INTUISI.ID, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi untuk konsolidasi dan penguatan pengawasan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Rapat ini berlangsung di kantor DPRD Sulbar dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Abdul Rahim. Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Sulbar, Said Suman Umar, Ketua Bawaslu Sulbar, Nasrul Muhayyang, perwakilan Kapolda Sulbar, Korem 142 Sulbar, serta Pj Gubernur yang diwakili oleh Kesbangpol, Selasa 11 Juni 2024.
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat persiapan tahapan Pilkada 2024 di Sulawesi Barat serta mengevaluasi progres persiapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Salah satu agenda penting rapat adalah menindaklanjuti ketidakhadiran Bawaslu Sulbar pada acara peluncuran tahapan Pilkada oleh KPU.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, dalam sambutannya menekankan pentingnya rapat ini sebagai forum konsolidasi.
“Tujuan rapat ini adalah untuk memperkuat persiapan dan memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berjalan sukses. Kami mengingatkan semua pihak untuk mematuhi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang telah disepakati karena ini sangat penting bagi kelancaran Pilkada 2024,” ungkap Rahim.
Sekretaris DPRD Sulbar, Muhammad Hamzih, menambahkan bahwa rapat ini juga berfungsi sebagai penguatan dalam mempersiapkan Pilkada.
“Rapat hari ini membahas berbagai aspek persiapan Pilkada, termasuk dana hibah dan tahapan Pilkada yang sedang berlangsung,” kata Hamzih.
Adapun kesimpulan dari rapat konsolidasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan pada NPHD: Semua kepala daerah di Sulbar diminta untuk mematuhi NPHD yang telah ditandatangani untuk memastikan kelancaran Pilkada. Progres kabupaten dengan kemajuan rendah akan ditindaklanjuti.
2. Gratis Surat Kesehatan: Kendala terkait surat kesehatan untuk pendaftaran pantarlih akan diatasi dengan kebijakan gratis yang akan dikeluarkan oleh Pj Gubernur.
3. Perekaman KTP: Mempercepat proses perekaman KTP agar pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam Pilkada 2024.
4. Sosialisasi dan Edukasi Pemilih: KPU diharapkan terus melakukan sosialisasi dan edukasi pemilih untuk mengantisipasi kemungkinan kotak kosong.
5. Deteksi Kerawanan: Diharapkan aparat TNI-POLRI serta Kesbangpol untuk mendeteksi potensi kerawanan dalam Pilkada.
6. Antisipasi Bencana: Disarankan untuk membentuk Satgas Bencana yang melibatkan BPBD dan Tagana Dinas Sosial sebagai antisipasi kemungkinan terburuk seperti bencana alam.
Rapat ini merupakan langkah penting dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada serentak di Sulawesi Barat dapat berjalan lancar dan sukses, dengan dukungan penuh dari semua pihak terkait.
(Advertorial)
