Di Forum Kajian Fiskal, Bapperida Sulbar Tekankan Perlunya Kebijakan Berbeda untuk Sulbar

Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali mengambil peran strategis dalam forum nasional. Kali ini, Bapperida hadir dalam Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (22/4/2026).

Forum ini mempertemukan sejumlah pemangku kebijakan penting, mulai dari Kanwil DJPb Sulbar, BPS, Bank Indonesia, hingga jajaran perangkat daerah provinsi dan Kabupaten Mamuju.

Dalam pemaparan yang disampaikan, terlihat bahwa kinerja ekonomi Sulbar masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 5,36 persen pada 2025. Namun, tantangan mulai terasa ketika target 2026 dipatok naik menjadi 5,60 persen. Salah satu penyebabnya adalah anjloknya realisasi investasi hingga 42 persen, yang berdampak langsung pada rendahnya serapan tenaga kerja.

Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, MM, yang hadir sebagai narasumber, secara terbuka memotret kondisi fiskal daerah yang masih belum kuat menopang pembangunan secara mandiri.

Ia menyebut, dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,67 triliun, sekitar 73 persen masih bergantung pada transfer pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbang Rp585,2 miliar.

“Struktur fiskal kita masih sangat bergantung pada pusat. Padahal, Sulawesi Barat punya potensi besar di sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan yang belum tergarap maksimal,” ujar Amujib.

Melihat kondisi tersebut, Bapperida Sulbar mendorong agar pemerintah pusat memberikan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik untuk daerah seperti Sulbar.

“Kami berharap ada treatment khusus dari pemerintah pusat. Sulbar tidak bisa disamakan dengan daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya sudah tinggi. Karakteristik wilayah dan tantangan kita berbeda,” tegasnya.

Ia juga meminta agar hasil diskusi ini tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi bisa diteruskan oleh DJPb Sulbar ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Menurut Amujib, dengan potensi yang dimiliki, Sulawesi Barat seharusnya bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Di sisi lain, Bapperida juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya berasal dari internal daerah. Faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, potensi inflasi akibat kenaikan harga energi, hingga keterbatasan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi sejak dini.

Kehadiran Bapperida dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memastikan arah perencanaan pembangunan tetap realistis dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Amujib menegaskan, arah kebijakan yang disusun juga tetap mengacu pada arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta ketepatan sasaran program.

“Di tengah keterbatasan fiskal, kita tidak punya banyak ruang untuk trial and error. Setiap program harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penguatan sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

“Melalui pendekatan seperti Panca Daya, kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka, tapi benar-benar dirasakan oleh petani dan nelayan,” tambahnya.

Dengan menggabungkan hasil kajian fiskal dan arah kebijakan daerah, Bapperida Sulbar berkomitmen terus mengawal perencanaan pembangunan agar tetap terukur, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai tekanan yang ada. (ADV)