Desa Blank Spot Listrik di Sulbar Diminta Segera Diusulkan, SDK Targetkan Tenaga Surya Tahun Ini 2.

Intuisi.id, Mamuju – Desa-desa di Sulawesi Barat yang belum menikmati listrik diminta segera diusulkan pemerintah kabupaten agar bisa masuk dalam program percepatan elektrifikasi. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menargetkan desa yang belum terjangkau jaringan listrik dapat diusulkan untuk pemasangan tenaga surya tahun ini.

Instruksi itu disampaikan Suhardi Duka saat membuka kegiatan sinkronisasi usulan lokasi program listrik daerah, sekaligus fasilitasi penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan, di Aula Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).

Gubernur yang akrab disapa SDK itu meminta seluruh bupati se-Sulbar segera mengidentifikasi dan mengusulkan desa atau kampung yang masih mengalami blank spot listrik. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, pemerintah pusat, dan PLN.

“Listrik ini adalah persoalan mendasar bagi masyarakat. Kita sudah berupaya bersama-sama dengan PLN untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata SDK.

Ia mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi dalam memperluas layanan listrik adalah keberadaan permukiman di kawasan hutan. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan penyelesaian aspek perizinan agar pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan sesuai ketentuan.

SDK menyatakan Pemprov Sulbar siap memfasilitasi penyelesaian hambatan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ia juga mendorong agar persoalan kawasan hutan tidak menjadi alasan lambatnya upaya menghadirkan listrik bagi masyarakat.

“Jika ada hambatan-hambatan kawasan hutan, kita hilangkan. Hari ini kita sepakat bersama-sama. Ini demi kebaikan kita semua dan demi mendukung program Asta Cita Pak Presiden,” ujarnya.

Menurut SDK, perluasan akses listrik bukan semata-mata urusan teknis penyediaan energi. Ketersediaan listrik juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan akses informasi masyarakat, terutama di wilayah terpencil.

Dengan adanya listrik, warga memiliki kesempatan memperpanjang waktu produktif hingga malam hari. Anak-anak juga dapat belajar setelah matahari terbenam dan mengakses informasi melalui internet, termasuk perkembangan harga komoditas di pasar.

SDK menilai keterbatasan akses informasi dapat membuat masyarakat di desa kesulitan mengetahui perkembangan harga hasil pertanian atau komoditas lainnya. Akibatnya, mereka berpotensi tidak memiliki informasi yang memadai saat menjual hasil produksi.

“Anak-anak bisa belajar di malam hari sehingga kualitas pendidikan kita jadi naik. Bisa belajar dari YouTube, bagaimana mengetahui harga pasar,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam mempercepat program tersebut, terutama dalam memastikan lokasi yang membutuhkan listrik terdata dan diusulkan secara tepat.

“Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya PLN, bukan hanya pemerintah pusat. Kita juga pemerintah daerah, para bupati, ini tanggung jawab bersama,” kata SDK.

Karena itu, ia meminta para bupati memanfaatkan forum sinkronisasi untuk menyampaikan kebutuhan riil di daerah masing-masing. Desa atau kampung yang belum dapat dijangkau jaringan listrik diminta segera diusulkan agar dapat dipertimbangkan untuk pemasangan tenaga surya tahun ini.

“Olehnya itu, hari ini kita sinkronisasi. Kalau masih ada desa di kabupaten, saya minta kepada para bupati segera usulkan. Ada kampung blank spot yang belum bisa dialiri listrik, tahun ini segera usulkan, kita pasang tenaga surya,” tutupnya. (*)