Target Ekonomi Sulbar 6,20 Persen pada 2027, Hilirisasi dan Investasi Jadi Perhatian

Intuisi.id, Mamuju – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mencapai 5,31 persen pada Triwulan III 2026. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada peningkatan angka ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.

Persoalan itu menjadi salah satu fokus dalam rapat dan sharing session bertajuk Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 yang digelar di Ruang RKPD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Rabu (11/11/2026).

Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., mengatakan pertumbuhan ekonomi perlu dibaca lebih jauh dari sekadar angka agregat. Pemerintah harus melihat sektor yang menjadi penggerak, kemampuan menyerap tenaga kerja, perkembangan investasi, hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam pembahasan bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Ahli Gubernur, serta Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Sulawesi Barat yang dirilis 5 November 2026, ekonomi Sulbar tumbuh 5,31 persen secara tahunan (*year-on-year*) pada Triwulan III 2026. Secara triwulanan, pertumbuhan tercatat 0,82 persen, sedangkan secara kumulatif sejak Triwulan I hingga Triwulan III mencapai 5,29 persen.

Pada periode yang sama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19,54 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp10,38 triliun.

Struktur ekonomi Sulbar masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 47,19 persen terhadap PDRB. Berikutnya, industri pengolahan berkontribusi 12,49 persen dan perdagangan besar serta eceran sebesar 9,55 persen.

Sementara dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan mencatat kenaikan 15,38 persen secara tahunan. Sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 13,61 persen, sedangkan real estate tumbuh 8,58 persen.

Menurut Amujib, perkembangan industri pengolahan menjadi peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Potensi komoditas unggulan Sulbar perlu didukung industri yang mampu mengolah hasil produksi menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi.

Di sisi lain, besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa produktivitas dan keberlanjutan produksi tetap perlu diperkuat. Kedua sektor tersebut harus saling mendukung agar pertumbuhan ekonomi memiliki fondasi yang kuat.

Salah satu persoalan yang turut dibahas adalah potensi kebocoran ekonomi daerah (*economic leakage*). Aktivitas produksi yang berlangsung di Sulbar belum tentu sepenuhnya memberikan manfaat bagi perekonomian lokal apabila proses pengolahan, kepemilikan usaha, hingga keuntungan ekonominya lebih banyak dinikmati pihak di luar daerah.

Karena itu, keterlibatan pelaku usaha lokal perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga menciptakan nilai tambah di Sulawesi Barat.

Potensi hilirisasi sektor perikanan, termasuk udang vaname, menjadi salah satu contoh yang dibahas. Sebagian hasil produksi masih dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut. Padahal, pengembangan fasilitas pengolahan di Sulbar berpeluang membuka usaha baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut.

Bapperida memandang penguatan industri pengolahan, pengembangan industri kreatif, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Dengan begitu, masyarakat dan pelaku usaha lokal tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam rantai produksi yang menghasilkan nilai tambah.

Tantangan lainnya terlihat pada kondisi ketenagakerjaan. Data BPS Agustus 2026 mencatat penduduk bekerja di Sulbar mencapai 800,84 ribu orang. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 2,93 persen, naik 0,07 poin persentase dibandingkan Agustus 2025.

Pada periode tersebut, pekerja formal berjumlah 245,61 ribu orang atau 30,67 persen dari total penduduk bekerja. Sementara tingkat setengah pengangguran mencapai 14,46 persen.

Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas kesempatan kerja. Investasi, misalnya, tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai penanaman modal. Kemampuan menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melibatkan usaha daerah juga perlu menjadi ukuran keberhasilannya.

Dalam forum tersebut, Amujib turut mendorong evaluasi terhadap program pemerintah yang masih memiliki ruang percepatan pelaksanaan. Sektor infrastruktur, program padat karya, pemberdayaan UMKM, serta pertanian dan perikanan dinilai memiliki potensi menggerakkan aktivitas ekonomi jika dilaksanakan secara tepat sasaran.

Perangkat daerah perlu memetakan kegiatan yang belum berjalan optimal, termasuk mengidentifikasi sisa anggaran dan peluang percepatan pelaksanaannya. Pemetaan tersebut perlu dihubungkan dengan sektor ekonomi yang menjadi sasaran, terutama potensi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Amujib menegaskan, evaluasi pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada realisasi anggaran. Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Hasil pembahasan ini juga menjadi bahan penajaman perencanaan pembangunan tahun 2027. Pemprov Sulbar telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen pada tahun tersebut.

Untuk mencapai target itu, diperlukan peningkatan produktivitas pertanian, investasi yang memberikan nilai tambah, pengembangan industri pengolahan, serta dukungan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang dijalankan Gubernur Suhardi Duka melalui Panca Daya, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari kenaikan PDRB. Pertumbuhan juga perlu tercermin dari semakin luasnya kesempatan kerja, meningkatnya daya saing usaha lokal, dan manfaat ekonomi yang lebih merata.

Melalui forum tersebut, Bapperida Sulbar mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar analisis perkembangan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, terukur, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan BPS Sulawesi Barat, Tim Ahli Gubernur, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, serta jajaran Bapperida Sulbar. (*)