Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Fraksi PKB Minta Pengawasan Ketat dalam Raperda Penyertaan Modal BUMD

Fraksi PKB Minta Pengawasan Ketat dalam Raperda Penyertaan Modal BUMD

INTUISI.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai penyertaan modal daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) mendapat perhatian serius dari Fraksi PKB DPRD Kota Bontang, terutama terkait aspek pengawasan dan akuntabilitas.

Agenda tersebut berlangsung dalam rapat kerja di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (18/5/2026) lalu, yang juga membahas enam Raperda usulan Pemerintah Kota Bontang.

Sekretaris Fraksi PKB, Bonnie Sukardi, menilai bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT Bontang Migas dan Energi, memiliki posisi strategis dalam mengelola potensi daerah, terutama di sektor migas dan energi.

Ia menambahkan bahwa BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban fungsi sosial bagi masyarakat.

“Dalam naskah akademik disebutkan bahwa BUMD tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki peran sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

PKB juga menyoroti rencana penyertaan modal daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021, terkait aset daerah berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang telah dimanfaatkan BUMD namun belum memiliki kejelasan status pemanfaatan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Bontang mengajukan skema penyertaan modal kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski mendukung langkah tersebut, Fraksi PKB tetap memberikan sejumlah catatan. Mereka menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan secara hati-hati, transparan, serta berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Penyertaan modal daerah harus dilakukan secara cermat, transparan, dan berpegang pada prinsip tata kelola yang baik agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, PKB mendorong adanya target kinerja yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di akhir pandangannya, Fraksi PKB berharap PT Bontang Migas dan Energi dapat berkembang menjadi BUMD yang profesional, mandiri, dan inovatif demi kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Demokrat Sulbar Gelar Musda V, Buka Rekrutmen Kader untuk Milenial dan Gen Z

    Demokrat Sulbar Gelar Musda V, Buka Rekrutmen Kader untuk Milenial dan Gen Z

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V pada Sabtu, 23 Mei 2026 mendatang. Musda yang akan berlangsung pekan depan itu mengusung tema “Demokrat Kuat, Sulbar Pabeta”. Dalam bahasa Indonesia, “Pabeta” berarti pemenang. Selain menjadi agenda konsolidasi partai, Musda V Demokrat Sulbar juga dirangkaikan dengan […]

  • Bapperida Sulbar Hadirkan Randis untuk Pemeriksaan Fisik: Komitmen Pastikan Tata Kelola BMD Berjalan Sesuai Prosedur

    Bapperida Sulbar Hadirkan Randis untuk Pemeriksaan Fisik: Komitmen Pastikan Tata Kelola BMD Berjalan Sesuai Prosedur

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah (BMD), Bapperida Sulbar menghadirkan seluruh kendaraan dinas (randis) untuk pemeriksaan fisik, Selasa 15 Juli 2025. Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ini menjadi aksi nyata dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka […]

  • Samsat Majene Sosialisasikan 5 Insentif Pajak dan Luncurkan 3 Layanan Inovatif

    Samsat Majene Sosialisasikan 5 Insentif Pajak dan Luncurkan 3 Layanan Inovatif

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Majene – Kepala UPTD PPRD Samsat Kabupaten Majene menggelar dialog interaktif melalui Radio Ram FM bersama Dinas Kominfo Majene, guna mensosialisasikan program keringanan pajak kendaraan bermotor dan inovasi layanan kepada masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 789 Tahun 2025, Samsat Majene memberikan lima insentif bagi wajib pajak: 1. Bebas denda pajak 100% 2. […]

  • Retret Pemprov Sulbar Ditutup, Ketua DPRD Apresiasi Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif

    Retret Pemprov Sulbar Ditutup, Ketua DPRD Apresiasi Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri bersama Wakil Ketua DPRD St. Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, Abdul Halim dan sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat turut menghadiri penutupan kegiatan Retret Pemprov Sulbar, Minggu, 20 Juli 2025. Kegiatan dilaksanakan di Aula Andi Depu, Markas Komando Resor Militer (Korem) 142/Tatag ini juga […]

  • Reviu Pengadaan Digelar, DPMPTSP Sulbar Siapkan Dokumen Perencanaan

    Reviu Pengadaan Digelar, DPMPTSP Sulbar Siapkan Dokumen Perencanaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan reviu perencanaan pengadaan barang atau jasa perangkat daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bagian dari upaya penguatan tata […]

  • Bapperida Sulbar Matangkan Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Inklusif

    Bapperida Sulbar Matangkan Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Inklusif

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kebijakan pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi Bapperida Sulbar dalam Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Syariah Daerah yang diselenggarakan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia […]

expand_less