Stunting Sulbar Turun ke 26%, Tapi Kunjungan Balita ke Posyandu Baru 70 Persen

Intuisi.id, Mamuju – Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif. Angka stunting tercatat turun dari 35 persen menjadi 26 persen, jumlah anak tidak sekolah berkurang dari sekitar 37.000 menjadi 22.000, dan angka kemiskinan turun menjadi 10 persen.

Namun, evaluasi Pemerintah Provinsi Sulbar juga menemukan dua pekerjaan rumah: kunjungan balita ke Posyandu baru mencapai sekitar 70 persen, sedangkan angka perkawinan anak meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen.

Temuan tersebut dibahas dalam evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).

Junda mengatakan, penurunan stunting menjadi salah satu perkembangan yang patut diperhatikan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, angka stunting Sulbar tercatat 35 persen. Sementara itu, data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan angka 26 persen.

Meski demikian, ia menyoroti cakupan kunjungan balita ke Posyandu yang belum optimal. Padahal, pemantauan rutin diperlukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak dan membantu petugas kesehatan mengidentifikasi risiko masalah gizi sejak dini.

“Artinya, sudah ada penurunan, cuma tadi yang kita evaluasi adalah angka kunjungan balitanya ke Posyandu yang masih rendah, yaitu sekitar 70 persen,” kata Junda.

Di sektor pendidikan, jumlah anak tidak sekolah dilaporkan turun dari sekitar 37.000 menjadi 22.000 anak. Pemerintah masih perlu memperkuat upaya agar anak-anak tersebut dapat kembali mengakses pendidikan. Faktor ekonomi keluarga dan kenakalan remaja turut menjadi perhatian dalam pembahasan.

Sementara itu, angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Menurut Junda, penguatan data penerima bantuan sosial serta dukungan lintas sektor dibutuhkan agar program penanganan kemiskinan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berbeda dengan indikator tersebut, angka perkawinan anak justru meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena persoalan perkawinan anak, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan dapat saling memengaruhi.

“Jadi antara stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, kemudian perkawinan anak ini saling berkait. Ini merupakan lingkaran yang harus kita tangani, bagaimana cara menanganinya, tidak parsial,” ujar Junda.

Karena itu, Junda menegaskan bahwa Pastipadu harus dijalankan melalui pendekatan terpadu, sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Penanganan tidak cukup dilakukan oleh satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan koordinasi berbagai sektor dengan sasaran yang jelas.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengesampingkan ego sektoral dan memastikan program masing-masing saling mendukung. Perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, masyarakat, dan media juga diharapkan ikut terlibat.

Menurut Junda, keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari tercapainya target masing-masing OPD, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Jangan kita ego bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan kita kalau OPD kita berhasil. Tidak, keberhasilan kita kalau kita bisa menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Evaluasi tersebut juga membahas penguatan dashboard digital Pastipadu. Sistem ini diharapkan membantu pemerintah memantau perkembangan indikator, memperbaiki kualitas data, serta menentukan intervensi berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Dengan pendekatan terpadu, Pemprov Sulbar berharap penurunan stunting dan kemiskinan serta berkurangnya jumlah anak tidak sekolah dapat terus berlanjut, sekaligus mendorong perbaikan pada indikator yang masih menjadi tantangan, terutama kunjungan balita ke Posyandu dan perkawinan anak. (*)