DPM-PTSP Bontang Tegaskan: Penggalangan Dana Wajib Kantongi Izin Resmi
- PARIWARA Pemerintahan Pemkot Bontang SOSIAL
- calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
INTUISI.ID – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mengingatkan bahwa setiap kegiatan penggalangan dana dari masyarakat harus memiliki izin resmi. Langkah ini untuk memastikan pengumpulan dana dilakukan secara transparan, legal, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala DPM-PTSP Bontang, Aspiannur, menjelaskan bahwa tidak sembarang pihak diperbolehkan menghimpun dana publik tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, izin resmi menjadi mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan dana yang bersumber dari masyarakat.
“Wajib hukumnya ada izin. Karena ini menyangkut dana publik, jadi harus ada kejelasan dan akuntabilitasnya,” ujar Aspiannur saat ditemui di kantornya, Selasa, (21/10/25).
Ia memaparkan, sebelum izin dikeluarkan oleh DPM-PTSP, pihak penggalang dana — baik individu maupun lembaga — perlu terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos). Setelah itu, barulah DPM-PTSP dapat memproses izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Aspiannur menambahkan, izin tersebut memiliki batas waktu tertentu dan tidak dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa pembaruan. Setiap pemohon juga wajib menyertakan keterangan rinci mengenai tujuan pengumpulan dana dan sasaran penyalurannya.
“Harus jelas penggunaannya. Setelah kegiatan selesai, wajib juga melaporkan hasil penggalangan ke Dinsos,” tegasnya.
Laporan itu, lanjutnya, setidaknya berisi informasi tentang lamanya kegiatan, jumlah dana terkumpul, alokasi penggunaan 10 persen untuk operasional, serta besaran dana yang disalurkan kepada penerima manfaat. Bila laporan tidak disampaikan, Dinsos berhak menolak rekomendasi pada pengajuan izin berikutnya.
“Kalau tidak ada laporan, bisa saja Dinsos tidak keluarkan rekomendasi lagi. Prinsipnya, ini soal keterbukaan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, lembaga sosial atau kelompok yang mengatasnamakan kemanusiaan harus memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Kalau tidak ada izin dan laporan, bisa menimbulkan kecurigaan. Masyarakat juga berhak tahu ke mana donasi mereka disalurkan,” tambahnya.
Lebih jauh, Aspiannur menyebut pihaknya bersama Dinsos siap memberikan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengurus izin penggalangan dana secara sah. Prosedurnya pun disebut mudah selama seluruh dokumen yang dibutuhkan lengkap.
“Kami siap membantu. Tujuannya agar masyarakat yang menyumbang juga merasa tenang karena tahu donasinya benar-benar sampai ke yang membutuhkan,” pungkasnya. (*)
forum Komentar (0)
Terkait
Manakarra Fair 2026 Resmi Dibuka, Usung Tema Kuliner Incar Omzet Lampaui Rp4 Miliar
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Manakarra Fair kembali lolos kurasi Karisma Event Nusantara (KEN) 2026, program unggulan Kementerian Pariwisata yang hanya meloloskan 157 dari lebih 500 event yang diajukan se-Indonesia. Bersama Sandeq Silumba dan Mandar Kultur, Manakarra Fair menjadi salah satu dari tiga event Sulawesi Barat yang masuk daftar tersebut. Capaian ini disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, […]
-
Sebelum Diluncurkan Pemprov, Bapperida Sulbar Sudah Terapkan Dispensasi ASN Antar Anak Sekolah
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menegaskan bahwa implementasi visi pembangunan Panca Daya harus dimulai dari lingkungan aparatur sipil negara (ASN) sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat. Menurut Amujib, Bapperida Sulbar telah lebih dahulu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah (GAMAS) […]
-
5 dari 6 Kabupaten Sulbar Rampungkan RKPD 2027 Tepat Waktu, Satu Masih Dikejar
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Lima dari enam kabupaten di Sulawesi Barat sudah merampungkan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Satu kabupaten masih dalam tahap finalisasi dan terus dikoordinasikan oleh Bapperida Provinsi Sulbar agar bisa segera menyusul. “Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan RKPD 2027 pada tanggal 29 Juni 2026. Saat ini, lima dari […]
-
RS Mitra Manakarra Genap 14 Tahun, Suhardi Duka: Tingkatkan Pelayanan untuk Masyarakat
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Rumah Sakit Mitra Manakarra yang digelar secara sederhana di Aula Kantor RS Mitra Manakarra, Jalan Pongtiku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Kamis 09 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen, dokter, serta seluruh karyawan Rumah Sakit Mitra Manakarra sebagai […]
Rekomendasi
Andriansyah: Penanganan Kolaboratif Dibutuhkan Guna Tangani Air Keruh di Samarinda
- 0Komentar
INTUISI.ID, SAMARINDA – Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya sumber daya air. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah menyebutkan bahwa air yang ada di Kota Samarinda harus lebih diperhatikan pengelolaannya. Melihat, Belakangan ini masyarakat terus mengeluhkan kondisi keruhnya air meskipun bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum […]
Dishub Sulbar Dorong Aparatur LLAJ Tingkatkan Pemahaman Teknis dan Kemampuan Operasional
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) menggelar kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, Rabu (3/12). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman teknis serta kemampuan operasional aparatur LLAJ. Upaya tersebut sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK–JSM), khususnya dalam membangun […]
Pendampingan Intensif Dinkes Sulbar Jawab Tantangan Penimbangan Balita di Lokus Stunting
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Capaian penimbangan balita di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, yang merupakan lokus Pasti Padu masih tergolong rendah. Data yang dipaparkan dalam Lokakarya Mini (Lokmin) bulanan Puskesmas Tampapadang, Rabu 10 September 2025, menunjukkan bahwa dari total 855 balita, hanya sekitar 564 balita (66%) yang telah ditimbang pada periode Agustus 2025. Artinya, masih terdapat 291 […]
Dinsos Sulbar Dukung Pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bersama Bapemperda DPRD Sulbar
- 0Komentar
Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang digagas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 6 November 2025. Kegiatan pembahasan yang digelar di ruang rapat DPRD Sulbar ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin […]
Pemprov Sulbar Raih Penghargaan atas Keberhasilan Penyaluran Bantuan Pangan
- 0Komentar
INTUISI.ID – Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil meraih penghargaan dari Badan Pangan Nasional atas upayanya dalam menyalurkan bantuan pangan sebagai bagian dari program prioritas dalam melayani masyarakat. Penghargaan ini diberikan pada malam hari, Jumat, 17 Oktober, di Jakarta, dan Sulbar menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang menerima pengakuan tersebut. Provinsi yang juga mendapatkan penghargaan antara […]
Suraidah Suhardi: Ini Bukan Soal Paslon, Ini Kemenangan Rakyat
- 0Komentar
INTUISI.ID, Mamuju – Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei telah menempatkan pasangan Tina-Yuki sebagai pemenang Pilkada Mamuju dan pasangan SDK-JSM di Pilkada Sulbar 2024. Deklarasi kemenangan untuk kedua pasangan digelar beberapa jam setelah pemungutan suara Pilkada Serentak, Rabu malam (27/11/2024). Meski demikian, Ketua DPC Demokrat Mamuju, Suraidah Suhardi, meminta agar simpatisan dan relawan tidak larut dalam […]
Saat ini belum ada komentar