Bapperida Kawal APBD Sulbar 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6,20 Persen

Intuisi.id, Mamuju – Pembahasan APBD Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memastikan anggaran daerah mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen dan penurunan kemiskinan ke kisaran 8,13–8,82 persen.

Pencapaian sasaran tersebut membutuhkan keselarasan antara kemampuan pendapatan daerah, alokasi belanja, dan program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu menjadi perhatian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Drs. Amujib, M.M., dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Jumat (16/10/2026).

“Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat berfokus pada dua tujuan utama pembangunan daerah, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi 6,20 persen dan penurunan kemiskinan 8,13–8,82 persen pada 2027,” kata Amujib.

Menurutnya, pembahasan anggaran perlu dikaitkan secara langsung dengan sasaran pembangunan. Dengan begitu, alokasi belanja tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga mendukung pencapaian target yang terukur.

Arah tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang dijalankan Gubernur Suhardi Duka melalui program Panca Daya. Agenda pembangunan itu mencakup penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan dasar.

Selain penentuan prioritas belanja, pembahasan APBD 2027 juga mencakup target pendapatan daerah. Berdasarkan rancangan APBD yang disampaikan kepada DPRD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar ditargetkan mencapai Rp738,48 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,91 triliun.

Target tersebut dibahas secara bertahap oleh Banggar DPRD bersama TAPD dengan melibatkan perangkat daerah dan unit kerja pengampu pendapatan. Pembahasan mencakup potensi penerimaan, dasar penetapan target, serta peluang optimalisasi pendapatan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Bagi Bapperida, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran menjadi penting agar setiap program memiliki sasaran, indikator hasil, dan kontribusi yang jelas terhadap target pembangunan.

Pendekatan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan prioritas secara lebih terukur, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Pembahasan R-APBD 2027 akan berlanjut sesuai tahapan yang disepakati Banggar DPRD dan TAPD. Proses ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan serta target kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*)