tersebut, dihasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain: Integrasi kebijakan iklim dan kelautan dalam perencanaan pembangunan, Penguatan IKLI sebagai instrumen evaluasi, Pembangunan sistem informasi terpadu lintas sektor untuk pemantauan ekosistem laut, Penyusunan regulasi turunan dan mekanisme pendanaan terkait kesehatan laut, dan Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan ekonomi biru.

“Melalui tata kelola yang baik, integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor, Sulawesi Barat siap menjadi contoh provinsi pesisir yang maju, tangguh, dan tetap menjaga kelestarian laut sebagai warisan masa depan,” tutup Junda. (ADV)