Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Dinsos Sulbar Hadiri FGD Pendampingan Pengisian Data PEKPPP Tahun 2025 yang Digelar Biro Organisasi Setda Sulbar

Dinsos Sulbar Hadiri FGD Pendampingan Pengisian Data PEKPPP Tahun 2025 yang Digelar Biro Organisasi Setda Sulbar

Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Pengisian Data Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di ruang rapat Biro Organisasi Setda Sulbar.

Upaya ini sekaligus menjadi wujud dukungan terhadap visi-misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Kegiatan ini dihadiri oleh Aras, staf Pelayanan Publik Dinas Sosial Sulbar, yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. FGD tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur dalam pengisian data, penyusunan eviden, serta meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap perangkat daerah dapat menyajikan data dan eviden yang valid, relevan, serta sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam sistem PEKPPP.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pendampingan teknis langsung dari tim Biro Organisasi, meliputi tata cara penginputan data, mekanisme penilaian indikator, serta penyusunan laporan kinerja berbasis hasil.

Selain itu, peserta juga didorong untuk melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Aras, SE. menyampaikan apresiasi atas kegiatan pendampingan ini.

“Dinas Sosial Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata cara penyusunan data dan evaluasi kinerja pelayanan publik agar pelayanan yang kami berikan semakin efektif, efisien, dan sesuai harapan masyarakat,” ujar Aras, Kamis, 30 Oktober 2025.

FGD ini juga menjadi forum koordinasi dan sinergi antara Biro Organisasi dengan seluruh perangkat daerah dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pemahaman serta konsistensi dalam penyusunan laporan evaluasi kinerja di setiap OPD.

Melalui pendampingan pengisian data PEKPPP Tahun 2025 ini, Dinas Sosial Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemkesra Sulbar Laksanakan Sosialisasi LPPD di Kabupaten Majene, Bangun Kolaborasi dengan Baik

    Pemkesra Sulbar Laksanakan Sosialisasi LPPD di Kabupaten Majene, Bangun Kolaborasi dengan Baik

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Majene, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Sosialisasi tersebut diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait, […]

  • Pemkot Bontang Berlakukan Pemotongan TPP bagi ASN Berkinerja Rendah

    Pemkot Bontang Berlakukan Pemotongan TPP bagi ASN Berkinerja Rendah

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diberlakukan bagi ASN yang tidak menunjukkan kinerja optimal. Kebijakan ini, menurut Neni, bukan sekadar langkah penegakan disiplin, tetapi juga bagian dari strategi untuk memastikan seluruh […]

  • Komitmen Wakil Ketua DPRD Sulbar: Dukung Penuh Program Penanganan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

    Komitmen Wakil Ketua DPRD Sulbar: Dukung Penuh Program Penanganan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Ketua DPRD Prov. Sulbar, St. Suraidah Suhardi, menghadiri kegiatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang digelar di Desa Bebanga, Kabupaten Mamuju. Sabtu, 20 September 2025, St. Suraidah Suhardi memberikan apresiasi atas langkah nyata Pemprov Sulbar melalui Dinas Kesehatan yang terus berupaya menekan angka stunting di daerah. Intervensiyang dilakukan meliputi pemberian makanan tambahan […]

  • Pemprov Sulbar Salurkan Bantuan Pangan Bergizi untuk Balita dan Ibu Hamil di Polman

    Pemprov Sulbar Salurkan Bantuan Pangan Bergizi untuk Balita dan Ibu Hamil di Polman

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan pangan bergizi di Kecamatan Bulo dan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polman. Penyaluran ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan pemberian bantuan pangan bergizi bagi balita dan ibu hamil dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yaitu Kantor Desa Bulo untuk […]

  • Perkuat Akuntabilitas, Inspektorat Sulbar Serahkan Laporan Hasil Audit kepada DLHK

    Perkuat Akuntabilitas, Inspektorat Sulbar Serahkan Laporan Hasil Audit kepada DLHK

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Plt. Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wahidah Harun bersama tim menyerahkan Laporan Hasil Audit kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (5/3/2026). Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Kantor DLHK Sulbar dan diterima langsung oleh Kepala DLHK, Zulkifli Manggazali. Penyampaian Laporan Hasil Audit ini […]

  • Tak Ada Toleransi untuk Kerugian Daerah, MP-PKD Sulbar Sidang Lima Perkara

    Tak Ada Toleransi untuk Kerugian Daerah, MP-PKD Sulbar Sidang Lima Perkara

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sidang Kerugian Daerah melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Senin 15 September 2025. Sidang ini merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau […]

expand_less