Gubernur Suhardi Duka Minta OPD Kurangi Belanja Tidak Produktif dalam RKA 2027

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai memperketat arah belanja untuk 2027. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan program yang diusulkan tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Arah tersebut muncul dalam pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sejumlah OPD di hadapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, di Ruang Gubernur Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (16/9/2026).

Pemaparan dipimpin langsung Suhardi Duka dan didampingi Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana. Agenda ini menjadi bagian dari proses sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 diserahkan ke DPRD Sulbar.

Sekda Sulbar Junda Maulana mengatakan, pemaparan dilakukan untuk melihat lebih awal rencana program dan kegiatan yang disusun masing-masing OPD.

“Kegiatan hari ini, kita mau melihat apa rencana program kegiatan di masing masing OPD untuk tahun 2027,” kata Junda.

Menurut Junda, Gubernur Suhardi Duka meminta agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan internal pemerintah. Program yang diusulkan harus dikaitkan dengan persoalan masyarakat dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

Karena itu, belanja yang dinilai tidak produktif akan menjadi bagian yang dievaluasi, sementara anggaran untuk program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat diminta menjadi perhatian.

“Harapan Pak Gubernur bahwa anggaran anggaran yang di program itu betul-betul untuk bisa langsung menjawab tantangan permasalahan permasalahan yang ada, kita mengurangi belanja belanja yang tidak produktif, tapi kita fokuskan di belanja belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

Junda menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 saat ini masih mempertimbangkan kondisi anggaran tahun berjalan. Sebab, kemampuan fiskal untuk tahun depan belum sepenuhnya diketahui.

Jika kondisi anggaran tidak mengalami peningkatan atau justru berkurang, pemerintah akan kembali melakukan rasionalisasi terhadap program dan belanja yang telah disusun.

“Kalau anggaran itu sama atau berkurang dari tahun ini, maka akan kita di rasionalisasikan lagi,” jelasnya.

Menurut Junda, rasionalisasi tersebut bukan berarti menghilangkan seluruh program, melainkan mempertajam prioritas agar sumber daya yang tersedia digunakan untuk kebutuhan yang dianggap lebih penting.

“Intinya apa kita mengharapkan bahwa prioritas prioritas pembangunan itu kita pertajam. Kemudian pengelolaan anggaran itu kita maksimalkan, kita efisienkan yang penting adalah berdampak kepada masyarakat, itu kunci utamanya itu,” pungkasnya. (*)