Bapperida Sulbar Perkuat Transformasi Pangan Berkelanjutan Lewat Partisipasi Aktif di SPOI 2025

Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong transformasi sistem pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Diseminasi dan Sensitisasi Survei Penyusunan Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2025 yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO), pada 20–21 November 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti oleh jajaran perencana dan staf Bapperida Sulbar sebagai bentuk kontribusi aktif daerah dalam mendukung penyediaan data strategis untuk perencanaan pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian organik.

Keterlibatan Bapperida Sulbar sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya adaptif terhadap tantangan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani.

Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, menjelaskan bahwa forum SPOI 2025 menyoroti urgensi penguatan data pertanian organik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

“Kondisi lahan yang semakin terdegradasi menuntut pendekatan baru dalam sistem budidaya. Pertanian organik tidak hanya menjadi solusi ekologis, tetapi juga bagian dari strategi besar pembangunan nasional yang tercantum dalam arah RPJPN dan RPJMN mendatang,” jelasnya.

Dalam paparannya, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pertanian organik merupakan salah satu instrumen penting untuk memperbaiki kualitas tanah, menurunkan emisi karbon, dan memperkuat kemandirian pangan. RPJMN 2025–2029 secara tegas menempatkan pengembangan sistem budidaya berkelanjutan sebagai prioritas, termasuk peningkatan produksi organik dan perluasan lahan ramah lingkungan.

Saat ini, data Statistik Pertanian Organik Indonesia baru tersedia hingga tahun 2022 dan belum mencerminkan kondisi nasional secara menyeluruh. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Bappenas bersama FAO melalui program Technical Cooperation Programme (TCP) menginisiasi SPOI 2025 sebagai instrumen pembaruan data tahun 2023–2024.

Survei ini dilaksanakan oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) dengan pengumpulan data berbasis formulir digital yang mencakup identitas kelembagaan, status budidaya, luas lahan, produksi, jenis komoditas, hingga data peternakan organik.

Muhammad Saleh menegaskan, peran daerah menjadi kunci dalam menjamin validitas data yang dikumpulkan.

“Bapperida Sulbar siap berkontribusi aktif dalam pengisian SPOI 2025, termasuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menilai SPOI 2025 sebagai momentum penting bagi Sulawesi Barat untuk menunjukkan kesiapan dalam mendukung sistem pangan yang sehat dan berdaya saing.

“SPOI bukan sekadar survei statistik, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Sulawesi Barat dalam peta pembangunan pertanian nasional. Data yang akurat akan menjadi dasar kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di daerah,” tegas Darwis.

Ia menambahkan, Bapperida Sulbar akan mengoordinasikan proses pengisian SPOI 2025 di seluruh kabupaten/kota, sekaligus mengawal tahapan validasi agar sesuai dengan standar nasional.

Dukungan terhadap pelaksanaan SPOI 2025 juga datang dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Ir. Junda Maulana, M.Si. Ia menegaskan pentingnya penguatan sistem statistik sektoral yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong penguatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. SPOI 2025 sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan yang tengah kita dorong,” ujarnya.

Dengan batas waktu pengisian formulir hingga 28 November 2025, Bapperida Sulbar mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD teknis, kelompok tani, dan mitra pembangunan, untuk berperan aktif. Diharapkan, SPOI 2025 tidak hanya menghasilkan data yang andal, tetapi juga memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di Sulawesi Barat. (*)