Bapperida Sulbar Perkuat Basis Data, Asuransi Nelayan Disiapkan Lebih Presisi

Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus mempercepat langkah pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir.

Salah satunya melalui penajaman data dalam program prioritas asuransi nelayan. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.

Upaya ini dibahas dalam koordinasi lintas sektor yang digelar di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulbar, Rabu (22/4/2026).

Bagi Bapperida, program asuransi nelayan bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan yang harus dirancang dengan presisi.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan pentingnya basis data yang kuat agar intervensi benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.

“Program ini tidak boleh berjalan dengan pendekatan umum. Harus berbasis data yang jelas, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya supaya benar-benar menyentuh nelayan yang masuk kategori rentan dan miskin ekstrem,” ujar Amujib.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program ini tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Sinkronisasi data KUSUKA dengan data kemiskinan ekstrem itu mutlak. Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan punya dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bapperida diwakili Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Hasanuddin, bersama Kepala Bidang SDA, Elmarhamah. Keduanya berdiskusi langsung dengan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Sekretaris DKP Sulbar, Otto Rion Abraham.

Dari hasil pembahasan, sejumlah langkah strategis disepakati untuk memperkuat implementasi program ke depan.

Pertama, pendataan nelayan akan dipusatkan melalui pemanfaatan Kartu KUSUKA sebagai basis utama agar bantuan tidak salah sasaran.
Kedua, kerja sama dengan sektor perbankan khususnya BRI akan diperkuat untuk mendukung penyaluran bantuan dan perlindungan nelayan yang sudah terverifikasi.

Ketiga, dilakukan penyelarasan data antara TAPD dan data kemiskinan ekstrem agar perencanaan anggaran lebih efisien dan tepat guna.
Terakhir, penajaman lokus akan dilakukan di setiap kabupaten untuk memetakan wilayah yang paling membutuhkan intervensi.

Hasanuddin menyebut, langkah ini penting agar program tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar terasa di lapangan.

“Kita ingin memastikan data yang digunakan itu satu, valid, dan bisa menjadi rujukan bersama. Dengan begitu, program asuransi nelayan ini tidak hanya jadi bantuan, tapi juga instrumen perlindungan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui penguatan koordinasi dan validasi data ini, Bapperida Sulbar berharap program asuransi nelayan bisa menjadi salah satu instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan, sekaligus memberi rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya di laut.